Dec 052015
 
Freeport

Freeport

Jakarta – Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara tidak yakin pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berani menghentikan kontrak karya dengan PT Freeport. “Saya lihat berdasarkan profil pemerintah saat ini, mereka tidak akan berani menghentikan kontrak karya dengan Freeport,” ujar Marwan dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Buktinya, lanjut Marwan, rezim Jokowi-Kalla telah menandatangani MoU jelang renegosiasi dengan Freeport. MoU itu terkait komitmen Freeport untuk antara lain pembangunan smelter, divestasi saham, local content dan perluasan wilayah.

“Penandatanganan MoU ini sudah tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk,” lanjut Marwan. Namun, Marwan tidak terlalu mempersoalkan apakah pemerintah Jokowi-Kalla menghentikan kontrak ataukah tidak.

Menurut Marwan, yang penting kerjasama tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri. “Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja,” ujar Marwan.

Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.

Penghentian Kontrak Freeport Bisa Jadi ‘Senjata’ Kampanye Jokowi di 2019

Sementara Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai kebijakan penghentian kontrak karya dengan PT Freeport bisa menjadi sangat menguntungkan bagi Presiden Joko Widodo.

Jokowi bisa memanfaatkan penghentian kontrak karya dengan salah satu perusahaan negara adidaya itu sebagai ‘senjata’ kampanye pemilihan presiden tahun 2019 yang akan datang agar dipilih kembali.

“Kalau sampai dinasionalisasi, kan kampanye capres 2019 bisa dipakai lagi. Pak Jokowi bisa lantang bilang, ‘saya sudah menghentikan kontrak dengan Freeport’,” ujar Hendri dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Oleh sebab itu, Hendri berpendapat kebijakan untuk menghentikan kontrak karya dengan Freeport dan menyerahkan kerja tambang tersebut kepada BUMN, adalah langkah yang patut diambil pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini.

Lagipula, Hendri menganggap kerjasama dengan Freeport memang sudah tidak perlu diperpanjang lagi mengingat kerugian yang ditimbulkan.

Hendri menilai BUMN telah siap untuk meneruskan kerja tambang tersebut. “Jadi ya tidak usah tunggu-tunggu lagilah, berani ya berani,” ujar Hendri.

Kompas.com

  53 Responses to “Beranikah Presiden Jokowi Hentikan Kontrak Freeport ?”

  1. emang saya yakin gak akan mudah untuk menghentikan kontrak ini banyak konsekuensi yang musti kita tanggung dan akankah kita siap dengan konsekwensi itu?

    • Hmm… Obama merajuk dibikin Jokowi.
      Di AS sana disuruh nunggu 8 jam.
      Di Paris, sewaktu Jokowi mendapat giliran pertama dalam konferensi Iklim, Obama WALK OUT, padahal baru tiba dan terlambat datang. Yang diikuti presiden lain…
      Yah, SUDAH SAATNYA FREEPORT DI “TAKE OVER” RAKYAT INDONESIA….

      Jangan beri VOC VOC Abad 21 itu mendulang emas kembali dari bumi RI…
      Mereka sudah terlalu serakah!!!!!
      SERAKAH.!!!!
      SERAKAH…!!!!

    • sekali lagi soal Papua, minta tolong Rusia…. :
      48 Su 35
      48 Su 30m
      16 Su 34
      16 Yak
      10 baterei S 400
      24 Buk M3
      10 KS Kilo/amur

      semua sebelum 2019.

    • Saya dukung kalo mau di nasionalisasi namun Indonesia harus benar2 siap meneruskan kerja Freeport.
      karena yg ditakutkan mungkin saja akan ada pertambangan liar jika Pemerintah tidak langsung menggarap setelah Freeport “Walk out”
      Bisa jd kericuhan seperti Kasus Salim Kancil tambang Pasir.
      apalagi itu tambang Emas.

      Kalo Amrik mau Vs 1 lawan 1 saya ykn Indonesia Menang.
      Sekutu2 NATO nonton aja termasuk Rusia.
      Kalo ada yg mulai main belakang Rusia main belakang dg Indonesia 😀

  2. Sebenarnya bukan hanya kosekwensi dari satu pemutusan. Lebih lagi….siapkah masyarakat indonesia menangung konsekwensinya yg l3bih panjang.
    So yg punnya nasionalisme pasti tergetar hatinya…..kami siap

    • Katanya sdh kena ” akali” alias di perpanjang….ane baca di situs tetangga..www.theglobal-review.com
      cuma bukan status KK lagi. Kalau menurut tulisan disana lo…

      • Betul Bung@TK ,,, kontrak karya freeport memang distop dan dihentikan, tp diganti nama jd IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Spt yg pak SS bilang di tahun 2014 akhir, dan dsidang MKD bahea kita bisa saja divestasi saham sampai 51% tp hrus menggantinya sesuai harga pasar, adakah duit nya?

