Nov 162014
 
(Photo :LS Andrew Dakin 1st Joint Public Affairs Unit)

Patroli bersama Indonesia – Australia (Photo :LS Andrew Dakin 1st Joint Public Affairs Unit)

Menjadi TNI AL yang andal, disegani, dan berkelas dunia, itulah cita-cita besar TNI AL yang digaungkan oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio saat memasuki penghujung Renstra tahap pertama 2010-2014. Selama kurun waktu tersebut, TNI AL meningkatkan keunggulannya dalam SDM, Teknologi, Organisasi, dan Operasi. Keempat komponen itu merupakan tolak ukur dari TNI AL berkelas dunia.

“Beberapa kegiatan meliputi modernisasi, pengadaan dan penghapusan alutsista serta penegmbangan organisasi telah mencapai rata-rata 42 persen dalam pemenuhan Renstra tahap pertama,” ungkap Marsetio saat HUT TNI di Surabaya.

Selanjutnya, Kasal berharap dalam memasuki Renstra tahap II tahun 2015-2019, focus pembangunan diarahkan lebih kepada penyelesaian Rentra tahap pertama yang belum selesai serta pemantapan dan peningkatan kemampuan postur TNI AL yang diukur dari empat komponen dasar datas.

Namun, Kasal berdalih bahwa percepatan MEF tersebut sangat tergantung dari perekonomian negara dan komitmen yang besar dari pemerintah, DPR, dan seluruh rakyat Indonesia. Gayung bersambut, kata terjawab itulah pribahasa yang tepat saat menggambarkan pelantikan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo 20 Oktober 2014 lalu yang dalam pidato pelantikannya menyebutkan, “Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri yang menyumbangkan keluhuran pada peradaban global. Kita harus bejerja sekeras-kerasnya menjadi negara maritim. Samudera, selat, teluk, dan laut adalah masa depan kita, Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe, di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita dulu bisa semakin membahana kembali”.

Pernyataan Jokowi dalam pidato pelantikan itu telah membawa angin segar bagi pembangunan TNI AL kedepan. Akan tetapi variabel lain mengenai perekonomian negara yang berdampak pada besarnya penetapan anggaran pertahanan turut menjadi penentu dalam membangun pertahanan matra laut negara Poros Maritim Dunia.

Anggaran Pertahanan dan Diplomasi
Mencermati fluktuasinya perekonomian negara yang berdampak pada besarnya anggaran pertahanan turut mengundang spekulasi dari beberapa pengamat. Salah satunya pengamat pertahanan asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani. Kepada Jurnal Maritim saat ditemui di Hotel Darmawangsa, wanita yang akrab disapa Mbak Dani ini memaparkan analisisnya dalam memasuki Renstra II.

“Pembangunan MEF pada renstra I sudah mencapai 38-40 persen sampai pencapaian 100 persen pada tahun 2024. Anggaran alutsista itu sebesar Rp150 Triliyun dan angkatan laut mendapat sekitar Rp60 Triliyunan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa angka itu tidak linier dan itu terus berubah-ubah,” ungkap Dani.

Memang pada kenyataannya dari anggaran yang ditetapkan itu tidak seluruhnya terealisasi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang naik turun tentunya membuat lain tetulis lain terealisasi. Lebih lanjut Dani menegaskan dalam Renstra II nanti anggaran itu harus meningkat dari tahap sebelumnya dan akan terus meningkat lagi pada tahap berikutnya.

“Kalau kita bicara Security Export Import itu ada ketentuan tidak tertulis bahwa kita harus memenuhi 2 persen dari GDP untuk pertahanan. Jadi estimasi anggaran periode 2015-2019 kita baru menganggarkan 1,5 persen dari GDP dan 2 persen pada tahun 2024. 1,5 persen Itu artinya apa, kita harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 Triliyun untuk pertahanan. Itu saja tidak mudah, ketika ekonomi kita masih begini. Kita akan selalu dibenturkan dengan nasi versus amphibi dan kesejahteraan versus keamanan,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi suatu pertaruhan yang tidak mulus mengingat problem kemanusiaan masih sangat banyak. Akan tetapi wanita kelahiran Surabaya 50 tahun silam ini mengingatkan pembangunan pertahanan menjadi sesuatu yang penting dan tidak bisa dihitung dengan uang serta komitemen pemerintahan Jokowi dalam mengatasi masalah itu.

“Seharusnya membangun kekuatan pertahanan itu sesuatu yang lain lagi, ini yang penting karena bagaimana kita merasa aman karena perasaan aman itu nggak bisa dikalkulasi dengan uang. Saya yakin pak Jokowi ingin membangun pertahanan yang kuat juga bervisi maritim. Dan dia meletakan dasar-dasar pembangunan itu. Kalau kita bicara pertahanan maritim bukan hanya dilihat dari angkatan laut saja, tetapi bagaimana konsep Tri Matra Terpadu yang berjalan secara bersamaan,” cetusnya.

