Des 192015
 

Warga mengangkut Korban tewas bentrokan di Bujumbura, Burundi hari Sabtu (12/12).

Departemen Luar Negeri Amerika telah memerintahkan pejabat-pejabat yang tidak penting dan keluarga mereka untuk keluar dari Burundi. Selain itu, pemerintah Amerika mendesak warganya keluar dari Burundi, yang dilanda bentrokan mematikan antara militer dan polisi. Departemen Luar Negeri Amerika telah memerintahkan pejabat-pejabat yang tidak penting dan keluarga mereka keluar dari negara itu, sementara kekerasan politik merebak setelah hasil Pemilu yang disengketakan dan upaya kudeta Mei lalu.

Dalam peringatan perjalanan, Departemen Luar Negeri mengatakan, Kedutaan besar Amerika hanya bisa menyediakan layanan darurat terbatas bagi warga Amerika di Burundi. Hari Jumat (11/12), lebih dari 80 orang tewas ketika penyerang bersenjata menyerbu fasilitas-fasilitas militer di Bujumbura, ibukota Burundi. Jurubicara militer mengatakan, korban yang tewas termasuk delapan petugas keamanan dan sebagian penyerang. Dan sedikitnya 20 mayat ditemukan di jalanan di ibukota Burundi, Sabtu (12/12), satu hari sekelompok orang bersenjata melangsungkan serangan terkoordinasi di tiga pangkalan militer di ibukota. Mayat-mayat itu ditemukan di kawasan permukiman Nyakabiga di Bujumbura. Tidak jelas siapa yang membunuh mereka. Seorang saksi mata mengatakan kepada Associated Press, tangan beberapa korban terikat di belakang punggung mereka.

Hari Jumat (11/12), serangan terhadap tiga pangkalan militer mengakibatkan sedikitnya 12 penyerang tewas. Juru bicara militer Burundi, Kolonel Gaspard Baratuza, mengatakan melalui sebuah pernyataan bahwa 21 penyerang ditangkap bersama sejumlah senjata dan peledak. Ia mengatakan, lima tentara terluka. Meski demikian, sejumlah tentara, dengan syarat nama mereka dirahasiakan, mengatakan, sedikitnya tiga tentara tewas.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengatakan, aksi kekerasan itu beresiko menggoyahkan lebih jauh situasi di Burundi. Seorang juru bicara untuk Sekjen PBB mengatakan, Ban mendesak kepemimpinan kelompok-kelompok bersenjata itu dan pihak berwenang nasional menahan diri untuk mencegah terjadinya peningkatan kekerasan, dan mengingatkan bahwa siapapun yang memerintah atau melakukan pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawabannya. Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakan, dialog politik tingkat tinggi antar pemerintah dan oposisi perlu dilangsungkan segera untuk meredakan situasi. Jika tidak, katanya, situasi itu akan berkembang menjadi kekerasan massal.

Sumber: voaindonesia

 Posted by on Desember 19, 2015