Stop Penggunaan Atribut Militer Bagi Warga Sipil

Duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil seperti yang terjadi saat ini (Kemenhub, Kemenkum dan HAM, Polsuska) setidaknya membawa dampak kurang baik di kalangan internal TNI maupun masyarakat. Di kalangan internal prajurit TNI, duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil dinilai telah “melukai” hati prajurit TNI.

“Pembiaran penggunaan seragam dan atribut tersebut pada akhirnya akan menurunkan moril prajurit, karena tidak ada lagi kebanggaan terhadap seragam dan atribut yang dipakainya, karena tidak ada bedanya dengan intansi sipil,” ungkap Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Dwi Badarmanto.

Dampak eksternal, lanjut Dwi, duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil dapat menimbulkan image negatif prajurit atau institusi militer. Hal ini terjadi bila masyarakat sipil yang menggunakan seragam dan atribut militer melakukan perbuatan yang tidak terpuji di masyarakat.

“Masyarakat awam, tentunya akan beranggapan bahwa mereka adalah seorang prajurit TNI, karena masyarakat tidak dapat mebedakan mana yang seorang prajurit dan mana yang seorang sipil,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengembalian penggunaan seragam dan atribut militer sesuai fungsinya, sudah saatnya semua pihak yang berkompeten dibidang ini untuk segera duduk bersama, berkoordinasi dan mencari solusi terbaik atas penggunaan seragam dan atribut militer di kalangan sipil. Beberapa lembaga yang bekompeten itu, antara lain Kemenpolhukam, Kemendagri, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI serta Mabes TNI.

“Masyarakat sipil sudah sepantasnya berterima kasih kepada para penggagas konvensi Jenewa 1949. Sebagai induk hukum humaniter masyarakat dunia, Konvensi Jenewa, secara tegas telah meletakkan prinsip dasar perlindungan bagi masyarakat sipil ketika terjadi konflik bersenjata,” papar Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan bahwa aplikasi dari perlindungan sipil ini tertuang dalam Distinction Principle (Prinsip perbedaan), dimana dalam negara yang sedang berperang, maka penduduknya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu combatan (kombatan) dan civilian (masyarakat sipil). “Perbedaaannya jelas terlihat dari pakaian dan atribut yang dikenakannya. Combatan menggunakan seragam dan atribut militer, sementara civilian menggunakan seragam dan atribut sipil,” tambahnya.

Pembedaan pakaian ini, bukan tanpa tujuan, kombatan dengan seragam dan atribut mliter yang dikenakan menjadi petunjuk bahwa mereka adalah kelompok yang secara aktif ikut dalam medan perang, sehingga legal untuk menyerang atau diserang, menembak atau ditembak atau bahkan membunuh atau dibunuh.

Sementara sipil dengan pakaian dan atribut yang dikenakannya, merupakan kelompok yang tidak boleh ikut serta dalam perang, sehingga tidak boleh menjadi sasaran kekerasan, bahkan mereka punya hak untuk mendapat perlindungan dalam konflik bersenjata.

“Oleh karena itu menjadi aneh, ketika masyarakat sipil sudah ikut-ikutan menggunakan seragam dan atribut militer, karena tindakan itu sejatinya justru membahayakan bagi mereka, karena bila suatu saat terjadi konflik militer di Indonesia, maka masyarakat sipil yang menggunakan pakaian dan atribut militer juga akan menjadi sasaran kekerasan, sehinga sah untuk diserang, ditembak atau dibunuh oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata,” pungkasnya.