Tak Ada Operasi Militer Pembebasan WNI, Namun Pemerintah Akan Kawal Kapal ke Filipina

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa tidak akan melakukan operasi militer guna membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina.

Alasan utamanya adalah karena konstitusi Filipina melarang intervensi militer negara lain di wilayahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa lokasi penyanderaan WNI memiliki medan yang berat.

“Lebih taktis lagi tadi kami mendapat laporan bahwa medan tempat mereka disandera (menyebabkan) sangat sulit dilakukan pembebasan, khususnya pelolosannya,” ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/7).

Saat ini, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah perundingan dengan para penyandera.

Untuk mencegah agar peristiwa penyanderaan terhadap WNI tidak terulang kembali, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa opsi pengamanan tambahan khususnya bagi kapal-kapal tunda dan tongkang berukuran kecil yang mengangkut batu bara ekspor ke Filipina.

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mempelajari lebih cermat terkait peraturan yang ada dalam Organisasi Maritim Internasional (IMO). Ia memastikan, 15 persen kapal yang membawa batu bara dari Indonesia ke Filipina akan dikawal.

“Kami sedang kaji secara cermat agar tidak melanggar peraturan perundang undangan. Tapi yang pasti akan dikawal oleh personel bersenjata,” kata Luhut.

Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah belum menyepakati apakah personel keamanan bersenjata tersebut melibatkan TNI atau keamanan swasta. Menurutnya, pemerintah masih mencari format terbaik.

Sumber: antaranews.com dan republika.co.id