  3. Ayo pak presiden Joko Widodo putus kontrak karya Freeport, kerja kerja kerja implementasikan sila ketiga Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 kami rakyat akan selalu mendukungmu apapun konsekwensinya bahkan kalaupun sampai perang dgn Amerika kami siap pertaruhkan nyawa

  4. mr,,klo berani nyetop,jatuh dia
    sn,,betul betul betul
    hpp,,tarah ASU koe

  5. mr,,berani nyetop,jatuh dia
    sn,,kah kah kah(versi beruk)
    hpp,,tarah ASU koe

  6. jangan ngimpi….
    kalo belom punya ICBM nuklir…..
    kalo transaksi masih tergantung ama USD….
    lebih logis
    naikkan saja pembagian keuntungannya untuk negara….
    IMHO

  7. Rakyat indonesia itu militan, pemerintah gak usah takut mngambil kputusan, kalo Asu dan skutunya ngajak perang rakyat indonesia ada di blakang TNI,.
    kalo jihat membela negara aq dengan senang hati,

  8. harusnya seluruh masyarakat indonesia dijakarta dan terutama warga di papua harus demo menolak pepanjangan kontrak freeport dan diambil alihkan oleh BUMN utk dikelola bersama dengan BUMD yg ada dipapua secara bersama. jangan malah minta merdeka, bakalan kenyang pihak asing nantinya……

  9. Putus aja, jangan kbanyakan mikir

  10. syarat-syarat:
    1.bangun smelter di Indonesia,bahan mentah dilarang langsung eksport
    2.kepemilikan saham RI:60 FREEPORT:40
    3.rehabilitasi alam dan pengolahan limbah ditanggung freeport
    4.bangun infrastruktur bumi papua
    atau biarkan aja kontrak freeport sampai th2021

  11. udah 3 kali komen di artikel ini,klo gk muncul jg jng slh kan saya
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .slh kan malon aja,xixixi

  12. Kalau bapak berani stop itu freeport, 2019 saya pilih bapak.
    Kalau bapak tidak berani stop, 2019 saya cari yang lain.
    Hidup NKRI

  13. awas ya lho lon malon,,kan bung@colibri yg sering menghujat lho2 pda,,knp komenku lho benned jg

  14. Harus berani, kalo kagak berani jangan jadi Presiden balik lagi sana jadi pengusaha Mable.

    • Sebelum beresin Freeport, culik dan karungin dulu para bencoleng yg suka jual negara buat kpentingan Pribadi macam papa minta saham itu. kaum ULTRANASIONALIS Musti siap pasang bom bunuh diri dan ledakkan di pedung hewan

  15. saya cuma kuatrir proxy war opm, rms dan gam

  16. papa minta saham
    klw di hentikan jatuh dia ….

  17. Belum akan berani…mo berani bagaimana belum2 sudah ada yg colong start duluan utk melakukan lobi2 entah dari esekutifnya sendiri yg berani menikam presidennya dari belakang ato pihak2 lain yg berusaha mencari keutungan dari kontrak karya jangka panjang PT.freeport ini
    Mudah emang saat kampanye mengumbar janji2 utk menasionalisasikan perusahaan2 asing tapi kenyataan di lapangan malah pihak2 kita sendiri yg gak pengen perusahaan asing itu dikuasai oleh negara

  18. beranikah gedang goreng hentikan gedang godog

  19. Jika diteruskan maka kata yang cocok adalah benar renegoisasi jumlah besaran saham yang dimiliki RI hendaknya diatas freeport.

    Jika tidak diteruskan maka kita baiknya pikir2 lagi untung ruginya.
    Untungnya adalah seluruh pendapatan masuk kantong sendiri.
    Kerugiannya adalah akan ada tangan jahil asing, proses produksi akan terhambat beberapa tahun karena kita perlu infrastrukutur dari awal seperti smalter, alat penyulingan, dan alat2 berat lainnya. Itu perlu biaya besar dan waktu yang tidak sebentar.

