Dec 062015
 
PT Freeport Papua

PT Freeport Papua

Jakarta – Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai pemerintah tidak berani menghentikan kontrak karya dengan PT Freeport, disebabkan kekuatan Freeport yang cukup besar terhadap Indonesia.

Meski Freeport kerap melanggar Undang Undang Minerba dan merusak alam namun, Indonesia tetap tidak bisa memutuskan kontrak tersebut secara tegas.

Apalagi menurut Marwan ada tanda tanda Indonesia sudah menandatangani MoU terhadap Freeport soal komitmen pembangunan smelter. Selain itu, komitmen terkait divestasi saham, local content dan perluasan wilayah.

“Penandatanganan MoU ini sudah tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk,” katanya Marwan, Sabtu (5/12).

Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.

“Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja,” ujarnya.

Dampaknya Jika Freeport Hengkang dari Indonesia

Dalam Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menguak urgensi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Bumi Cendrawasih. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin, Kamis (3/12).

Pernyataan Maroef keluar saat ditanya majelis sidang soal dampak bila sampai PTFI hengkang dari Indonesia. Menurut Maroef, masalah sosial, politik, dan lingkungan yang kompleks akan timbul bila sampai hal itu terjadi.

Ia menjelaskan apa yang menurut dia sebagai bukti-bukti. Sebuah riset pernah dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) pada 2013 silam.

Kata Maroef, berdasarkan riset tersebut, operasi pertambangan PTFI berkontribusi terhadap 91 persen PDRB Kabupaten Mimika dan sekitar 37 persen PDRB Provinsi Papua. “Dampaknya sangat besar,” katanya, Kamis (3/12).

Ia mengungkapkan, wilayah operasional PTFI di Papua sesungguhnya merupakan tanah yang dikuasai tujuh suku. Dengan demikian, lanjut dia, potensi konflik sosial yang cukup besar akan terjadi bila PTFI hengkang dari sana.

“Wilayah kerja atau wilayah operasional Freeport dari Tembagapura sampai di bawah, di Port Said, itu dimiliki oleh tujuh suku besar. Ini mungkin akan terjadi klaim antarsuku, bahwa ini adalah milik saya, ini adalah milik saya. Bisa terjadi potensi-potensi konflik ke depan,” jelasnya.

Hal itu koheren dengan besarnya potensi masalah dari hak-hak ulayat suku-suku di Papua, sebagaimana terungkap dalam sidang kemarin. Republika.co.id mencatat transkrip rekaman suara yang diperdengarkan di MKD, kemarin (2/12). Rekaman suara itu belakangan diakui kesahihannya oleh Maroef sendiri hari ini (3/12).

MS (Maroef Sjamsoeddin) menyebut persoalan lahan sebagai persoalan besar di Papua. Kemudian, Maroef mengamini ucapan pengusaha minyak MR (M Riza Chalid) bahwa Papua adalah “provinsinya Dajjal”.

MS: “Pak, masalah lahan di Papua itu juga masalah besar. Masalah hak ulayat itu susah. Pak Riza mau bangun di sana, berhubungan sama yang punya, Pak Riza sudah bayar. Nanti pamannya datang, kamu bayar ke dia, saya mana. Datang lagi keponakannya. Itu yang bikin perang suku, Pak.”

MR: “Itu mirip di Padang. Sama kalau di Padang.”

MS: “Kepastian hukumnya tidak ada. Ada kebon sawit besar bagus cantik udah jadi, Pak. Tiba-tiba ditutup sama gubernur katanya merusak alam. Kasihan, Pak, buat investor. Itu orang enggak jadi, males menginvestasi.”

MR: “Provinsinya Dajjal.”

MS: “Betul, Pak, zamannya Dajjal.”

Tak cukup mengenai dampak sosial, Maroef bahkan menegaskan potensi kerusakan ekologis yang serius. Hal itu terjadi, menurut dia, bila sampai area tambang PTFI tak lagi dioperasikan oleh korporasi tersebut.

“Karena tambang itu harus dipelihara dan tidak boleh berhenti satu hari pun karena kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, ada pula dampak politik bagi Indonesia bila sampai PTFI hengkang dari Bumi Cendrawasih. Menurut Maroef, hubungan bilateral RI masing-masing dengan Inggris dan Amerika Serikat kemungkinan akan terganggu bila sampai PTFI hengkang. Bahkan, dia menyebut keterlibatan unsur Israel. Sebab, kepemilikan saham PTFI oleh pihak asing cukup signifikan.

“Yang terbesar, yang saya tahu adalah Rio Tinto dari Inggris. Saya tidak melihat Israel. Tapi mungkin warga Israel bisa saja ada di situ pemilik saham perorangan. Jim Bob (Kepala Dewan Komisaris PT Freeport James Moffet) sendiri seorang pensiunan kapten Angkatan Darat Amerika,” jelasnya.

Republika.co.id

  32 Responses to “Pemerintah Takut Hentikan Kontrak Freeport”

  1. Dijajah 350 tahun masih minta nambah. Salut…

  2. kudune wani, negara berdaulat kog ra wani? 350 taun nglawan penjajah wae wani og.. mosok lawan freport ra wani? kudune wani!!!
    salam NKRI HARGA MATI!!!

  3. wani kudu wani!!! pokok e wani!!! negara berdaulat ki kudune wani!!!

  4. wani !!! wani perih!!!

  5. wani!!! kudu wani!!! wani periih!!! harus di ambil alih!!!

