Wakil Presiden Tidak Setuju Usulan Pembentukan Lembaga Intelijen Pertahanan

Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembentukan lembaga intelejen pertahanan yang berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan tidak disetujui oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Kalla mengatakan bahwa dalam kondisi pelemahan perekonomian, negara tidak membutuhkan banyak lembaga.

“Belum dibicarakan (pembentukan lembaga intelijen di bawah Kemhan), tetapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini,” kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/06).

Wakil Presiden menjelaskan bahwa adanya lembaga dengan fungsi yang sama, cenderung menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Tentu harus dipahami bahwa kita juga intelijensi itu harus ada koordinasinya. Kalau tidak, nanti salah karena ada BIN. Nanti kita lihatlah. Di samping itu, setiap organisasi kan harus disetujui oleh pemerintah,” ujar Kalla.

Sebelumnya, Ryamizard meminta dibentuk satu lembaga intelijen pertahanan yang berada langsung di bawah kementeriannya. Alasannya, kementerian yang dipimpinnya kerap tidak menerima informasi dari intelejen pertahanan. Padahal, intelijen menurutnya adalah mata dan telinga bagi Kementerian Pertahanan.

Saat ini, pemerintah memang sedang melakukan pemangkasan terhadap lembaga nonstruktural yang ada. Tercatat, 10 lembaga nonstruktural telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara, 10 lembaga lainnya tengah menunggu keputusan dari presiden dan ditambah 76 lembaga yang masih dikaji untuk dikurangi.

Sumber: metrotvnews.com dan beritasatu.com

Sharing

Tinggalkan komentar