Teknologi Satelit Militer Jadi Kebutuhan Utama (2)

Ongkos teknologi satelit memang tergolong mahal. Namun pemerintah harus mengubah mindset dalam memandang prioritas atas hal ini, kebutuhan teknologi satelit militer sejajar dengan kebutuhan akan Alutsista yang selama ini mendapatkan prioritas utama dalam pengembangan angkatan bersenjata.

Memang tidak ada jaminan tak akan terjadi pencurian data jika Indonesia tetap tidak punya satelit sendiri. Yang patut diingat sebagus apapun cara sebuah institusi menyimpan dan mengamankan data penting, namun kalau masih menggunakan jaringan tetangga dipastikan rawan disadap. Dalam hal ini, memiliki satelit utuk kepentingan militer amat bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Drone

Optimalisasi drone untuk militer yang beberapa kali dilontarkan pejabat militer Indonesia, seakan melupakan arti penting satelit. Dengan cukup meminjam satelit PT Indosat, seolah Indonesia tidak memiliki masalah dalam pertahanan angkasa.

Inilah grafik Drone Sentinel AS. Jika jarak Drone sudah melebihi 200 km, mau tak mau harus pakai satelit untuk komunikasi (panjang Indonesia 5000 km). Sebab meski di pesawat tidak ada pilotnya, di darat tetap saja harus ada yang mengontrol sehingga pesawat bisa pulang dgn selamat. Contohnya, AS yang punya Satelit Militer sendiri saja Drone-nya bisa dibajak Iran karena komunikasi satelitnya dijamming. Bagaimana dengan Indonesia yg satelitnya tumpang tindih dengan kebutuhan sipil?

Satelit Indonesia

Sampai saat ini, TNI hanya menggunakan teknologi satelit dalam bentuk menyewa transponder milik sipil, yaitu PT Telkom. Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi C-Band. Dalam beberapa sumber, disebutkan teknologi C-Band yang digunakan oleh TNI masih belum bersifat “all weather proof”, yang sebenarnya kurang mendukung kebutuhan militer yang membutuhkan komunikasi handal di segala cuaca.

Penggunaan teknologi satelit di TNI juga belum berfungsi maksimal. Kondisi Komando dan Pengendalian (Kodal) TNI khususnya Angkatan Laut saat ini masih terbatas dimana belum tersambung ke kapal. Itu artinya sampai saat ini kemampuan Komando dan Pengendalian kita terbilang lemah, sebab untuk antar perangkat dalam satu matra saja kita belum terkoneksi dengan baik.  Misalkan saja ada kapal perang asing yang melanggar kedaulatan negara kita, kita tentu sulit berbuat banyak, karena keputusan untuk menembak kapal perang asing tersebut ada di petinggi militer, sedangkan untuk berkoordinasi dengan petinggi militer di ibukota sulit.

Contoh di atas baru di tingkat matra laut, belum di matra yang lain, angkatan udara misalnya, bagaimana kita harus menunggu hampir 5-6 jam untuk menerbangkan F-16 ke pulau Bawean untuk mencegat penerbangan F-18 AS. Hal ini tentu riskan.  Kita butuh teknologi yang dapat menghubungkan operator dilapangan dengan pengambil keputusan, sehingga suatu kasus dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien. Disinilah komunikasi satelit berbicara. Kita memang sudah menggunakan teknologi komuikasi satelit untuk militer, tapi faktanya belum optimal. Kita harus memiliki sistem dimana antar perangkat yang ada dapat terintegrasi dengan baik, kemudian apa yang didapat dari perangkat itu dapat diketahui pengambil keputusan dan operator perangkat-perangkat yang kita miliki dapat mengeksekusinya. Lepas dari itu, kita juga harus memiliki satelit khusus militer sendiri tanpa berhubungan dengan sipil. (bersambung)