JK: Hormati Hukum Internasional di Laut China Selatan

Hainan – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan wilayah antara negara. Tanpa hal tersebut, dikhawatirkan timbul ketegangan yang malah berdampak buruk pada negara sekitar.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden saat menyinggung persoalan sengketa Laut China Selatan dalam pidato sambutannya pada Opening Plenary Boao Forum bertemakan “Asia’s New Future: New Dynamics, New Vision” di Hainan, China, Kamis (24/3/2016).

Indonesia ditegaskan Jusuf Kalla, bukan menjadi bagian dari negara yang berebut klaim atas Laut China Selatan. Namun konflik saling klaim di wilayah itu bisa berimbas kepada negara lainnya.

“Sayangnya Laut China Selatan telah menjadi wilayah sengketa yang besar di kawasan karena adanya tumpang tindih klaim wilayah teritorial. Indonesia bukanlah negara yang bersengketa dalam hal ini, namun kami menyadari risiko nyata di mana sengketa wilayah teritorial ini, dapat berubah menjadi konflik terbuka yang mengacaukan kawasan. Jika itu terjadi, maka dampak secara ekonominya akan merugikan,” ujar Wakil Presiden.

Diplomasi, lanjut JK, harus dikedepankan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Laut China Selatan. Setiap negara harus menaati aturan batas teritorial.

“Saya ingin menekankan komitmen kita untuk mewujudkan resolusi damai melalui proses diplomasi dan politik. Saya menyerukan kepada setiap negara untuk menghormati prinsip hukum internasional termasuk yang tertuang dalam UNCLOS 1982,” tegas Jusuf Kalla.

Terkait dengan persoalan kedaulatan teritorial, pemerintah Indonesia saat ini sedang menyampaikan protes atas insiden petugas keamanan laut China di perairan Natuna, Indonesia. Protes disampaikan karena coast guard China melanggar kedaulatan wilayah Indonesia saat menghalangi tugas tim Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Detik.com

Sharing

Tinggalkan komentar