Tak Perlu Tanggapi Pengadilan Rakyat di Den Haag

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional 1965 yang digelar di NieuweKerk, Den Haag, Belanda. Hal itu dikatakannya di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/11/2015).

“Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun,” kata JK.

People’s tribunal opens hearings into mass killings of Indonesians Communists

Menurut JK, jika memang masyarakat internasional ingin mengusut secara serius kejadian pada 1965, maka mereka juga perlu mengusut kejahatan lain yang dilakukan sejumlah negara barat dalam peperangan.

“Boleh, kalau barat mau begitu. Kita juga adili di sini. Lebih banyak mereka (warga) terbunuh secara (perang) begitu,” ujar JK.

Netherlands Indonesia People’s Tribunal -2.jpg
Willy Wirantaprawira wears a badge of Indonesia’s Democratic Party of Struggle (PDI-P) as he attends a “people’s tribunal” which opened hearings intended to publicize allegations of mass killings 50 years ago by Indonesian authorities of hundreds of thousands of suspected Communists at the Nieuwe Kerk, or New Church, in The Hague, Netherlands, Tuesday, Nov. 10, 2015. The court has no formal legal powers, but aims to shed light on what organizers call the darkest days in Indonesia’s post-colonial history and promote reconciliation by exposing the truth about the 1965 killings. (AP Photo/Peter Dejong) (The Associated Press)

Terkait kesaksian sejumlah WNI dalam persidangan tesebut, JK mengatakan, pemerintah dapat memberikan kesaksian atas tewasnya korban akibat penjajahan negara asing di Indonesia.

Sebelumnya, JK menegaskan, pemerintah tak perlu meminta maaf atas peristiwa 1965.

“Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?” kata JK.

International Peoples Tribunal menggelar persidangan tersebut di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Mereka menuding Pemerintah Indonesia pada waktu itu melakukan pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Kompas.com