China Peringatkan G7 Tidak Ikut Campur Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jepang tahun ini, para pemimpin negara G7 mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas China di Laut Cina Selatan dan Timur. Para pimpinan dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat ini menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa wilayah secara damai.
Meskipun bukan agenda utama konferensi tingkat tinggi tahunan tersebut, para pejabat negara ini menyerukan kerja sama kawasan dan internasional untuk mempertahankan kebebasan navigasi di laut kawasan dan bekerja sama memanfaatkan lautan secara berkelanjutan.

Menanggapi hal ini, China peringatkan negara-negara G7 agar menjauhi isu sengketa Laut Cina Selatan. Media Xinhua bahkan menyebutkan seharusnya G7 mengurus masalah sendiri dan tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Pasalnya, sengketa Laut Cina Selatan berada di luar pengaruh dan kemampuan G7. Media tersebut juga menuduh Jepang berusaha memanfatkan pertemuan puncak G7 untuk menggandeng aliansi dan simpatisan untuk mengucilkan China.

Peringatan ini muncul setelah Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mendesak G7 agar mengambil sikap tegas dan jelas terhadap klaim teritorial oleh China. Namun, tudingan ini langsung dibantah Perdana Menteri Inggris, David Cameron. David Cameron justru memperingatkan China untuk tunduk pada keputusan pengadilan arbitrase. Pengadilan Arbitrase Internasional kini sedang mempelajari gugatan Filipina terkait Laut Cina Selatan.

Sengketa Laut Cina Selatan ini memang belum kunjung usai. Sudah sejak tahun 1947, enam negara yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan berebut dua gugusan pulau tak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Bagaimana tidak, kawasan Laut Cina Selatan memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam potensial, serta peranannya sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia. Konflik seputar salah satu jalur perdagangan paling padat di dunia ini justru belakangan semakin memanas.

Kepulauan Spratly pernah dua kali menjadi medan pertempuran antara China dan Vietnam, yakni tahun 1974 dan 1988. Begitupula dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, keduanya pernah melakukan klaim wilayah tersebut atas dasar wilayah zona eksklusif ekonomi sesuai dengan UNCLOS 1982.