Ketahanan Energi sebagai Prioritas Kebijakan Indonesia

Perjuangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalama negerinya dengan segala keterbatasan energi mulai dari berkurangnya minyak dan gas akibat peningkatan penggunaan terhadap energi tersebut sebesar 50% selama 10 tahun terakhir ini. Pada 2003 kebutuhan masyarakat Indonesia adalah 1,2 juta barrel perharinya sedangkan pada 2013 mengalami peningkatan menjadi 1,6 juta barrel per harinya.

Diprediksikan di tahun 2030 akan mendatang Indonesia membutuhkan impor energi sebesar 75 persen dari kebutuhan energinya.
Selain itu kemungkinan harga eneri akan mengalami peningkatan mencapai empat kali lipat selama 15 tahun akan mendatang. Dengan adanya peningkatan kebutuhan energi di Indonesia diikuti peningkatan harga minyak (energi) dunia nantinya berdampak pada gincangan pasokan energi Indonesia. Salah satu bentuk keterbatasan energi di Indonesia dapat dilihat keluarnya Indonesia dari OPEC. Selain keluarnya
Indonesia dari OPEC dianggap sebagai perubahan Indonesia dari negara eksportir menjadi negara importir. Di sisi lain dengan keluarnya Indonesia dari OPEC bisa dikatakan juga sebagai salah satu indikator ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi di negaranya.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas mengenai keterbatasan energi serta borosnya pengunaan energi oleh masyarakat Indonesia mengharuskan pemerintah mengambil suatu langkah berani sebagai tindakan preventif. Sektor Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara umum digunakan sebagai landasan utama untuk mengurangi salah satu sumber energi terbesar Indonesia, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM).

Landasan yang melahirkan suatu kebijakan pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari 13 butir berikut: (1) Indonesia Negara BorosSubsidi,(2) Neraca Defisit, Rupiah Terpukul, (3) 53% Subsidi Dinikmati Mobil Pribadi, (4) Indonesia Bukan Kaya Minyak, (5) Indonesia Bukan Lagi Eksportir Minyak, (6) Rezim Subsidi BBM Kian Ditinggalkan, (7) Negara Petrodolar pun Siap Pangkas Subsidi,(8) Dana Migas Tekor Untuk Subsidi Energi, (9) Ketimpangan Subsidi Energi, (10) Menghambat Tumbuhnya Energi Alternatif. Ke 10 kebijakan tersebut diatas, dianggap sebagai upaya Pemerintah dalam mempertahankan energi nasional di masa yang akan datang.

Thomas Hobbes

Leave a Reply