    Semoga pemerintah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik atas segala keputusannya menganai yang satu ini.

  20. Saya setuju dengan Pak Marwan . Biarkan kontrak karya berakhir tahun 2021 .Kontrak karya sangat merugikan bangsa Indonesia dimana posisi pemerintah sama kedudukannya dengan Freeport .Maka kalau Freeport masih ingin melanjutkan usaha di Indonesia pemerintah bisa keluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) . Maka kedudukan pemerintah akan berada di atas Freeport ,jika tidak patuh dan tidak mau ikut aturan yang ada di Indonesia sewaktu waktu izinnya bisa di bekukan.
    Adalah rugi besar jika Freeport hengkang dari Papua,karena mereka punya capital,keahlian dalam melakukan tambang bawah tanah. Sepanjang kedua pihak sama sama di untungkan ,kerugian besar bagi pemerintah jika tidak di lanjutkan . Misal divestasi saham untuk pemerintah minta di naikkna minimal 49 %.
    Untuk bikin smelter kenapa tidak BUMN saja yang bikin .Sudah pasti dapat keuntungan besar tiap tahun dan jumlah sebenarnya hasil tambang Freeport bisa kita ketahui pasti ,tidak hanya menerima laporan saja.
    Bagi yang ingin Freeport hengkang dari Indonesia ,jelas orang itu bodoh dan dunggu.

  21. pasti berani !!!

    ini JKW bung …

    pak JKW memiliki ketegasan yang luar biasa, kalau tidak percaya silakan tanya :

    @waduh
    @pemo
    @pupan
    @supir taksi
    @sal jemplak

    • Bung RAFALE ,bukan masalah berani atau tidak. Pasti berani tapi pertanyaannya merugikan diri sendiri atau tidak?. Yang jadi masalah selama ini adalah kontrak karya yang akan berakhir 2021 itu sangat tidak adil untuk pemerintah . Bahasanya bukan di perpanjang tapi bikin kontrak baru lagi dengan butir butir perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak misal minta Freeport mengajukan Izin Usaha Pertambangan jangan ada kata khusus ,cukup IUP seperti perusahaan lainnya. Kalau di tambah Kata Khusus sama saja artinya dengan kontrak karya yang terbukti merugikan kita.

    • Yaa mereka kan antek JKW, ya wajar belain.. hehe

  22. menurut pandangan saya mau di stop mau di beli sahamnya di nasionalis kan atau di buat plat merah tetap saja yang menikmati segelincir orang-orang penting karena korupsi masih merajalela di negeri ini. seorang gayus saja pegawai pajak biasa bisa korupsi yang dapat merugikan negara begitu besar.

  23. Seperti yg sdh beliau katakan di salah 1 mesia tv swasta nasional. Freeport tdk di perpanjang. Doakan saja bs terealisasikan walaupu tv tsb tdk mempublikasikan berita tsb.

  24. kembalikan US $ ke Rp. 2000, bisa gak ya?

  25. Tegakkan UU minerba ttg larangan export bahan mentah saja tak berani APALAGI menasionalisasi Freeport , BLEGEDESSS TOK !

  26. Logika’x tdk usah di’per’panjang duuunk…

    soale dr berita” , selm ini sdh jelas” sangat merugi’kan Indonesia Kita….

    Secara bisnis’pun jauh dr per’hitungan org bisnis….
    negara” lain pasti ada yg mau menerus’kan kontrak dgn hitung”an yg saling menguntung’kan….

    Ter’lht dr luar Indonesia Kita selm ini spt tunduk merunduk juga dgn ke’mau’an amrik…

    Selm ini Indonesia Kita juga slalu di’bodohin amrik…
    bukti nyata mslh F-16 bekas yg ter’baru…
    blm lg mslh embargo yg dulu + mslh lepas’x Timor” yg di’ambil paksa oleh Aussie dgn dukungan amrik….

  27. Kalau kontrak dilanjut minimal saham pemerintah 85% Freeport 15%….
    Ga usah Freeport di putus kontrak…opm rms dn segala turunannya udah ngaco kok…walo kemungkinan tensi naek…tp.itu resiko

  28. Freeport sendiri sebenarnya sudah digugat di amerika serikat karena melakukan tindakan suap kepada pemerintah indonesia. Yg malekukan gugatan pun warga amerika serikat jadi permasalahannya disni menurut saya sih ada pemerintah indonesia kok mau lho di SUAP…….

