Dec 232014
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 (disingkat APBN 2015) adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR untuk tahun 2015. RUU ABPN 2015 disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 29 September 2014. APBN 2015 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2015 :

Uraian RAPBN APBN APBN-P
Pendapatan negara Rp1.762,3 triliun Rp1.793,6 triliun n/a
-Penerimaan Perpajakan Rp1.370,8 triliun Rp1.380,0 triliun
– Peneriamaan Negara Bukan Pajak Rp388,0 triliun Rp410,3 trliun
Penerimaan Hibah Rp3,4 triliun Rp3,3 triliun
Belanja Negara Rp2.019,9 triliun Rp2.039,5 triliun n/a
Belanja Pemerintah Pusat Rp1.379,9 triliun Rp1.392,4 triliun
Transfer Ke Daerah Rp640,0 triliun Rp647,0 triliun
Keseimbangan Primer (Rp103,5 triliun) (Rp93,9 triliun) n/a
Surplus / Defisit (Rp257,6 triliun) (Rp245,9 triliun)
 % defisit terhadap PDB 2,32% 2,21%
Pembiayaan Netto Rp257,6 triliun Rp245,9 triliun n/a

Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun yang dialokasikan untuk :

  1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga : Rp647,3 triliun
  2. Subsidi : Rp414,7 triliun
  3. Pembayaran bunga utang : Rp152,0 triliun
  4. Transfer ke daerah : Rp638,0 triliun
  5. Dana desa : Rp9,1 triliun
  6. Belanja lainnya : Rp178,4 triliun

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2015 :
Kode Fungsi RAPBN APBN APBN-P
01 Pelayanan umum Rp939,5 triliun Rp891,8 triliun
02 Pertahanan Rp94,9 triliun Rp96,8 triliun
03 Ketertiban dan keamanan Rp40,8 triliun Rp46,1 triliun
04 Ekonomi Rp120,0 triliun Rp143,5 triliun
05 Lingkungan hidup Rp10,4 triliun Rp10,7 triliun
06 Perumahan dan fasilitas umum Rp18,7 triliun Rp20,5 triliun
07 Kesehatan Rp20,7 triliun Rp21,1 triliun
08 Pariwisata dan ekonomi kreatif Rp2,0 triliun Rp1,9 triliun
09 Agama Rp5,2 triliun Rp5,3 triliun
10 Pendidikan dan kebudayaan Rp119,5 triliun Rp146,4 triliun
11 Perlindungan sosial Rp8,3 triliun Rp8,3 triliun
Total Rp1.379,9 triliun Rp1.392,4 triliun
Alokasi Belanja Negara pada APBN 2015

Alokasi Belanja Negara pada APBN 2015

Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga

Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga

Belanja Pemerintah Pusat 2015

Belanja Pemerintah Pusat 2015

bibfin-page-019

bibfin-page-020

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan

MENCERMATI POSTUR APBN 2015 DAN IMPLIKASINYA

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akhirnya disahkan. UU yang disusun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) inilah yang akan dijalankan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 (disingkat APBN 2015) adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2015. RUU ABPN 2015 disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014 dan disahkan oleh DPR pada tanggal 29 September 2014.

Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015.

Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.

Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam RAPBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.

UU APBN 2015 ini istimewa karena disusun dalam masa transisi pemerintahan, sehingga pengesahannya pun dipercepat dari yang biasanya pada pekan ke-3 Oktober menjadi akhir September. Menteri Keuangan Chatib Basri yang menjadi wakil pemerintah dalam sidang paripurna mengatakan APBN 2015 disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nikai tukar rupiah Rp11.900 per dolar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 6,0 persen.

Dari sisi belanja, APBN 2015 juga menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya menembus angka Rp2.000 triliun. Target pendapatan negara 2015 dipatok sebesar Rp1.793,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.039,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tercatat sebesar Rp245,9 triliun atau 2,21 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rasio ini dikabarkan yang menyebabkan terbatasnya ruang fiskal bagi presiden terpilih Jokowi untuk merealisasikan program unggulannya, seperti kartu Indonesia sehat dan pintar.

