APBN 2016 dan Tahun Pertaruhan Jokowi-JK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 setelah melalui perdebatan sengit dalam rapat paripurna selaam sekitar 11 jam sejak pukul 10.00 WIB, Jumat (30/10).

Ketuk palu pimpinan rapat paripurna, Taufik Kurniawan, pada malam ini sekaligus menandai disepakatinya sejumlah asumsi makro ekonomi dan postur APBN 2016.

“DPR RI menyetujui RUU APBN menjadi UU APBN dengan catatan dari fraksi-fraksi menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari UU APBN yang wajib dilaksanakan pemerintah,” ujar Taufik.

Terdapat tujuh asumsi makroekonomi dan empat target pembangunan yang disepakati sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah pada tahun depan, sebagai berikut:

Indikator Makroekonomi APBNP 2015 APBN 2016
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 5,3
Inflasi (%) 45,0 4,7
Nilai Tukar (Rp/US$) 12.500 13.900
Suku Bunga SBN 3 bulan (%) 6,2 5,5
Harga Minyak/ICP (US$/barel) 60 50
Produksi Minyak (Ribu barel/hari) 825 830
Produksi Gas Bumi (Ribu barel/hari) 1221  1155

Selanjutnya, empat target pembangunan yang juga sepakati pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut:

Target Pembangunan APBNP 2015 APBN 2016
Pengangguran (%) 5,6 5,2 – 5,5
Angka Kemiskinan (%) 10,3 9,0-10
Gini ratio (indeks) 0,4 0,39
Indeks Pembangunan Manusia (indeks) 69,4 70,1

Selain itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati postur APBN 2016, sebagai berikut:

Target (Rp triliun) APBNP 2015 APBN 2015
Pendapatan Negara 1.761,6 1.822,5
Pendapatan Perpajakan 1489,3 1546,6
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 269,1 273,84
Belanja Negara 1.984,1 2.095,6
Belanja Pemerintah Pusat 1.319,5 1.325,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 664,6 770,17
Defisit/Pembiayaan 222,5 (1,9% PDB) 273,17 (2,1% PDB)

Polemik yang paling menguras perhatian publik dan penghuni gedung parlemen adalah soal alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 40,42 triliun  kepada 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fraksi Partai Gerindra adalah satu dari 10 fraksi di parlemen yang paling keras menentang usulan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno ini.

“Mengenai PMN, dikembalikan ke komisi terkait yang akan dibahas ke APBNP 2016 mendatang,” lanjut Taufik.

 

CNN Indonesia