Bencana Kabut Asap Disebabkan Perusahaan Asing

Dalam mencari penyebab terjadinya kebakaran hutan, polisi turun tangan melakukan penyelidikan guna menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas bencana kabut asap. Perkembangan yang ada hingga sampai ini mencapai 224 laporan terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Bukti itu dinyatakan oleh Badrodin Haiti, dengan menambahkan sudah 6 Polda mengusut pelaku dibalik bencana kabut asap. Bahkan sebagian berkas sudah ada yang dilimpahkan ke kejaksaan.

“Ada 244 laporan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dari 6 Polda, meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang masih penyelidikan 26, sisanya penyidikan 218. Dari total itu, 113 penyedikan perorangan, 48 perusahaan, dan 57 sudah P21 (berkas lengkap),” ujar Badrodin di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Masih menurutnya sebanyak 221 perusahaan dan perorangan sudah ditetapkan sebagai tersangka dibalik bencana ini. Untuk tingkatan korporasi tercata sebanyak 12 perusahaan sedangkan 2 diantarnya merupakan perusahaan milik asing. Namun mantanWakapolri itu untuk sementara waktu tidak akan memberikan identitas lengkap mengenai pelaku, hanya menyebutkan asal negaranya.

“Perusahaan ditetapkan tersangka ada yang dalam negeri ada yang investor asing. Asing berasal dari Malaysia dan Cina. Kalau Singapura masih dalam penyelidikan,” tutur Badrodin. Nantinya para tersangka akan dikenakan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidupa. Mereka akan dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar rupiah.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo merespon permasalahan itu dengan meminta kepada seluruh kepala daerah segera mengambil langkah-langkah tegas. Tingkatan gubernur dan wali kota diharapkann menginvetarisir kepemilikan lahan hutan serta meminta penambahan dalam kriteria perizinan guna penyiapan saran antisipaski kebakaran hutan. “Kepala Daerah harus meninjau ulang Peraturan Gubernur yang memperbolehkan pembakaran oleh petani,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin 12 Oktober 2015.

Pencegahan terjadinya kebakaran hutan, Kumolo menambahkan juga agara para pemerintah daerah harus intens berkoordinasi dengan penegak hukum setempat. Pemerintah daerah juga mempertegas kembali peraturan yang menunjang bersama otoritas terkait.

“Lalu perbanyak pembuatan sumur bor dan embung. Tingkatkan koordinasi dengan Kepolisian serta Departemen Kehutanan dan instruksikan kepada para camat dan kepala desa, ditambah pengawasan keliling diintensifkan,” ujar Tjahjo. (668)