  6. Beginilah kalau militer/Alutsista kita lemah. Daya tawar Internasional pun akan ikut lemah.

  7. berani!!!! berani!!!! kudu berani!!!!

  8. mudah2an tidak di perpanjang…

  9. Capee deehh….takut kok sama negara/orang.!! Takut tuh sama Tuhan semesta alam ini…Hahaha..jaman edan..!! Buat apa punya wilayah sendiri dipakai orang ga berani ngambil/usir negara lain yg makenya..mending dijual sekalian..hahaha…

    • idealnya memang saham pemerintah lebih banyak atau di ambil alih….tapi realitas tidak segampang itu…..resikonya berat. Presiden SBY yg menjabat 10 th di tambah 5 th pernah jadi mentri ESDM saya tak berkutik…..Apalagi presiden Jokowi yg belum 2 th menjabat, tambah berat….Hanya presiden dgn nyali orang gila yg mampu mengatasinya. Minimal saham pemerintah dan royalti di perbesar………

  10. Ayo Indonesia segara perkuat Alutsista. Walau tidak terjadi perang tapi akan menaikkan daya tawar pemerintah Indonesia.

  11. enaknya 250 jt rakyat indonesia tanda tangan setuju freeport hengkang…..siap dengan segala resikonya…

    baru presiden memutuskan ” pegi sonoooo loooh freepoooooorttt!!!!!!

    ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
    ………………………………………………………………………………………..
    T A P I INGAT….. RAKYAT HARUS PEGANG KOMITMEN..

    APA LAGI YANG LAKI…. laki tu omongannya yg dipegang braaayyyy…. kalo burungnya yang dipegang mah HOMOOOOOOOO hahahahahahah

  12. Freeport sudah terlanjur mengakar di bumi papua. Lebih baik negosiasi besaran saham yg setimpal saja.

  13. mau freport dinasionalisasikan sekarang? Jangan salah paham. Kalau mau cepat! ORANG KAYA INDONESIA MAU GA BELI 100% SAHAM FREPORT? Tapi mau nya saham nya dijatuhkan dulu, trus disubsidi negara, trus trus trus, terakhir jadilah Freeport cita rasa Nusantara. Gratis truk, gedung, dsb. Gimana? Cocok? Sama2 Paus. Kluar mulut buaya masuk mulut Komodo.

  14. saya buka rahasianya.
    Jong Sumatera dan Jong Papua sudah Bersatu Padu tolak Jong Java keruk harta kita dengan Kapitalismenya! PULAU JAVA hasilnya apa?

  15. Apa bedanya Jawa dengan Amerika? Sama2 keruk kita punya negri.

  16. Buat apa pelindo 2 kalau ada pelindo 1, 5, 4 dan 3.

  17. koment saya susah muncul eh… semoga pemerintah berani mengambil alih freeport. resiko? aparat penegak hukum sudah siap? tni sudah siap. apa lagi? ambil alih sekarang atau TIDAK SAMA SEKALI (SUDAH HABIS 2041)

  18. 2,5 Abad tak ada 1 orang pun yg tahu berapa deviden Freeport.
    “Halalkan semua cara demi KONTRAK”

  19. kalo rakyat pasti berani putuskan kontrak freport, tp kalo pejabat pemerintahnya yang pengecut gak berani….kan gak dapat papa minta saham

  20. Bisa kita lihat apakah para pengambil kebijakan memiliki rasa nasionalisme atau tidak…. ataukah hanya mementingkan diri sendiri dan golongan…. bayangkan dengan mengambil dan mengolah sendiri emas disitu kita bisa melakukan ap saja? Mau beli n TOT su35? Gampang…. kasel kelas amur?? Gampang… s400? Gampang… untuk pendidikan.. ekonomi.. pertanian.. dll… Tak hanya emas yang berada disitu.. tapi mineral lain jg banyak… bahkan kandungan uranium pun juga terdapat ditambang tersebut…

  21. duh yg komen pd bego dah

  22. Bagaimana kalau yang naik dulu no.1, apakah takut juga sama seperti sekarang?

  23. saya sedang mengkaji dan mempelajari seberapa besar nih integritas pak maroef syamsudin presdir freeport indonesia??? seakan2 dia ikut menekan pemerintah,hmmmm katanya mantan perwira tinggi tpi begitulah tentara klo udh dpt harta dan kekuasaan apalagi tinggal dijakarta byk cobaan, untuk hidup para pejabat si istri: mama minta BMW pa, anak: pa aku mau minta ferrari, hahaha begitulah realita hidup para org serakah, semoga pak maroe syamsudin jujur untuk negeri ini walaupun pundi2 emas n uang mengilau didepan mata, tapi berkeraslah untuk tetap membela bangsa anda dgn royalti yg besar untuk negeri ini, bangun smelter, limbah di olah dgn baik, dan transparan…semoga pres jokowi mampu menangani dan punya daya tawar tinggi, hidup indonesia ku

  24. opm adalah preman bersenjata yang menjaga freefrot,jika diganggu..jangankan pak lurah,negara pun akan dilawannya…xixixiiiiiiiiiii

  25. Renegosiasi kontrak…….masak yg punya lahan kebagian sedikit….sejak jaman mbah buyut saya kalo orang nggarap sawah yang empunya sawah bagian nya lbh besar dibanding penggarap. lha di freeport kok beda….nggak masuk di logika saya tuh….aneh..

 Leave a Reply