Menyelesaikan Asap As Soon As Possible?

Kabut asap di Pekanbaru, Riau

Asap yang mulai menyelimuti Indonesia sejak pertengahan tahun 2015 tepatnya pada bulan Juni, telah menguras air mata orang-orang disana yang berusaha bertahan hidup dengan menyaring udara segar yang akan dihirupnya. Bayangkan saja ketika anda akan melewati sebuah tabunan, mungkin beberapa dari anda akan menutup hidung karena tidak tahan dengan bau asapnya. Asap dari tabunan mungkin hanya beradius beberapa meter dan akan segera anda lewati, tapi bagaimana dengan mereka disana yang menghirup asap dalam radius puluhan kilometer dan tak tau kapan asap itu akan lenyap. Ratusan ribu jiwa meradang, meminta Tuhan segera turunkan hujan berharap bisa memadamkan api di hutan Bumi Pertiwi ini. Ya, itu adalah deskripsi singkat saya dalam menggambarkan peristiwa yang ada disana. Mungkin deskripsi ini hanya sebuah refleksi karena saya bukan orang yang berada disana dan menghayati keadaan disana.

Mungkin beberapa pembaca mengetahui bahwa kebakaran hutan ini disebabkan oleh perusahaan yang ingin membebaskan lahan untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). HTI ini nantinya akan dijadikan lahan untuk menanamkan kayu sebagai bahan utama pembentuk kertas serta kelapa sawit untuk dijadikan minyak kelapa sawit nantinya. Ketika kita mengetahui penyebab kebakaran ini adalah ulah perusahaan tetapi mengapa kita selalu meyudutkan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban? Bukannya saya mendukung pemerintah tetapi kita seharusnya juga melihat keadaan pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan Singapura yang telah membuat undang-undang polusi lintas batas pada tahun 2014 yang didalamnya tercantum bahwa Singapura dapat memberikan somasi kepada perusahaan lokal maupun asing yang menyebabkan polusi sebesar 100.000 SGD, sekarang Singapura terdengar malah membantu Indonesia dengan memberikan pesawat untuk membuat hujan buatan. Lho, ini dendanya engga jadi? Seandainya jadi, mana kelanjutannya? Dan juga WWF (World Wide Fund for Nature) yang bergerak dibidang konservasi lingkungan, mereka yang seharusnya ikut menyelesaikan masalah lingkungan ini hanya membuat artikel-artikel persuasif yang terdapat paradoks didalamnya.

WWF Indonesia dalam artikelnya menyerukan untuk ‘beli yang baik’ seperti membeli kertas berlabel Forest Stewardship Council (FSC) dan minyak sawit berlabel Roundtable Suistainable Palm Oil (RSPO). Nah, yang lucunya bahwa salah satu penyebab kebarakan hutan adalah PT. Rimba Hutani Mas dan PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries yang keduanya sudah mendapatkan sertifikat FSC dalam produknya. Terlihat jelas paradoks yang ada dalam ajakan WWF Indonesia yang menyerukan ajakan ‘beli yang baik’. Masyarakat dihimbau membeli produk yang ramah lingkungan tetapi dibalik produk yang katanya ramah lingkungan itu terdapat pembakaran hutan untuk memperluas HTI setiap perusahaan tersebut. Nah kalau kita tidak bisa melihat hal ini, kejadian ini akan terus berulang seterusnya. Alih-alih membuat produk ramah lingkungan tetapi dalam proses produksi menyebabkan kematian lingkungan.

Sekarang kita balik ke masalah pemerintah, beberapa berita selalu mempertanyakan mana tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah asap ini. Oke, seandainya titik api sudah berhasil dipadamkan semua, lalu apakah semua masalah sudah terselesaikan? Asap akan hilang iya benar dan tidak salah, tetapi kan tetap saja masih berpotensi akan terjadi lagi di kemudian hari. Kalau seperti ini, lalu apa pertanggungjawaban pemerintah yang seharusnya kita tuntut? Menegur perusahaan yang membakar hutan? Sudah banyak teguran yang datang ke perusahaan, namun kelanjutannya mana? Seperti kasus Singapura yang sudah dijelaskan diatas. Bukankah akan lebih bijak jika kita melihat bagaimana lemahnya posisi pemerintah terhadap perusahaan saat ini. Dalam sistem ekonomi yang dianut Indonesia saat ini yaitu neoliberal, peran negara atau pemerintah benar-benar dipangkas habis dalam setiap kegiatan ekonomi. Artinya, saat ini pemerintah hanya menjadi fasilitator bagi pihak swasta dalam menjalankan semua bisnisnya. Jika kita masih saja menyudutkan pemerintah untuk bertanggungjawab, iya benar pemerintah akan memadamkan api. Tetapi setelah api padam siapa yang sangat senang dengan lahan luas yang sudah siap untuk dijadikan HTI? Yaa, siapa lagi coba. Rakyat jelata? Mana mungkin, untuk sembuh dari ispa saja sudah sangat senang.

Dunia saat ini dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat paradoks. Suatu peristiwa yang mungkin terlihat sangat natural, didalamnya mengandung hal-hal yang bertolak belakang dengan akal sehat kita. Jika kita mencoba ‘menghayati’ keadaan disekeliling kita, tentu kita hanya akan terhanyut dalam arus deras hegemoni sistem yang sudah mapan. Dan mungkin kritik yang saya coba tuliskan dalam tulisan ini pun tak lepas dari distorsi sistem yang sudah mapan yang membuat cakupan pikiran saya menjadi sangat sempit. Dan untuk sebuah penutup, saya ingin mengatakan bahwa untuk meruntuhkan sistem yang sudah mapan tidak bisa dilakukan dengan kritik perorangan, pergolongan atau perhimpunan. Sebuah tembok beton nan kokoh tidak bisa dihancurkan dengan tangan kosong melainkan membutuhkan sebuah ‘palu godam’ yang menjadi media penghancur. Lepaskan seluruh sikap fundamental dalam pikiran yang membuat kita terpecah-pecah hanya karena berbeda kelompok, satukan persepsi dan bentuk sebuah perlawanan bersama untuk menangani bencana kemanusiaan yang selalu menghantui semua rakyat jelata di Bumi Pertiwi ini.

Oleh: Ryan Martin Hidayat (Penulis adalah pegiat komunitas Lingkar Studi Tangerang Selatan, LiNTAS).