Dalam APBN 2015, subdisi energi juga masih besar Rp344,7 trilliun atau 17 persen dari total anggaran. Dalam kesempatan sebelumnya Jokowi menyebutkan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang bisa dialihkan ke sektor lain. Namun, sebenarnya masih ada peluang bagi pemerintahan Jokowi untuk menjalankan program-programnya jika memanfaatkan peluang penerimaan pendapatan negara dan efesiensi anggaran. Baik dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak, kalau serius dilakukan, pemerintah akan menambah sekitar Rp200 – Rp250 triliun.

Kemudian, belanja anggaran yaitu barang dan ditambah terkait tumpang tindih anggaran dan pembubaran divisi atau biro-biro tertentu yang tak perlu ada di lembaga, maka akan ada efesiensi Rp50-Rp100 triliun. Potensi penerimaan bukan pajak yang dapat ditingkatkan, antara lain berasal dari royalti migas. Sekali lagi, APBN 2015 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia karena belanja negara mencapai Rp2.039 triliun.(businessnews)

Ke Mana Anggaran Pertahanan Indonesia Mengalir?

Ke Mana Anggaran Pertahanan Indonesia Mengalir?

JAKARTA – Pertahanan negara merupakan elemen yang sangat krusial, karena melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala macam ancaman. Namun, pertahanan negara tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah dalam RAPBN 2015, mengalokasikan tambahan dana pada fungsi pertahanan sebesar 14 persen menjadi Rp94,90 triliun, jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2014 sebesar Rp83,22 triliun.

Anggaran fungsi pertahanan tersebut antara lain terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu subfungsi pertahanan negara, subfungsi dukungan pertahanan, dan subfungsi litbang pertahanan.

Lantas, digunakan untuk apa saja, dana sebesar itu? Melansir Nota Keuangan 2015, Selasa (7/10/2014), sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada 2015 melalui alokasi anggaran pada fungsi pertahanan, antara lain, terpenuhinya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan alpalhan TNI dan peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit, dan peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.

Pemerintah juga tidak lupa untuk memperkuat keamanan laut dan daerah perbatasan, melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama. (okezone)

Sumber :

1. wikipedia

2. Budged in Brief APBN 2015 dari Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

3. businessnews

4. okezone

Bagikan Artikel :
 Posted by on December 23, 2014  Tagged with:

  68 Responses to “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015”

    • Numpang… bung !. Anggaran kita memang semangkin besar, asal tahu saja semakin besar anggaran juga semakin besar kemungkinan untuk bocor, karena sistem anggaran kita memakai sistem shadow pricing. Contoh dalam pedoman harga disebutkan harga suatu barang A adalah antara Rp. 100,- sampai Rp. !0.000,- otomatis dalam perencanaan orang akan memilih harga yang tertinggi dengan alasan takut ada perubahan harga atau toh dalam kenyataannya tidak sebesar itu tapi sesuai harga pasar. Tapi percayalah bahwa disitu awalnya ada kesempatan untuk bermain. Itu teorinya tapi moga moga tidak, trims.

      • saya awam dengan anggara. itu dilihat mata kok defisit ya? artinya apa kita mau menambah utang, Rapbd itu gede ya buat apa aja ? bukanya daerah itu punya pendapatan sendiri ternyata masih menyusu pada pusat

        • Yang saya tahu kalo defisit ya harus ditutup biasanya dengan utang. Teorinya keuangan daerah berasal dana perimbangan dari pemerintah (UU 32/2004 : DAU, DAK, bagi hasil dari pajak, hasil tambang dll. ) dan PAD seperti diatur UU 28/2009. Jadi selama aturannya tdk diubah daerah ya tetap nyusu.ya biar saja toh nyusu kan enak .

