Ketua DPR Tak Setuju Gunakan Militer untuk Bebaskan WNI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ade Komarudin, meminta pembebasan WNI yang disandera di Filipina selatan dilakukan dengan cara persuasif. Ia pun tak setuju penggunaan pendekatan militer dalam upaya pembebasan itu.

“Saya mendapatkan informasi bahwa penyandera tujuh WNI adalah sempalan kelompok Abu Sayyaf, yang tidak memiliki motif ideologis namun pragmatis (mencari tebusan dana),” kata Ade di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (24/06).

Ketua DPR menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama dengan pemerintah Filipina agar kejadian tersebut tidak berulang. Ia pun yakin, pemerintah Indonesia mampu membebaskan ketujuh WNI tersebut karena telah memiliki pengalaman.

Tugboat Charles 001 yang sempat ditahan oleh komplotan Abu Sayyaf hari ini (24/6) tiba di Samarinda. Tampak Syaharie Jaang menemui istri-istri korban di Kantor KSOP Samarinda. (DWI RESTU/KALTIMPOST)
“Saya percaya kepada pemerintah Indonesia untuk menangani karena sudah memiliki langkah-langkah yang sebelumnya efektif dalam membebaskan sandera WNI,” katanya.

Ade berharap bahwa proses pembebasan ketujuh WNI anak buah kapal tunda Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 dapat dipercepat karena sudah memiliki kemampuan terkait masalah sandera. Akan tetapi, menurutnya, aparat tidak boleh menganggap enteng kejadian itu dan proses pembebasan harus dilakukan secara sistematis.

Sumber: Antara News