  29. FREEPORT KUDU ISO MINGGAT…ISO GAK ISO ..POKOKE KUDU ISO!! MBLENEK NGAWASI FREEPORT, TUKANG JARAH,TUKANG TIPU, TUKANG SUAP….! NEK GAK ISO NYETOP FREEPORT, MINGGATO TEKO KURSI MENTERI, KURSI DPR,KURSI PRESIDENT…!!

  30. Judul di atas juga menjebak . Siapa yang berani hentikan kontrak ?.Kalau kontrak di putus sebelum misal sampai tahun 2016 saja, sudah pasti Freeport akan maju ke atribase Internasional dan Indonesia akan kena denda ,bisa trilyunan dan Indonesia bisa bangkrut ,rupiah terun bebas jadi sampah. Kita kembali jadi negara miskin .
    Yang benar adalah biarkan kontrak karya berakhir sesuai perjanjian yaitu tahun 2021.Karena menurut perjanjian dua tahun sebelum masa kontrak habis Freeport bisa mengajukan kontrak baru .Maka minta Freeport mengajukan Izin Usaha Pertambangan ,nah disni pemerintah bisa minta melakukan tawar menawar dengan Freeport ,misal minta saham berapa ?,terus syarat syarat atau kewajiban Freeport harus jelas point beserta timelinenya misal harus bikin smelter ,divestasi saham,penggunaan produk lokal dst .Kalau setuju lanjut kalau tidak ,kasih ke perusahaan lain.Indonesia tak akan dituntut apa apa toh kontrak karya sudah berakhir secara alami.

  31. Ambil.secara bertahap pemerintah 60 freeport 40 , semoga asu bijak.

  32. kita cari solusi dari konsekuensi atau effect jika freeport jadi kita nasionalis. di runding lah, persiapan kemungkinan terburuk.

    kalo dasar itu semua demi dan untuk rakyat papua, isyaallah ridho allah dan rakyat selalu menyertai pak JOkowi. amin.

    lewat forum ini kita bisa salin mengerti tentang alutsista nasional yg sedang kita bangun demi melindungi wilayah nusantara.

    JAYALAH INDONESIA, DAN JAYALAH JKGR.

  33. pemerintah hrs siap dr skarang, jgn kaya FIR yg trkendala SDA &SDMnya, masih ada waktu 6 tahun buat menyiapkan, yg paling penting masa2 peralihanya, sdh hrs ada pendekatan dgn SDM/pekerja yg difreeport sekarang, tahun 2019 kita punya masa yg dibilang imbang, Indonesia pilpres asu pun pilpres, dan semoga dgn agresifnya ekonomi tiongkok bisa ikut menekan asu, sepertinya pemerintahan yll sdh merencanakan dan men set, smoga smua berjalan seperti yg kita harapkan, amiiiin

  34. 90% kagak yakin JKW bisa hentikan kontrak freeport.. tp saya berharap kontrak freeport berakhir di 2021 dan tidak diperpanjang lg. Save Papua !!

  35. Judul seharusnya adalah “Beranikah Presiden RI berikutnya yang memerintah di tahun 2021 hentikan kontrak Freeport ?”

    tahun 2019 bisa jadi ganti presidennya.

  36. Kalo Jokowi mengambil pilihan sbg pengecut dg takluk kpd Amerika itu hak dia, kita tdk bs memaksa seorang pengecut mjd pemberani. Yg sy tdk habis pikir adl pendukungnya yg berusaha mencari pembenaran atas sikap pengecut junjungannya. Pembenaran yg seolah2 rasional dan argumentatif. Tapi pembenaran selamanya tdk sama dg kebenaran. Go to hell hypochrite….!

  37. bung admin,,,, bikin vote donk, FREEPORT di Perpanjang atau di Nasionalisasikan! lalu ajukan ke Presiden, bisa kan! Analisa sya jika FREEPORT di nasionalkan, 1. Presiden akan di lengserkan 2. Akan terjadi Referendum PAPUA 3. RMS, GAM dll akn tumbuh berkembang kembali. Knp demikian? krn tidak ada keselarasan antara penegak hukum yg satu dengan yg lain dan tidak optimalnya pekerjaan badan intelejen. Mudahnya pejabat2 negara dan rakyat indonesia di suap dan diprofokasi atau hilangnya rasa Nasionalisme.

 Leave a Reply