Menhan Berharap Presiden Jokowi Bijak Soal Prahara 1965

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengharapkan Presiden Joko Widodo bijak dalam menyikapi persoalan prahara 1965 karena masalah tersebut berkaitan dengan pertahanan negara.

“Bapak presiden itu harus bijak dalam persoalan ini, lihat pihaknya siapa, baru dipertimbangkan benar tidaknya,” ujar Ryamizard di sela simposium bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Jakarta, 2/6/2016.

Presiden Jokowi dikabarkan akan menunggu hasil simposium yang diadakan para purnawirawan dan puluhan organisasi massa termasuk FPI itu, namun juga tidak akan mengesampingkan simposium bertajuk “Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Sejarah” yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, yang dimotori Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

Menteri Pertahanan Ryamizard menyatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo kompak tidak meminta maaf kepada anggota keluarga PKI terkait prahara 1965 sebagaimana disuarakan sejumlah aktivis.

Menteri Pertahanan mengungkapkan ada keinginan Presiden Joko Widodo untuk rekonsiliasi tetapi bukan berarti meminta maaf atas nama negara.

“Bukan meminta maaf atas nama negara, maafnya pribadi saja. Kalau negara dengan yang kecil (partai), tidak,” ujarnya.

Menurut Ryamizard Ryacudu, Indonesia merupakan negara besar sehingga tidak semestinya meminta maaf dengan suatu kelompok yang lebih kecil dari negara dengan mencontohkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang mengunjungi Hiroshima, Jepang, beberapa waktu lalu.

“Di sana, pada 6 Agustus 1945, Amerika telah menghancurkan Hiroshima dengan bom atom, sehingga menelan sangat banyak korban jiwa. Obama secara pribadi menyesal namun apa melontarkan permintaan maaf kepada Jepang? Jawabannya tidak,” ujar Ryamizard.

KSAD Perintahkan Lucuti kaus bergambar palu arit

Sementara, di Ternate, Maluku, 01/6/2016, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, memerintahkan prajuritnya melucuti kaus bergambar palu arit dari pemakainya, karena gambaran grafis itu memberi asosiasi kepada PKI yang dilarang di Indonesia.

“Saya menginstruksikan apabila aparat menemui ada yang mengenakan kaos palu arit maupun lambang sejenis PKI, agar dicopot dan dimintai tidak boleh menggunakannya lagi, sebab larangan itu diatur dalam Undang-Undang,” ujarnya.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal Mulyono berjabat tangan dengan Komandan Kopassus , Mayjen Muhammad Herindra usai upacara penyematan brevet komando di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, (25/9/2015). (Antara/M Agung Rajasa)

Jenderal Mulyono mengatakan, kalau ada yang memakai kaos lambang palu arit dipanggil dan ditanya: ‘Kenapa pakai kaos ini? Dan dijawab: ‘Ini ngetrend’. Dia katakan, kalau mau ikut trend, ke China saja, karena PKI itu dilarang di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan KSAD kepada seluruh prajurit TNI yang hadir dalam kunjunganya di Ternate, terkait penahanan empat pemuda yang kaus bergambar palu arit.

“Tidak ada lambang terlarang hidup di Indonesia. Ini negara Pancasila. Itu (palu arit) jelas adalah lambang partai terlarang. Ada UU dan TAP MPR jelas yakni partai terlarang dilarang hidup di Indonesia,” tegasnya.

KSAD mengatakan, apabila ada mengenakan lambang palu arit dan sejenisnya masih membantah, maka langsung digiring ke aparat kepolisian setempat.

“Diingatkan, kalau tidak mau lepas segera melaporkan ke polisi karena ini melanggar UU. Yang melanggar hukum segera melaporkan kepada polisi agar diproses hukum. Kalian boleh menangkap sementara setelah itu kasih ke polisi, kalau dia kasih kan copot kaosnya selesai jangan dipakai lagi,” ujar Jenderal Mulyono.

Sumber : ANTARA