Sementara itu, pengamat pertahanan asal Universitas Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menuturkan tidak selamanya anggaran pertahanan itu dihitung berdasarkan GDP tetapi bisa didasarkan pada Threat Based Planning atau pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi. Baru kemudian kekuatan pertahanan dibangun berdasarkan Capabilities Based Planning (CBP).

“Ini yang saya maksudkan tidak selamanya Anggaran Pertahanan itu harus dihitung dari ketersediaan dan kemampuan GDP tetapi bagaimana melihatnya dari urgency yang terjadi jika kita tidak menyediakan anggaran pertahanan yang memadai sesuai dengan perkembangan dan eskalasi ancaman atau risiko. Risiko disini adalah ancaman yang timbul karena kita sudah tau ada tetapi kita memilih diam atau tidak berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Selain itu, wakil ketua ILUNI UI ini menambahkan dengan melihat perkembangan dan perubahan eskalasi ancaman dan resiko kemudian kita dapat menetapkan urgensi anggaran pertahanan yang diperlukan. “Itu kenapa sejak awal saya sampaikan pemikiran SBY akan ‘Thousand Friends Zero Enemy’ itu sangat tidak tepat untuk Indonesia yang secara geopolitik, geostrategi dan geoekonomi merupakan pusat maritim dunia dan memiliki 6 chokepoints strategic yang dilalui 90 persen perdagangan dunia. Kita menjadi negara yang careless pada posisi strategis dan kesempatan yang dimilikinya untuk menjadi negara ‘pemain’ dan bukan sebagai negara penonton semata,” ungkapnya.

Dengan melihat tingginya ancaman itu tentu membuat pembangunan teknologi terkait dengan precision-guided munitions (PGMs); intelligence gathering, surveillance and reconnaissance (ISR); dan command, control, communications, computing, and intelligence processing (C4I), semakin meningkat. Di mana awalnya semua akan kembali bermuara pada peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan.

“Kenapa misalnya industri pertahanan kita selama 10 tahun ini tidak tumbuh cepat meski sudah difasilitasi dengan semua elemen? Ya, karena kita kemarin kemarin menjadi negeri dengan nol musuh dan karenanya TNI juga mengambil kebijakan nol growth untuk jumlah personilnya. Lalu, darimana industri pertahanan bisa berkembang jika demand-nya tidak ada atau statis?”, tanyanya.

Connie, juga menghimbau bila TNI AL belum mampu untuk melakukan itu maka peran Diplomasi menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pertahanan berdasarkan tingkat ancaman.
“TNI AL melaksanakan strategi partner dengan negara- negara tetangga. Dan kesinilah saya kira bentuk ASEAN NAVY akan mengarah dan anggaran pertahanan kita pasti harus mengikuti arah trend ini,” tuturnya.

Formulasi Anggaran Pertahanan
Senada dengan Connie, wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Laksda (Purn) Budiman Djoko Said memaparkan rincian penyusunan anggaran berdasarkan ancaman atau kebutuhan.
“Anggaran merupakan konsekuensi dukungan suatu kegiatan dan manfaat, keuntungan, effektifitas atau kapabilitas, biasanya adalah kriteria guna membantu memilih suatu alternatif. Misalnya ada beberapa alternatif postur kekuatan militer nasional yang akan dibangun,” ucap Budiman.

Dalam penetapan anggaran untuk postur kekuatan nasional termasuk kekuatan pertahanan lautnya, Budiman menggunakan konsep Capabilities Based Planning (CBP) yang kemudian dilanjutkan dengan Activity Based Cost (ABC).

“Jadi dalam penetapan anggaran, ditentukan dulu kegiatan atau kebutuhan apa yang akan dibangun kalau sudah baru anggarannya dicari. Selama ini yang terjadi sebaliknya, anggaran dulu ditetapkan baru kegiatannya mengikuti anggaran, kalau begitu ya kita seperti ini terus,” pungkasnya.

PK1,2,3,……n = K1/C1, K2/C2, K3/C3……Kn/Cn

Dimana,
PK = Postur kekuatan
K = Harga kapabilitas
C = Konsekuensi anggaran

Model ini bisa dikembangkan dengan berbagai alternatif skenario pelibatan/skenario pertahanan nasional dan estimasi (jumlah) area pelibatan, sehingga mendapatkan jumlah Gugus Tugas yang membentang mulai dari mimimum sampai maksimum, semakin minim semakin besar harga gagalnya ( 1 – Probabilita sukses) atau risikonya.

