Sengketa Penyadapan Minyak Timor Leste

Senator independen Nick Xenophon mengatakan pemanggilan Komisi Kerajaan* adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran tentang dugaan penyadapan Australia kepada Timor-Leste terkait negosiasi perjanjian minyak dan gas.

Timor-Leste sedang dalam sengketa dengan Australia setelah pembocoran dari seorang whistleblower dari Dinas Rahasia Australia / Australian Secret Intelligence Service (ASIS) – yang dikenal sebagai saksi K – bahwa ruang kabinet Timor-Leste disadap selama negosiasi perjanjian minyak dan gas pada tahun 2004.

ABC news mengungkapkan bahwa perwakilan Australia dikirim ke Dili pada tahun 2012 untuk menangani sengketa dalam dugaan operasi penyadapan, menyebabkan kekhawatiran ketegangan diplomatik lebih lanjut. ABC juga melaporkan para pejabat intelijen senior telah menyuarakan keprihatinan tentang operasi penyadapan ini.

Pada hari Jumat Xenophon muncul dengan mantan direktur penuntutan publik NSW, Nicholas Cowdery- yang mengatakan ia percaya operasi penyadapan tersebut telah melanggar hukum Australia dan mengatakan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait operasi yang telah dilakukan ASIS.

“Jika pada kenyataannya ASIS digunakan semata-mata untuk tujuan mendapatkan keuntungan komersial untuk perusahaan-perusahaan Australia atas Timor Leste dan sumber daya minyaknya, maka tidak diragukan lagi ini adalah skandal,” kata Xenophon. “Satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kebenaran ini adalah melalui Komisi Kerajaan.”

Petugas intelijen yang berperilaku tepat “seharusnya tidak menggerebek rumah “, kata Xenophon, mengacu pada serangan yang dilakukan pihak berwenang pada bulan Desember 2013 hingga sampai menyita dokumen-dokumen yang menyangkut sengketa Timor-Australia.

Penggerebekan di kediaman saksi K dan kantor pengacara Timor Leste, Bernard Collaery, telah disetujui oleh Jaksa Agung Australia, George Brandis.

Penggerebekan rumah dan kantor pengacara tersebut dilakukan disaat Timor Leste sedang terlibat dalam tindakan hukum internasional melawan Australia. Namun, baru-baru Australia setuju untuk mengembalikan dokumen terkait sengketa penyadapan setelah serangkaian banding di pengadilan internasional.

Polisi federal Australia telah menyiapkan bukti dalam kaitannya dengan pengungkapan yang dibuat oleh saksi K, yang berpotensi menghadapi penuntutan di bawah hukum keterbukaan menyapu Australia. Saksi K adalah seorang agen ASIS, yang identitasnya masih dirahasiakan, paspor milik saksi K juga telah disita.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan diharapkan untuk membuat keputusan minggu depan apakah akan menerbitkan ulang paspor Saksi K.

TheGuardian (27 Nopember 2015)

*Komisi Kerajaan (Royal Comission) adalah badan penyeildikan adhoc resmi yang sering dipanggil untuk menyelidiki kasus-kasus penting dan kontroversial.