        • Daerah memang memiliki sumber pendapatan sendiri, terutama SDA-nya, namun jangan lupa, daerah juga wajib nyetor ke pusat loh..

    • Meskipun ekonomi tahun depan tidak memungkinkan pertumbuhan hingga 7%, namun JKW seharusnya tetap meningkatkan pertahanan hingga 2x lipat, kenapa?

      Ada penambahan pemasukan pemerintah dari beberapa sektor yang tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi:
      1. Sistem anggaran elektronik yang akan diterapkan, memungkinkan pengawasan lebih detail juga oleh rakyat, sehingga pemakaian anggaran tidak lagi semena-mena. Anggaran digunakan tepat sesuai peruntukan, jikapun bocor, tapi pasti jauh berkurang dari tahun lalu.
      2. Reformasi pajak dan intensifikasi pajak terutama pajak pribadi dan penghasilan perusahaan. Sudah ada kesadaran untuk memilih bos pajak yang berani menagih hingga royalti tambang, migas dll, sampai ke perumahan-perumahan elit untuk mengecek kebenaran kewajiban pajak orang kaya.
      3. Pemerintah bermaksud menarik dana WNI di singapur (>3000 trilyun) dan negara lain dengan umpan pengampunan pajak, sehingga orang kaya bersedia menarik dananya di luar negeri dan menanamkannya di dalam negeri dengan pajak yang lebih ringan serta bunga deposito yang lebih tinggi. Aliran dana masuk sudah menciptakan efek investasi jangka pendek yang cepat tapi permanen, sedangkan pph dari bunga bank menjadi bonus yang cukup menggiurkan (ingat pph kita diatas 18%).
      4. Sektor-sektor yang selama ini merampas hak negara atas pendapatan baik pajak maupun deviden mulai dari pencurian ikan, ekspor gelap mineral dll akan diawasi ketat sehingga kebocoran dapat diminimalisir…ini berarti menambah lagi pundi-pundi kas negara.

      Dengan tambahan ratusan trilyun itu, tidak ada alasan bagi JKW untuk menunda belanja alutsista!!! 😎

  1. Beli s 300

  2. Semoga dilaksanakan sebaik mungkinb

    • Dan diawasi sebaik mungkin – dari tangan-tangan oknum tikus tikus NKRI – kita amankan bersama RAPBN negara, dengan bantuan segala pihak untuk mengamankanya bila terjadi hal tidak beres, Jaya NKRI harga mati

  3. Masih defisit to hmm….

  4. bayar bunga utang aja nyampe 150 T ckckckck…ancuurrr negara ini…

    • yah kalo ente bayar sendiri yah ancur lah, itu bunga peninggalan bertahun2 jadi jangan heran..
      yg menurut saya aneh malah kenapa pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan, kenapa nggak disamakan mengikuti pendapatan,biar nggak utang. utang kok demen banget..

    • bunga dan hutang, mungkin begitu maksudnya.
      karena kalo bunga nya z (asumsikan z dikisaran 1-2%), artinya kredit pokoknya z di kisaran 6000-7500 T,
      negara sudah collaps kalo begini..
      🙂

    • Dari dulu kok defisit terus . . . Yang kelola g bisa kayaknya

      • defisit itu sendiri ga jadi masalah ..yg penting ada pendapatan ditengah jalan yg bisa menutupi defisit itu sendiri,

        • itu tergantung kinerja PEMERINTAHAN SEKARANG.

          kalo ga mau berhutang baru,
          – menggenjot transaksi SDA jalan keluarnya, karena pajak sendiri sudah fix segitu.
          – Kontrak baru eksplorasi.

          disini gue melihat Pemerintahan Jokowi berupaya menutupi defisit dgn menaikan BBM dulu itu, dan solusi menaikan ekspor bid.kelautan.

