Beijing Tingkatkan Perhatian Terhadap Pangkalan AS di Filipina

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa kesepakatan yang menyebabkan kehadiran militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan akan mengakibatkan peningkatan militerisasi di wilayah tersebut.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Filipina, yang memungkinkan kehadiran militer Amerika Serikat di lima pangkalan militer di Laut Cina Selatan, mengancam “kepentingan dan kedaulatan pihak ketiga.”

“Bisakah mereka menjelaskan, bukankah penguatan itu menjadi aksi lanjutan dari penyebaran militer di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, dan dianggap sebagai militerisasi?” kata Chunying.

Menurut Amerika Serikat, perjanjian itu didahului oleh aksi militerisasi Tiongkok, dengan membangun bandara baru dan fasilitas militer lainnya di pulau-pulau yang diduduki di wilayah Laut Cina Selatan.

Tiongkok mengatakan bahwa berbagai aksi Amerika Serikat sebagai bentuk militerisasi, dengan alasan adanya jaminan kebebasan navigasi dan overflights di laut maritim. Tindakan itu termasuk kehadiran kapal Angkatan Laut dan pesawat tempur Amerika Serikat yang berbasis di Australia utara.

Laut Cina Selatan menjadi salah satu rute perdagangan laut terbesar di dunia. Lebih dari 10 juta barel minyak mentah per hari dikirimkan melalu jalur itu. Tiongkok dan beberapa negara lainnya saling klaim terhadap wilayah itu.

Amerika Serikat telah melakukan intervensi sejak tahun 2010. Ketika itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menyerukan kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Namun, Tiongkok menuntut agar Amerika Serikat keluar dari perselisihan regional itu. Sejak saat itulah, kedua negara adidaya telah berulang kali menuduh satu sama lain terkait ‘perilaku asertif,’ sambil terus meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Cina Selatan.

Sputnik News