Home » Satelit Indonesia Temukan Posisi WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Satelit Indonesia Temukan Posisi WNI yang Disandera Abu Sayyaf

  • Uncategorized

Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan batas waktu pembayaran tebusan untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia, jstuh pada hari ini, Jumat (8/4/2016).

“Informasi itu berkembang di awal, saat kelompok penyandera Abu Sayyaf memberi batas waktu seperti itu,” ujar Pramono di Istana, Jakarta, Jumat, 08/4/2016.

Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mendapatkan informasi kesepuluh WNI telah dibebaskan. “Kenyataannya sekarang masih terjadi proses diplomasi yang kami sebut “soft diplomasi” dengan pemerintah Filipina. Kami mengharapkan mereka berada di depan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga negara kita,” ujar Pramono.

Sekretaris Kabinet mengatakan, pemerintah Indonesia hanya bisa menunggu Filipina terkait upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia memiliki teknologi untuk mendeteksi keberadaan 10 WNI itu.

Namun, pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, karena konstitusi Filipina tidak memperbolehkan masuknya militer negara lain tanpa persetujuan kongres Filipina.

“Dari pantauan satelit sebenarnya kita juga tahu posisi orang-orang kita di mana. Terus terang kita sudah tahu secara detail. Tapi kita menghormati pemerintah Filipina dan harapannya bisa segera dibebaskan,” ujar dia.

Pramono Anung memastikan, TNI dan Polri telah bersiap di dalam negeri untuk menerima perintah pembebasan sandera. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya menyerahkan urusan permintaan tebusan oleh kelompok Abu Sayyaf kepada perusahaan pemilik kapal.

Menurut Pramono, Polri dan Pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur soal itu. “Itukan urusan perusahaan, masa urusan kami. Kami tidak ikut urusan tersebut,” ujar Jenderal Badrodin.

Kelompok Abu Sayyaf sudah menghubungi perusahaan pemilik kapal dua kali sejak 26 Maret 2016. Mereka meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar.

Jenderal Badrodin mengatakan, kebijakan Polri bukan terkait tebusan. Prioritas Polri hanya untuk menyelamatkan para sandera. Menurut Kapolri, Indonesia tidak akan menurunkan personel militer ke negara Filipina.

Sumber : Kompas.com