Indonesia “Percepat” Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna, Antisipasi Gangguan Kapal China

Berulangnya peristiwa kapal China yang menerobos masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna menjadikan keberadaan pangkalan militer di tempat itu menjadi sangat penting. Terlebih beberapa saat lalu, Tiongkok mengklaim sebagai negara yang paling banyak memiliki area di Laut China Selatan. Bahkan Tiongkok menyebut di perairan tersebut ada sembilan garis putus-putus atau nine dashed line yang diklaim didasarkan dari sejarah Negeri Tirai Bambu pada zaman kekaisaran.

“Garis putus Tiongkok ini tidak jelas koordinatnya. Tiongkok pun sudah lama mengklaim garis putus ini berdasarkan historis atau sejarah. Tentu hal ini tidak bisa menjadi patokan,” kata guru besar dan pengamat hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Pulau Natuna yang dijadikan pangkalan militer Indonesia berdekatan dengan Nine Dashed Line yang diklaim China.

“Mulanya Tiongkok mengatakan garis putus tersebut ada sembilan. Namun tiba-tiba bisa berubah menjadi 10 atau 11,” lanjutnya. Wilayah Indonesia sendiri, kata Hikmahanto, diakui ada di bawah wilayah-wilayah yang diklaim Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan penangkapan kapal Tiongkok oleh otoritas Indonesia pada Maret dan Mei lalu.

Penangkapan kapal tersebut diprotes Pemerintah Tiongkok yang mengatakan bahwa nelayannya masih berlayar di wilayah kedaulatan sendiri.

Atas dasar peristiwa itu, sejumlah pihak mendesak (percepatan) pembangunan pangkalan militer di natuna untuk mengamankan wilayah kedaulatan maritim Indonesia.

Pentingnya (percepatan) pembangunan pangkalan militer di Natuna, mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, yang geram melihat aksi kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal penjaga pantai negeri tirai bambu (China Coast Guard) yang kerap terlihat masuk di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, pemerintah perlu membangun pangkalan militer dengan persenjataan yang diarahkan ke negara yang berniat intervensi di wilayah kedaulatan.

kapal angkatan laut Indonesia di dermaga, Pulau Natuna. (Foto oleh Victor Robert Lee)

Politikus PPP ini mengatakan, langkah ini sebagai antisipasi niat negara lain mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu bisa berfungsi sebagai benteng penjaga sumber daya alam Indonesia.

“Jangan sampai kita dicaplok orang dulu baru bertindak. Natuna itu kan membuka celah kalau itu diklaim China, berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia menerapkan Natuna ZEE, habis ntar Indonesia. Dicaplok satu-satu,” tuturnya.

Pendapat senada juga diungkapkan, Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, yang menilai percepatan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah Indonesia yang berhadapan dengan beberapa negara.

Dua dari tiga hanggar angkatan udara di lapangan terbang Natuna Ranai. (Foto oleh Victor Robert Lee)

“Percepatan Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan,” kata Mahfudz Siddiq, di ruang kerjanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mahfudz menjelaskan, urgensi pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada, sehingga memudahkan mobilitas militer.

Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan sekarang masih berlangsung.

Stasiun radar utama pada Pulau Natuna untuk memantau Laut Cina Selatan. (Foto oleh Victor Robert Lee).

Hal itu menurut Siddiq, termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.

Politikus PKS itu mengatakan dibutuhkan anggaran senilai Rp 1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya diperkiraman sekitar Rp 400 miliar. “(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai,” katanya. (marksman/ sumber : metrotvnews.com, merdeka.com dan antaranews.com)