Kehadiran Jokowi di Natuna Tegaskan Kedaulatan NKRI

Presiden Joko Widodo menginstruksikan panglima TNI untuk memperkuat pengamanan di laut Natuna. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden setelah melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kepulauan dan perairan natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, meskipun kepulauan tersebut berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Presiden Jokowi beri perhatian serius terhadap kepulauan dan perairan natuna sebagai wilayah terluar NKRI. (foto: setpres)

“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” ujar Jokowi saat melakukan rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383, Kamis (23/6).

Sebelumnya di perairan kepulauan itu terjadi insiden yang melibatkan otoritas Indonesia dengan perahu milik Tiongkok. Perahu itu diduga melakukan pencurian ikan. Jokowi juga menginstruksikan kepada menteri terkait agar dilakukan percepatan pembangunan di Natuna.

Sebagai salah satu pulau terdepan di Indonesia, menurut Jokowi, Natuna memerlukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maupun pembangunan ekonomi seperti industri perikanan, gas, dan pariwisata bahari.

Rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol 383 tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementera di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan di Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas yang ada di sekitar wilayah. Sedangkan untuk potensi perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menjelaskan bahwa potensi ikan-ikan di perairan perbatasan Indonesia bagian utara sangat melimpah.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga menjanjikan seiring berkembangnya ekonomi wilayah Natuna dirinya akan menambah pasukan dan alutsista di wilayah itu.

Presiden Jokowi tegaskan wilayah NKRI tidak bisa diganggu gugat oleh negara manapun. (foto : setpres)

“Panglima juga menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya,” ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pengembangan Natuna menjadi sebuah keharusan dan juga prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, bukan saja karena Presiden ingin perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, tetapi juga Presiden ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Terkait rapat yang digelar di atas kapal perang KRI Imam Bonjol, Luhut mengatakan, pemerintah ingin mengirim sinyal kuat bahwa kedaulatan RI tak bisa diganggu gugat. Namun, Luhut membantah bahwa kehadiran Presiden di Natuna sebagai bentuk unjuk kekuatan RI kepada Cina. “Enggak ada begitu. Kita tetap bersahabat dengan Cina,” ujarnya.

Adapun terkait ekonomi, Luhut menyebut Presiden berencana memindahkan kapal-kapal nelayan di Jawa ke Natuna. Jokowi, kata Luhut, melihat Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan.

“Sudah ada pikiran Presiden memindahkan hampir 6.000 kapal nelayan dekat Jawa yang sudah terlalu penuh untuk ke sini, daripada orang lain yang main di sini,” pungkasnya. (marksman/ sumber : bbc.com, liputan6.com dan republika.co.id)