Jul 292016
 

Pemerintah Australia menentang ekskusi mati jilid III terhadap gembong narkoba oleh otoritas Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyampaikan pemberitahuan 72 jam sebelum eksekusi dijalankan oleh regu tembak.

Menurut informasi awal, ada 14 terpidana mati kasus narkoba, termasuk warga Pakistan dan Nigeria yang masuk daftar narapidana yang akan dieksekusi.

Jika rencana eksekusi ini terlaksana, maka ini merupakan eksekusi mati jilid III di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Eksekusi mati dua tahap terhadap narapidana kasus narkoba sudah dijalankan sebelumnya, meski menuai protes dari sejumlah negara asal terpidana mati.

Sikap Australia menentang Indonesia untuk menjalankan eksekusi mati kali ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop dalam forum pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan negara-negara lain di Laos. Sikap serupa juga disurakan para diplomat asing dan kelompok-kelompok HAM.

Australia pernah terlibat ketegangan dengan Indonesia, ketika dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi mati oleh regu tembak Indonesia pada bulan April tahun lalu.

Sikap Bishop disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi. Bishop mengatakan, posisi Australia tidak mengejutkan Indonesia, mengingat komentar yang kuat dari Pemerintah Australia sebelum eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran.

Wakil Duta Besar Pakistan di Jakarta, Syed Zahid Raza, mengatakan narapidana yang masuk daftar eksekusi termasuk warga Pakistan, Zulfiqar Ali, 52. Menurutnya, Pakistan menyuarakan keprihatinan tentang eksekusi yang akan dijalankan oleh aparat Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Pakistan bahkan memanggil Duta Besar Indonesia untuk Islamabad guna menyampaikan keprihatinan mereka. Warga Pakistan itu hukuman mati pada tahun 2005 karena memiliki heroin.

Kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International telah meminta Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati yang sudah direncanakan.

“Dan mengambil langkah-langkah yang segera untuk memastikan bahwa kasus semua orang yang terancam hukuman mati di-review oleh sebuah badan independen dan yang tidak memihak,”

Bagikan Artikel :

  11 Responses to “EKsekusi mati Jilid III ditentang oleh Pemerintah Austalia”

  1. Protas protes mlulu

  2. Udah…Australia g usah urus negara orang..tuh contoh malon jd negara modal planga plongo…negara serumpun inggris brisik baru ikut brisik…hahahahaha

  3. Jakarta. The United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein has condemned a third round of executions of death row inmates at the notorious Nusakambangan prison island and called on Indonesia to abandon the death penalty altogether.

    “The increasing use of the death penalty in Indonesia is terribly worrying. I urge the government to end this unjust practice immediately as it is incompatible with human rights,” said Al Hussein in a statement on Wednesday (27/07).

    “I find it deeply disturbing that Indonesia has already executed 19 people since 2013, making it the most prolific executioner in Southeast Asia,” Al Hussein said.

    At least 14 death row inmates, including ten foreign nationals, have been moved to the island to be executed. Most of them were given the death penalty for drug-related offenses.

    The UN Human Rights Committee raised its concerns over the lack of transparency during the inmates’ sentencing and stressed that death penalty is not an effective deterrent for serious drug crimes.

    “The death penalty is not an effective deterrent relative to other forms of punishment nor does it protect people from drug abuse. The focus of drug-related crime prevention should involve strengthening the justice system and making it more effective,” the commissioner said after acknowledging Indonesia’s growing problem with drug crimes.

    Al Hussein reminded Indonesia of the UN’s stand against capital punishment and pointed out that the country must also uphold international human rights law.

    “I urge the government of Indonesia to take the important first step of instituting a moratorium on the use of the death penalty, and to work with us and other partners on alternative strategies to combat all crimes,” Al Hussein said.

    International human rights watchdog Amnesty International has also criticized Indonesia’s decision to persist with the executions, arguing that President Joko “Jokowi” Widodo is taking a backward step by continuing with this third round of executions.

    “The Jokowi era was supposed to represent a new start for human rights in Indonesia. Sadly, he might now preside over the highest number of executions in the country’s democratic era at a time when most of the world has turned its back on this cruel practice,” Amnesty International Director of Campaigns for Southeast Asia and Pacific Josef Benedict said in a statement on Wednesday.

    In Jakarta, the National Commission on Violence Against Women, or Komnas Perempuan, has appealed to the president to postpone the execution of one of the death-row inmates, Merri Utami, a convicted drug-trafficker, on Tuesday.

    “The government must consider clemency for Merri. She is a victim of domestic violence and human trafficking. The state should not execute innocent people,” said Komnas Perempuan chairwoman Azriana R.M. during a press briefing on Tuesday.

    Meanwhile, Cilacap Police have ordered sixteen coffins on Thursday, ahead of the imminent executions.

    The Indonesian Ministry of Foreign Affairs has also requested all countries to respect the legal process in Indonesia.

    “As Indonesia has always respected the laws in other countries, we hope that they also respect Indonesia’s right to exercise its own justice system. It should be stressed that all the legal rights and due process of the law have been accorded to the inmates,” said ministry spokesman Arrmanatha Nasir in Jakarta on Thursday, as quoted by CNN Indonesia.

    • Boleh tanya: Lalu bagaimana HAM orang-orang yang terpengaruh NARKOBA sampai OD gara-gara dijejali pemasok NARKOBA?? Emang korban-korban NARKOBA gak punya HAM yah????

      • Betul, bnyk omong itu Lsm yg koar-koar ham krn dibayar… klo ada yg bayar mereka jg psti koar-koar ham utk korban narkoba tp syngnya gada atau klopun ada bayarannya ga segede bayaran pembela pengedar narkoba

  4. Kalo Aussie sih gak kaget ajang cari muka, Kalo Pakistan wajar bila ada WN nya yg terkena hukuman mati tapi kalo hingga protes keras harusnya Pakistan juga berkaca krn Pakistan juga masih menerapkan hukuman Mati berwujud Hukuman Gantung so apa yg salah Dari Negara ini utk melaksanakan Putusan Hakim yg sesuai UU dan UUnya belum dihapus dari Negeri ini

  5. Tks Pak Presiden…
    Habisi semua gembong narkoba agar generasi muda kita selamat.
    Jangan ada kompromi utk narkoba !!!

  6. Coba itu menlunya si bison dsuruh makan smua heroin yg dibawa ke indonesia..biar tau gmn rasanya..habis itu baru koar2 kalo masih sanggup..

  7. Saddam dihukum mati dengan digantung, lo diem aja…
    HAM… HEM… HOM… NDASMU PEANG!!!!

  8. biar lah mereka cuma sekedar tampil saja di muka media biar kelihatan kerja hahahhaa

  9. KALAU GAK MAU MATI JANGAN JUAL NARKOBA DI INDONESIA JUAL SAJA DI AUSTRALIA, KALAU KALIAN JUAL DISINI BERARTI KALIAN CARI MATI.

    #DUKUNG_HUKUMAN_MATI

 Leave a Reply