“Oleh karena itu biaya, ongkos, anggaran totalnya adalah konskuensi suatu pilihan atau kegiatan atau proyek yang akan dipilih, maka anggaran semestinya bukanlah suatu kendala dalam ruang keputusan. Problemanya adalah bagaimana membangun model dengan berbagai alternatif kapabilitas,” tambahnya.

Melihat pola pembangunan pertahanan nasional ke depan, mantan Danseskoal tahun 2000 ini mengingatkan pemerintah dan DPR untuk dapat mengembangkan skenario yang tidak habis untuk gaji rutin prajurit.

“Jadi yang sangat diperlukan dalam pembangunan kekuatan militer nasional yang beorientasi kepada operasi gabungan paling effisien adalah skenario gabungan yang bisa saja muncul mulai dari arsitektur yang sangat memungkinkan sampai dengan kurang memungkinkan. Namun, setidak-tidaknya pengambil keputusan (Pemerintah dan DPR-red) dan analis biaya bisa melihat dengan jelas biaya rill untuk perbaikan struktur mendatang,” tutupnya.
(JurnalMaritim.com).

Bagikan :

  37 Responses to “Anggaran Pertahanan Laut Negara Poros Maritim”

  1.  

    Mantaab

    •  

      Poros maritim dunia = blue water navy

    •  

      Jujur saya meragukan data tsb..lah sukhoi saja bisa hatrick intercept penyusup itu dana yang dikeluarkan per jam terbangnya sudah berapa?. Itu buktinya ada anggaran. Kalau dibilang hanya ada 3 kapal bisa berpatroli, data itu patut sekali diragukan validitasnya. Kalau 30% dari total kapal patroli yang bisa operasional masih masuk akal.

    •  

      tendensius dan meragukan
      berkacamata kuda dan beranggapan persoalan bangsa ini hanya salah anggota dewan. padahal birokrasi, penegak hukum dan masyarakat sendiri masih berantakan.

      kalau anda menimpakan permasalahan ini kepada anggota dewan lalu di mana salahnya? apakah mereka mengurangi anggaran pertahanan? apakah anda tidak melihat bahwa anggaran pertahanan kita membubung dari tahun 2010 – 2014. kalau digerojok uang sedemikian banyaknya tetapi masih tidak bisa melaut kira2 salahnya di mana? salah legislator atau operator?

      daripada main tuduh dan saling lempar kesalahan alangkah baiknya jika kita diskusikan bersama-sama solusi bagi bermacam persoalan pertahanan dan keamanan. harapannya apa yang kita obrolkan di sini didengarkan oleh para pembuat kebijakan dan operator lapangan.

      jika anda memang pengusahan coto makassar dan berasal dari sulsel saya pikir anda tahu bagaimana “dinasti” birokrasi di sulsel. dengan kondisi begini anda masih menyalahkan anggota dewan?

  2.  

    hanya do’a,untuk jalesveva jayamahe

  3.  

    tiga

  4.  

    Hanya Kalau dan Kalau saja ???

  5.  

    Oke

  6.  

    langsung pesan KS

  7.  

    Nyimak aja dulu…masih off tuh ” kamar sebelah”

  8.  

    Menjadi TNI AL yang andal, disegani, dan berkelas dunia, itulah cita-cita besar TNI AL.
    amiiiiiiiiiinnn… mudah mudahan secepatnya terwujud.

  9.  

    Semoga bisa tercapai poros maritim dunia
    dengan harapan kemakmuran bagi rakyat indonesia
    perlu dukungan semua pihak

    Salam damai Indonesia, salam NKRI

  10.  

    opo opo kari nareni duite.. jer basuki mawa bea

  11.  

    Akula 😀 😀
    Mistral 😀 😀
    Sesegera mungkin kalo memang benar Indonesia Memesan 2 unit Akula dan 4 unit Mistral Indonesia Akan Ditakuti Oleh Malaysia, singapuram, Dan Negaranya Kowboy Pa Abott 😀 😀

  12.  

    anggaran difokuskan :

    -semua KRI fulltank dan jam patroli 100% tiap harinya
    -KCR 60 5 unit pertahun + rudal installed
    -PT PAL sambil buat frigat/destro/KS

    gituh ajah sih,dan gak usah minta bantuan maling buat jaga laut negri sendiri

  13.  

    Tni bakal makin keren saja nih!
    Smg kedepannya makin disegani oleh dunia. Amin!
    Dilaut kita jaya.
    Didarat kita bahagia.
    Diudara kita bangga.

  14.  

    absen nyimak

  15.  

    Masuk. 5 besar kekuatan al di Asia sudah lumayan . Target nggak muluk2

  16.  

    Sedih kalo liat KRI kita tanpa CIWS.

  17.  

