Home » Militer Indonesia » Konstitusi Filipina Tidak Izinkan Militer Indonesia Masuk Bebaskan Sandera

Konstitusi Filipina Tidak Izinkan Militer Indonesia Masuk Bebaskan Sandera

Pasukan keamanan Indonesia tidak dapat membantu operasi pencarian dan penyelamatan yang sedang berlangsung terhadap 10 warga negaranya yang dilaporkan diculik oleh bandir Abu Sayyaf Group (ASG) saat melewati Tawi-Tawi akhir pekan lalu.
 
“Berdasarkan Konstitusi Filipina, kita tidak mengizinkan keberadaan pasukan militer asing di sini tanpa perjanjian,” ujar juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Brigjen Restituto Padilla.

Dia merujuk pada Pasal XVIII, Pasal 25 dari Konstitusi tahun 1987 yang secara eksplisit melarang pangkalan militer asing di Filipina.
 
Hal ini juga menyatakan bahwa “pangkalan militer asing, pasukan, atau fasilitas asing tidak diizinkan di Filipina, kecuali di bawah perjanjian yang telah disetujui oleh Senat dan, ketika Kongres membutuhkannya, maka perlu ada ratifikasi oleh mayoritas suara yang diberikan oleh orang-orang dalam referendum nasional yang diadakan untuk tujuan itu, dan diakui sebagai perjanjian dengan Negara lain”.

Brigjen Padilla membuat pernyataan ini setelah Indonesia menawarkan penggunaan unit militer dan polisi untuk melacak bandit dan warga tawanannya.
 
Dia juga mengatakan kepada AFP, Filipina cukup mampu mencari dan menyelamatkan korban.
 
Para korban adalah awak kapal tunda (tug boat) Brahma-12, milik Indonesia, bersama dengan kapal saudaranya, sedang menarik tongkang yang sarat dengan 7.000 ton batu bara, ketika diserang oleh bandit selama akhir pekan.

Kapal itu dalam perjalanan dari sungai Puting di Banjarmasin di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia ke Batangas, Filipina.
 
Pemerintah setempat menemukan Brahma-12 ditinggalkan di Pulau Languyan, Tawi-Tawi pada Senin sore.

Gmanetwork.com