          Blusukannya Jokowi seharusnya bukan didalam negeri, prioritasnya justru menjadi sales ke mancanegara.

      • yap..selama ada uu yg membolehkan apbn kita defisit maks 3% dr pdb selama itu pula pemerintah akan terus membuat apbn defisit…dan selama itu pula kita akan berutang….logikanya ..pemerintahan sekarang tidak munkin mau menanggung hutang pemerintahan sebelumnya tanpa harus berutang…lagi pula tidak ada jaminan pemerintahan sekarang berkuasa lagi pd periode selanjutnya…..

    • bunga utang itu juga bisa juga yg nikmatin rakyat INA yg mau berinvestasi
      contohnya SUN
      itu bunganya ampe 8% per tahun
      blm lagi obligasi2 yg ditebitkan pemerintah

      blm lagi utang dlm bentuk investasi alias bagi hasil

      duh itu ane doajarin anak STAN jd agak puyeng
      hehe

  5. – Peneriamaan Negara Bukan Pajak rapbn Rp388,0 triliun, apbn Rp410,3 trliun
    —————–
    Pendapatan dari sektor ini terbilang kecil ya, disaat yg sama transaksi SDA banyak masyarakat yg berasumsi LUAR BIASA diatas pendapatan dari sektor Pajak.

    * gue jadi ingin bertanya lagi, apa benar negeri ini MELIMPAH sumber daya alamnya.??

    Mungkin hal inilah mendasari Jokowi terlihat pontang panting menjegal ILEGAL FISHING secepatnya, untuk menekan defisit yg minus 245,9 T.

    • Betul bung donnie, ini kami buat artikel khusus ttg APBN 2015. Agar teman2 bisa berdiskusi ttg penerimaan dan pengeluaran negara dll.
      Kemarin saya di request bung jalo untuk buat artikel khusus apbn 2015.
      Semoga hasil diskusi teman2 semua baik sumbang saran, solusi, kritik yg membangun dll bisa didengar da dilaksanakan oleh para pengambil kebijaksanaan di negeri ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

      Terima kasih

      Salam hangat

      • salam hangat kembali bung..

        melihat besaran apbn 2015 dgn grafik kenaikan, ya cukup membuat kita antusias dlm progress pembangunan di negara kita.

        • kalo di kurskan dollar pendapatan negara naik apa turun?

        • Klo itu sy blm tau hitung2an dari pemerintah.
          Klo liat berita besaran subsidi diusulkan tetap kisaran 1.500 rupiah sd 2.000 rupiah per liter.
          Cuman disitu disebutkan biaya produksi bensin (RON 88) biaya produksinya jauh lebih tinggi dari pada biaya produksi pertamax (RON 92) .
          Permasalahannya skrg ini indonesia pembeli tunggal RON 88 di asia tenggara, jadi akhirnnya mudah dipermainkan oleh para mafia minyak. Itu satu alasan kenapa bensin harus dihapuskan.
          Tapi rencana pemerintah ini juga hrs dipikirkan dampaknya posistif dan negatifnya. Dan juga hrs mendapat persetujuan dari wakil rakyat yaitu DPR.

        • bung gue
          trus pngelolahan minyak kita kan rata2 udah tua dan teknologi ron 88
          itu mau dikmanain?
          ini yg msh jd pmikiran ane bung

        • Bung LI, ini masih rencana, jd masih melewati pembahasan dan pemikiran yg benar2 matang.
          Soal kesiapan pertamina untuk ubah premium ke pertamax butuh waktu 3 bulan.
          Pertamina juga sedang menjalin kerjasam dgn 3 perusahaan minyak asal jepang, arab saudi dan tiongkok untuk meng-upgrade kondisi pertamina.

  6. kementrian agama, dipake buat apa aja tuh ?
    onh “termahal” ?
    “santri” nya banyak yang “ngemis” minta sumbangan di jalan ?

