Ingat Ya. Pembelian Alutsista Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus berdasarkan kebutuhan dari semua matra TNI : AL, AD maupun AU, dan bukan berdasarkan keinginan.

“Masukan dari semua matra, baik dari AL, AD, AU, dari panglima TNI, Menhan, semuanya, sehingga yang kita beli betul-betul yang kita rencanakan, memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan,” ujar Presiden di Kantor Presiden Jakarta, 20/7/2016.

Presiden Jokowi menginginkan pembelian alutsista harus ada transparansi yang betul-betul terbuka, termasuk menerapkan Undang Undang terkait industri pertahanan. “Di setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan,” ujar Presiden.

Pembelian alutsista harus disertai alih tekonologi (transfer of technology) terhadap indusri pertahanan nasional. “Dahulukan arahnya ke sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan kita,” ujar Presiden.

Dia juga berharap rapat terbatas berkaitan dengan pengadaan alutsista dapat fokus terhadap pengadaan alutsista untuk memenuhi postur Kekuatan Pokok Minimum (KPM) 2024.

“Di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai rencana strategis KPM 2024,” ujar Presiden. Dalam KPM 2024 tercantum TNI AD memiliki alutsista berat, seperti tank medium, helikopter serbu, dan persenjataan infanteri khusus.

TNI AL diperkuat autsista dengan karakter kemampuan standar, seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.

Sedangkan TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal dan sistem radar.

Antara