Home » Militer Indonesia » Pemangkasan Anggaran Pertahanan, Akankah Su-35 Tertunda ?

Pemangkasan Anggaran Pertahanan, Akankah Su-35 Tertunda ?

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan pembaruan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) tertunda lantaran adanya pengurangan anggaran pertahanan dari Kementerian Keuangan. Beberapa program bahkan dihapus untuk menyesuaikan anggaran.

Ryamizard mengatakan, sektor pertahanan menerima pemangkasan anggaran sekitar Rp2,8 triliun pada periode pertama rapat anggaran di DPR RI. Begitu pun pada periode kedua, kementeriannya juga mendapat pengurangan anggaran.

“Ya kena semua. Yang lalu kan Rp2,8 triliun, pokoknya berapa triliun itu, periode ini juga kena (pemangkasan anggaran). Pasti ada penundaan pembaruan Alutsista,” ujar Ryamizrad di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Ryamizard, pemangkasan anggaran bukan berarti menghambat pengadaan Alutsista. Dia menyiasati dengan mendahulukan pengadaan Alutsista yang menjadi prioritas saat ini.

“Kami lihat mana yang penting itu yang didahulukan. Bukan tidak dibeli tapi nanti, prioritas berikutnya,” ujar Ryamizard.

Dia menyebut salah satu yang menjadi skala prioritas adalah kesejahteraan para prajurit TNI. Prioritas ini menurutnya ikut mempengaruhi kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang penting kesejahteraan masyarakat. Tentara kan juga masyarakat dan bekerja untuk masyarakat kan. Jadi itu yang prioritas,” ujar Ryamizrad.

Ryamizard berharap kondisi ekonomi ke depan membaik sehingga tidak ada pemangkasan anggaran pertahanan.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05% dibandingkan dengan anggaran tahun ini.

Anggaran untuk Alutsista Jangan Dikurangi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai meski ada pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan. Ia meminta pada sektor pertahanan tak mengurangi anggaran untuk pembaruan dan pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Hasanuddin mengatakan hal tersebut sudah tertulis di APBN dan sudah menjadi skala prioritas tertinggi bagi sektor pertahanan. Apalagi, menurutnya mengingat eskalasi di Laut Cina Selatan, Indonesia harus mempunyai pertahanan yang kuat di perbatasan.

“Di APBN kan sudah tertulis untuk pembaruan dan pembelian Alutsista. Jangan dikurangi. Itu tetap jadi prioritas,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (23/8).

Menurutnya penguatan di perbatasan juga menjadi salah satu prioritas. Pembaruan alutsista tersebut menjadi prioritas karena untuk mendukung pertahanan di perbatasan. Perbatasan yang menjadi leading poin adalah di wilayah sorong barat yang terbentang dari Kalimantan Barat hingga perairan Natuna. Wilayah tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Wilayah prioritasnya ada di sepanjang Kalimantan Barat ke Natuna,” katanya.

Meski begitu, TB mengakui bahwa pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan pasti menggangu sektor pertahanan. Namun, ia menilai pemerintah tetap melakukan dan meneruskan apa yang menjadi prioritas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan sektor pertahanan mendapatkan pengurangan sekitar 2,8 Triliyun pada periode pertama pengurangan anggaran. Untuk periode kedua, Kementerian Pertahanan juga mendapat potongan anggaran.

“Ya kena semua. Sekarang ini berapa triliyun lagi gitu setelah kemarin 2,8. Jadi kita akhirnya menunda beberapa pembaruan alutsista,” katanya.

Akibat pemangkasan anggaran tersebut, Ryamizard mengatakan memang harus melakukan beberapa penghematan. Meski ia mengaku pemangkasan anggaran tak akan menggangu pembelian alutsista namun, ia mengakui harus menunda proyek tersebut.

“Bukan gak beli, tapi ya harus kita tunda pada periode berikutnya. Mudah-mudahan ekonomi membaik nanti kita benahi lagi,” ujar Ryamizard.

Ryamizard melanjutkan karena pemangkasan anggaran tersebut, akhirnya Ia memutuskan untuk membuat skala prioritas. Salah satu yang tetap ia prioritaskan adalah kesejahteraan para prajurit. Menurutnya, hal ini tak bisa diganggu gugat karena sangat berpengaruh pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang penting kesejahteraan masyarakat. Tentara kan juga masyarakat dan bekerja untuk masyarakat kan. Jadi itu yang prioritas,” kata Ryamizrad.

Disisi lain, mengingat tingginya eskalasi perbatasan dan keamanan negara menghadapi terorisme dan keamanan lintas batas, Kepala Staff Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono mengatakan akan memaksimalkan Alutsista dan personil di perbatasan.

Sumber : CNNIndonesia.com dan Republika.co.id