  7. Pendapatan dari freeport kalau keuntungannya dishare 50:50 cukup buat bayar cicilan utang pemerintah + bunganya. Tapi apa berani?

  8. Hayuk berhitung, anggaran segitu cukup kok beli alutsista ghoib…

    • Pertanyaannya seberapa banyak alutsista yang ghoib bisa dibeli bung Jalo klo memang cukup?

      Salam Kenal
      JAYA NKRI

    • yang pasti klo berita kmrn2 ada renc pengadaan alutsista renstra 2 : 2015-2019 ada tambahan 2 ks dan 1 skuadron fighter baru pengganti F-5

      • harga satu SU 35 (+-) $65 juta, = 12.5 – 13.5 Triliun rupiah untuk 1 skuadron (16 buah)

        untuk 1 KS kilo Di perkirakan ada pada kisaran $300 juta. jadi untuk pengadaan 2 ks bila kilo class kisaran 7.5 – 8 Triliun rupiah

        sisanya bisa untuk penambahan radar atau pengadan SAM jarak menengah

        • alutsista bakankah ga cuma beli gelondongannya aja? apa nggak pakai sparepart, amunisi, maintenance, dll, kl betul 1 skuadron harganya 65 mil USD, koq mnrt saya bisa jadi harganya jauh diatas itu..paling nggak increase 20 s/d 40%-an dari base price. Apalagi pespur rusia sparepartnya tergolong mahal. salam

      • Makanya saya tunggu, kata seseorang kita udah pesan dibayar lunas pula. Kan tinggal beberapa hari lagi tahun 2014 dinyatakan selesai, bener gak sih tuh barang nyampe sini. Kia tunggu beli segitu banyak, lalu setahun kemudian buat barang parade aja, karena kalau disuruh tugas gak ada bbm dan suku cadang.

    • setuju bung jalo..

    • Mending bangun depot BBM yang banyak dulu bung. Alutsista nggak jalan kalau nggak ada BBM. Sementara cadangan BBM kondisi normal cuma tahan 23 hari. Kondisi perang bisa habis lebih cepat

    • Saya mulai dari yang keliatan dulu ya bung Jalo…

      1. Dari sektor perbankan. Pemerintah bermaksud membujuk orang kaya yang punya dana di luar negeri untuk ditarik ke Indonesia dengan umpan pengampunan pajak, bunga deposito yang optimal serta penjaminan khusus. Di singapura saja, ada 3000 trilyun, kalo ditarik masuk, dengan bunga 7% average dan pajak pendapatan bunga 10% saja sudah didapat 21 trilyun hanya dari dana di Singapura.
      2. Reformasi perikanan laut, setelah moratorium perijinan kapal asing dicabut dengan sistem yang baru yang lebih ketat dan lebih fair bagi pemerintah, diharapkan pemerintah bisa dapat 30 trilyun dari pajak perijinan, plus jika ekspor harus melalu sistem trading Indonesia masih bisa dipungut lagi pajak ekspor atas ikan hasil tangkapan yang diekspor.
      3. Reformasi pajak, kemarin baru ketahuan kalo pendapatan pajak dari PPH dari Industri dan kalangan menengah ke atas tidak lebih dari 17% dari potensi yang ada. Kalo ini ditingkatkan tahun depan dengan membentuk badan investigasi pajak perorangan, bisa diperoleh tambahan 30-40 trilyun hanya dari pph saja!
      4. Pembangunan smelter meski jumlahnya masih kecil, selain meningkatkan nilai tambah juga berarti pemasukan pajak baru.

      Baru dari 4 segment itu sudah bisa dapat 100 trilyun. Masih ada lagi pengetatan anggaran, mulai dari subsidi bbm, pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengetatan kegiatan seperti rapat dinas hingga snak pada rapat, serta pengurangan badan-badan yang tidak punya kerjaan yang jumlahnya ada puluhan, bisa menghemat ratusan trilyun (bayangan saya ada >400 trilyun untuk tahun 2015 saja). Dan itu tanpa harus ada pertumbuhan ekonomi hingga 7% seperti yang disyaratkan JKW untuk melipatgandakan alutsista.