    Nenek moyang ku seorang pelaut bukan hanya sebuah judul/lirik lagu semata krn sejarah telah mencatat Sriwijaya, Majapahit telah membuktikannya kejayaannya melalui laut… target sebagai green water navy segera kita wujudkan dahulu krn selama ini diwilayah kita sendiri malah kita banyak kecolongan

  18.  

    Jales viva jaya mahe

  19.  

    Lha kan kilo udah sliweran di laut Indonesia sejak 2007 bung. Bahkan sudah release resmi.
    Yg resmi sih 2 (pengadaan 2007) yg Hoax sudah 2 digit. 😀

    Awal tahun 2014 warga sini masih banyak yg bilang Indonesia kagak pernah punya KS kilo. 😀

    •  

      Tahun 2005 pemerintah RI mendptkan kredit ekspor dari Pemerintah Rusia untuk membeli 2 kapal selam Kilo class, tank BMP-3F, Pesawat tempur Su-27SKM dan Su-30MK2. Gemparlah seluruh kawasan Asia Pasifik ini !!! Karena mrk tidak mengira bhw Indonesia ingin beli KS kilo class !! Australia, Singapura, Malaysia cemas !!
      Beberapa bulan kemudian, pihak Dephan RI memberikan pernyataan resmi bahwa kredit ekspor dari Pemerintah Rusia ” tidak cukup” untuk membeli KS kilo class. artinya Indonesia “batal” beli KS kilo class….. Seketika negara-negara tetangga Indonesia menjadi tenang kembali, karena Indonesia ” tidak jadi beli ” KS Kilo class. Penyebaran informasi ini merupakan sebuah strategi jitu dari TNI dan Dephan RI…

  20.  

    di laut KS ibarat hantu, secanggih apapun KP masih keliatan fisiknya, ane se 7 KS di perbanyak

  21.  

    Tunggu Munas GOLKAR Semoga aja Golkar bisa belok Haluan 😀

  22.  

    ini artikel bagus, sayang sepertinya banyak yang tak tertarik untuk mendiskusikannya..

  23.  

    Hehehehehe, politis itu…
    lah wong untuk pamer bisa kok… 🙂

    •  

      Setuju..terlalu hiperbola kalau dibilang cuma 3 kapal yang bisa patroli. Lah wong Banjarmasin class saja bisa kelayapan ke mana2 :). Lama2 eneg juga kalau apa2 ditarik ke ranah politik 🙂

  24.  

    Kilang minyak di didirikan dulu…pasti aman tuh patroli…yang kenyang si upil juga…kilang minyak banyak..minyak di olah mereka…di tambah lagi..segelintir orang yang tidak setuju kita punya kilang sendiri…ada kah yang berani dan tegas masalah ini…?????…patut di pertanyakannn…

  25.  

    Kali ini Bu Connie benar, tidak selamanya anggaran pertahanan itu dihitung berdasarkan GDP tetapi bisa didasarkan pada Threat Based Planning atau pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi. Baru kemudian kekuatan pertahanan dibangun berdasarkan Capabilities Based Planning (CBP). Selama ini kue yg ada dibagi kira2 rata sehingga perkembangan 3 mata pun kira2 rata alias tidak melihat urgency, ancaman atau risiko yg ada.

    Sekarang, dengan poros maritim Jokowi, dikaitkan dengan matra laut yg harus lebih besar dan kuat. Coba kita lihat Threat Based Planning-nya, dimulai dengan skenario.

    Skenario : Insiden di laut bisa di Utara, bisa di Selatan, mulai peristiwa kecil penangkapan pencuri ikan, atau menegakan kedaulatan di ALKI, berkembang menjadi insiden besar, melibatkan major warships dari dua pihak. Apakah ini akan melibatkan kekuatan maritim saja? Tidak, karena pasti akan melibatkan aset udara, yg bisa menentukan kalah menangnya.

    Kesimpulan :
    1. Threat Based Planning dapat dan perlu digunakan apalagi dengan poros maritim.
    2. Aset maritim tidak bisa menghadapi ancaman Threat Based Planning TANPA dibantu oleh aset udara.
    3. Berdasarkan Threat Based Planning, aset darat harus rela menjadi yg nomor tiga.

    Tapi marsekal udara kita kok diem saja ya? Apa mungkin penangkapan black flight yg beruntun ini merupakan silent protest?

    Imho.

  26.  

    Sejarah kelautan kita terkait erat dengan politik era oreba. Bila akan dirubah maka sekaranglah saatnya. Akankah kita mengejutkan dunia luar ataukah hanya akan membuat kegaduhan di dunia dalam, waktu yang akan membuktikan…. Laut kita milik komunitas laut, di luar komunitas itu hanya penonton…. Maaf siap salah, hanya pendapat dari tukang cuci gelas warung kopi di bawah pohon beringin yang lagi mumet karena pohon beringin sudah tumbang….

 Leave a Reply