Bandara Halim Perdanakusuma, Antara Militer dan Sipil

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Agus Hermanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian koordinasi antara penerbangan militer dengan penerbangan komersil yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma. Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegiatan militer yang berada di dekat bandara tersebut.

Agus Hermanto menjelaskan bahwa selama ini sudah terjadi koordinasi secara baik dengan TNI AU dan pihak Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Halim. Sejauh ini, perbandingan penerbangan di Halim yakni 40 persen untuk penerbangan komersial dan 60 persen untuk militer.

Agus menegaskan, peraturan penerbangan untuk militer jauh lebih ketat dibanding dengan penerbangan sipil. Pasalnya, pesawat yang digunakan untuk bertempur jauh lebih canggih dan fleksibel dibanding dengan pesawat komersil.

Sejumlah prajurit Kostrad TNI AD yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Asap di Sumatera berjalan memasuki lambung pesawat udara TNI AU CN 295 yang akan terbang menuju Riau di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 15 September 2015 (Antara/Widodo S.Jusuf)
Sejumlah prajurit Kostrad TNI AD yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Asap di Sumatera berjalan memasuki lambung pesawat udara TNI AU CN 295 yang akan terbang menuju Riau di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 15 September 2015 (Antara/Widodo S.Jusuf)

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan bahwa harus ada satu pangkalan udara yang steril dan khusus untuk militer di ibu kota. Sebelumnya, hal tersebut sudah berjalan di Bandara Udara Halim Perdanakusuma.

Namun karena kapasitas bandara Soekarno-Hatta tidak mencukupi, sebagian penerbangan komersial dialihkan ke Bandara Halim.

Pekan depan, Komisi V akan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk membahas persoalan perhubungan Tanah Air, salah satunya tentang penerbangan di Bandara Halim.

Republika Online dan Tribunnews

Sharing

Tinggalkan komentar