  9. mungkin udah di gambar kan para leluhur kita dulu tentang keadaan bangsa kita ini. coba baca ini http://sabdopalon.wordpress.com/menyibsk-tabir-misteri-nusantara/

  10. betul bung..kita harus move on bangun dan bergerak cepat, yang jadi permasalahan untuk membangunnya itu adalah tidak adanya sepemahaman dan sepemikiran untuk menuju kemajuan itu. salam

  11. Kalo kita mau jujur melihat RAPBN dan Final APBN nya dlm artikel diatas maka bisa disimpulkan :

    Pemrintahan Jokowi sekarang sampe akhir tahun depan, diharapkan bisa BEKERJA yg menghasilkan DEVISA untuk menutupi 245,9 T saja, sambil menyiapkan RAPBN untuk 2016 tentunya..

    mampuhkan KINERJA kabinet skrg menghasilkan 245,9 T (dlm 1 thn) ..??
    🙂

    • Jadi penyataan2 yg MENYALAHKAN pemerintahan sebelumnya dimata gue “benar2 tidak etis”
      karena semua nilai pendapatan negara diluar defisitnya adalah hasil pengkondisian kinerja pemerintahan sebelumnya.

    • seharusnya begitu…
      defisit 245,9 itu terbilang kecil…ga usah panik, kerja z yg benar.. kan begitu harapan semua rakyat disamping mulai penegakan CLEAN GOV..:)

    • itu apbn dsahkan bulan sept jd bbm naik blm masuk k itung2an

    • kalo melihat misi dari jokowi memberantas ilegal fishing yg merugikan negara 200 T lebih dlm 1 th , kalo memamg sektor kelautan kedepan dlm 1 tahun bisa di gali sendiri oleh pemerintah dgn syarat ilegal fising sdh minim terjadi bukan tdk mungkin penambahan penerimaan sektor kelautan dapat menutup defisit anggaran. semoga saja

      • Pendapatan dari perikanan kemungkinan msh cukup lama untuk mampu menutup atau menambah kas negara.

        menurut khabar media jumlah kapal yg melakukan ilegal fishing antara 5.400 – 7.000 kapal, lalu siapa yg menggantikannya..??

        sulit sekali menghadirkan jumlah armada kapal tsb dlm waktu 1-3 kedepan.
        sehingga 200-300T potential income menjadi real income.

        • betul bung donnie untuk mewujudkan sektor kelautan memang di butuhkan upaya dari pemerintah dlm hal armada kapal ikan misal saja dep. kelautan pesan kapal2 ikan yg seukuran kcr 60 dan mengerahkan kapal2 tsb ke laut yg banyak terdapat ikan dan juga di barengi upaya pemerintah melobi g to g ke luar negri misal jepang taiwan korea sebagai konsumen hasil laut saya kira sedikit bisa mengatasi permasalahan maritim

      • 1 tahun? ajaib…kalau infrastrukturnya sdh komplit barulah ane percaya. Belum lagi trade barrier dari negara tujuan expor…dalam beberapa kasus perdagangan ikan, kita belum punya distribution channel, perlu ada lobi2 dan negosiasi panjang. Negara tujuan expor tidak serta merta menaikan kuota pembelian ikannya dari Indo. Ada banyak faktor yang menentukan, khususnya politik. Apakah negara ex.penjual ikan hasil maling akan berdiam diri di tingkat perdagangan? tentu saja tidak. Kadang bisnis lebih kejam dari peperangan konvensional.

  12. Buat subsidi gede amat ya -,-

  13. mempercepat pengambilan FIR dari Singapore, akan sangat membantu perekonimian Indonesia.

    semoga tahun 2016 defisitnya semakin BESAR, artinya Indonesia akan semakin agresif untuk menutup-nya yg penting jgn berasal dari pinjaman tapi memanfaatkan geoekonomi atas geosentris nya.

