Jun 192018
 

Jakartagreater.com – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan AS “akan mengambil langkah-langkah tegas dan sesuai” dalam menanggapi setiap pelanggaran oleh pemerintah Suriah di bagian barat daya negara itu yang berada dalam zona de-eskalasi, dirilis oleh VOA Indonesia, 15-6-2018. Kesepakatan mengenai pakta deeskalasi dirundingkan tahun lalu oleh Amerika Serikat, Yordania dan Rusia.

Juru bicara Departemen luar negeri Heather Nauert menyebutkan dalam suatu pernyataan pada Kamis, 14-6- 2018 bahwa perjanjian de-eskalasi dan pengaturan gencatan senjata adalah “prakarsa” Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin “untuk meredakan konflik Suriah, menyelamatkan nyawa, dan menciptakan kondisi bagi mereka yang telantar untuk kembali dengan aman dan secara sukarela ke rumah mereka.”

“Ofensif militer oleh rezim Suriah di zona gencatan senjata ini akan bertentangan dengan prakarsa-prakarsa itu,” kata Nauert. Ia mengatakan Amerika “tetap berkomitmen untuk memelihara stabilitas zona de-eskalasi di bagian baratdaya dan gencatan senjata yang mendukungnya.”

Zona de-eskalasi berbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel. Ini adalah satu dari beberapa bagian Suriah yang masih berada di luar kontrol pemerintah Bashar al-Assad.

Nauert mengatakan “gencatan senjata harus terus diberlakukan dan dipatuhi” dan mendesak Rusia “sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar menggunakan pengaruh diplomatik dan militernya atas pemerintah Suriah untuk menghentikan serangan dan memaksa pemerintah agar menghentikan ofensif militer lebih jauh.”