    😀

    • mengambil alih FIR dari Singapura bisa menjadi tambahan penerimaan negara.

      tetapi jgn mengharapkan DEFISIT makin besar di thn 2016 dong..he.he.he.he..bisa menggap-menggap lagi pemerintah, mengapa ?

      1). jika tdk diikuti peningkatan GDP secara signifikan, peningkatan penerimaan negara dari pajak tdk akan mampu menutup defisit.

      2). bisa jadi defisit itu dikarenakan KEBOCORAN anggaran atau penggunaan anggaran yg tdk produktif (spt subsidi BBM) sehingga tdk mampu meningkatkan GDP yg ujungnya tdk mampu meningkatkan penerimaan pajak.

      3) jika 2 hal tsb terjadi pemerintah harus menutup dgn HUTANG alias PINJAM..hutang lagi..hutang lagi spt saat ini.

      Jika anggaran dipergunakan utk menstimulus pembanguna ekonomi yg produktif akan mampu meningkatkan GDP…..GDP naik maka penerimaan pajak seharusnya juga naik, penerimaan negara juga ikut naik, tdk lagi terjadi defisit, jika ada kemungkinan defisit dlm jumlah yg kecil tdk sampe ratusan triliyun spt saat ini…

      • xixixi…defisitnya..ya defisit karena banyak proyek baru yg sifatnya belanja modal, membangun PLTN misalnya.
        kalo defisit kebocoran sih… = gantung diri itu 😀
        benar juga, prosentase defisit tidak boleh melampaui ambang batas.. sama halnya dengan prosentase nilai hutang negara terhadap pdb.

        • Lazim dibanyak negara proyek2 besar spt PLTN menggunakan ‘multi year budgetting’..mungkin bisa menyebabkan defisit tetapi dlm jumlah yg acceptable lah…

  14. Dengan segala kekurangan & keterbatasan, uraian saya ini utk mecoba merangkum berbagai pendapat & pertanyaan di atas sesuai data2 yg saya miliki.

  15. anggaran apanya yg besar??? mana yg besar?????? bandingkan ama singapur atau australia, gak usah ama tiongkok atau as tar tambah ngenes, anggaran sak uprit di bilang gede, pake pengen macemm2 lg, mimpi loe…. jangan jd katak dlm tempurung! badget kita cekak man…. ayo….kita majukan ekonomi indonesia dulu sebelum bicara muluk2, jangan cm bs mencibir pemerintah aja tanyakan pd dirimu APA YG SUDAH KAMU BERIKAN UNTUK INDONESIA????????

  16. setuju 100 persen ama mak lampir, bangga kok sama masa lalu, buka mata anda dan tataplah masa depan. ayo bangun indonesia….. jngan mimpi teruz…….. teruslah berkarya jika ingin sejahtera.

  17. Nasionalisasikan semua hal yg dikeruk Singapura dari Indonesia, niscaya kondsi APBN sesuai harapan..

  18. ikut berbagi, kata uwak yg kuliah ekonomi, semakin banyak pemerintah keluar uang/belanja, maka perekonomian nasional akan semakin meningkat. contohnya pemerintah beli kertas, maka industri kertas dan para penjual kertas ada kegiatan usaha yg berjalan. apalagi kalo belanjanya barang modal utk infrastruktur.
    kata uwak, y=c+i+g+(x-m)
    y = perekonomian nasional; c = belanja masyarakat; i = investasi masyarakat; g = belanja pemerintah; x = ekspor; m = impor.
    lah sekarang ada tarik ulur. kalo pemerintah mau belanja banyak, duitnya mana… ya dari pajak atau utang (btw utang itu kata uwak adalah pajak yg tertunda). kalo pajak besar, apa gak konsumsi / belanja masyarakat semakin tergerus. nanti muncul komenn “apa apa dipajakin, entar kentut juga dipajakin”
    mumet deh entu presiden.. harus pinter-pinter menjaga keseimbangan..

    • betul bung.. yang paling penting bagaimana perputaran uang harus tetap terjaga, karena disitulah bisa menimbulkan geliat ekonomi..

      saya pernah membaca pesan Rosulullah SAW. yang intinya demikian: janganlah kalian berlama lama dalam melakukan / bertransaksi ( berlarut larut dalam negoisasi ) karena demikian itu akan menghambat perputaran perekonomian..

  19. Dalam konteks pembelian alutsista, tetep ga cukup. masalahnya opini dah ke setting di A1 list-nya kontributor jkge-er heuheu..gak tau lagi kalau itu sifatnya multi years.

    Dalam kondisi krisis dunia hari ini, biasanya diadakan stimulan berupa proyek2 infrastruktur padat karya…perlu TAX HOLIDAY(atau sejenis) buat perusahaan2 tertentu, bukannya malah peningkatan pajak!

    Saat ini dunia lagi krisis, peningkatan pajak dilaksanakan dalam kondisi normal. Jangan lupa juga, biaya produksi dan operasional perusahaan/industri baru saja tertekan oleh kenaikan BBM dan peningkatan gaji buruh, yang otomatis meningkatkan HPP/production cost…harga naik…demand turun.

    Penurunan suku bunga kredit juga diperlukan.untuk merangsang merangsang belanja sehingga menggairahkan sektor rill.

    Narik dana FRESH dari Singa yang ribuan triliun dan juga FIR? harus!!….tapi jalan akan sangat TERJAL dan butuh waktu.

  20. PREDIKSI ALUTSISTA UDARA 2015 S/D 2019

    Menilik APBN 2015 di mana anggaran pertahanan 96,8 T ada peningkatan sebesar 16% dari anggaran tahun 2014 yang 83 T.

    Dilihat dalam APBN ada juga anggaran belanja lainnya sebesar 178,4 T.
    Bagaimana jika 2 anggaran tsb digabungkan 96,8 T + 178,4 T = 275,2 T
    Jika dibagi dengan kurs sekarang ini sekitar Rp. 12.500 per 1 USD maka akan terdapat USD 22016 juta.

    Jika anggaran untuk alutsista adalah 40% dan untuk matra udara saja adalah 35% maka akan terdapat USD 22016 juta x 40 % x 35 % = USD 3082.24 juta.

    Bagaimana jika dalam setiap tahun ada kenaikan 16% maka akan terdapat :

    2015 USD 3082.24 Juta
    2016 USD 3575.39 Juta
    2017 USD 4147.46 Juta
    2018 USD 4811.05 Juta
    2019 USD 5580.82 Juta
    ————————————- +
    Total USD 21196,96 Juta

    Dengan anggaran sebesar USD 21196,96 Juta maka akan bisa diprediksi berapa jumlah alutsista udara yang akan didapat yaitu :

    SU 35 32 PESAWAT = 2 SKUADRON
    SU 34 32 PESAWAT = 2 SKUADRON
    GRIPPEN NG 36 PESAWAT = 2 SKUADRON
    ET TYPHOON 32 PESAWAT = 2 SKUADRON
    RAFALE 32 PESAWAT = 2 SKUADRON

    TOTAL 10 SKUADRON

    Itu masih ada sisa sebesar lebih dari USD 4 M yang bisa dibelikan armament dan radar serta pesawat radar lainnya misal Erieye dll.

    Namun jika anggaran lain-lain tidak dimasukkan maka untuk matra udara hanya akan dapat dibeli maksimal 4 skuadron saja selama 2015 s/d 2019.

    Ini cuma prediksi / perkiraan saja, jadi bisa jadi meleset.

    Silakan didiskusikan dan jangan ada komentar minta beras lagi.

 Leave a Reply