Jan 102015
 
Ilustrasi kapal TNI yang digunakan Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) untuk menjaga keamanan di laut. [Istimewa]

Ilustrasi kapal TNI yang digunakan Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) untuk menjaga keamanan di laut. [Istimewa]

Jakarta – Badan Keamanan Laut akan mendapatkan 10 kapal milik TNI Angkatan Laut sebagai aset awal dalam tugasnya memberantas penangkapan ikan ilegal atau “illegal, unreported and unregulated fishing” (IUU Fishing).

“TNI Angkatan Laut akan segera menghibahkan 10 kapal sebagai aset awal untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut,” kata Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat malam.

Menurut Indroyono, meski Bakamla baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014, lembaga tersebut telah beroperasi dengan tujuan khusus menangani penangkapan ikan ilegal.

“Bakamla ini baru embrio. Kita ingin memperkuat otak sistem informasi command control yang diintegrasikan. Nantinya informasi di-databank-kan di Bakamla,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan beberapa pihak terkait sudah menawarkan sejumlah aset untuk membantu optimalisasi penanganan anti “illegal fishing”.

“TNI AL akan beri 10 kapal, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar tiga atau lima kapan, dan Kemenko Kemaritiman mau beri empat kapal. Harapannya dalam lima tahun ke depan kami sudah bisa punya 50-60 kapal,” katanya.

Selama ini, Mamahit mengatakan Bakamla pada awalnya lembaga itu mempunyai tiga kapal. Namun, dalam operasionalnya, Bakamla mendapat bantuan pinjaman kapal dari Ditpolair Polri, TNI AL dan sejumlah pihak lain.

“Nanti sekitar dua minggu lagi, kami akan mengkoordinasikan 30 kapal untuk beroperasi ke lokasi di radar yang menurut kami rawan, misalnya Batam, Manado dan Ambon,” katanya.

Mamahit menambahkan, sesuai perintah Menko Kemaritiman, Bakamla akan bekerja sama dengan TNI AL, Ditpolair Mabes Polri dan Ditjen Bea Cukai dalam penangangan “illegal fishing”.

“Kami akan kembangkan kemampuan early warning system yang nanti aspek operasionalnya akan berdasrkan data di early warning system itu tadi,” ujarnya.

Kerja sama dengan TNI AL, Ditpoiair Mabes Polri dan Ditjen Bea Cukai sejalan dengan penetapan acuan untuk menangani “illegal fishing” yang diusulkan dengan tiga undang-undang yaitu UU Perikanan, UU Pelayaran dan Perikanan serta UU Kepabeanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan selama ini banyak kapal asing ilegal yang sulit ditindak karena batasan dalam UU yang ada.

“Hal seperti ini yang selama ini missing, ada kapal yang salah, tapi tidak yakin apakah bisa ditangkap dengan UU Perikanan karena misal ikannya sudah dibuang. Maka kita lakukan kajian untuk menangkap nelayan ilegal dengan UU lain. Pokoknya kita keluarkan semua jurus untuk menangkap (kapal ilegal),” tegasnya. (beritasatu.com)

Bagikan :

  19 Responses to “Bakamla Dapat Aset Awal 10 Kapal TNI AL”

  1.  

    1

  2.  

    mantab…. pesan yg banyak :mrgreen:

  3.  

    Lanjut

  4.  

    segera dibungkus komandan

  5.  

    Mga TNI juga ditambah lbih bnyak

  6.  

    Kapal Amphibinya jg jng lupa..biar mobilisasinya cepat…:)

  7.  

    Paragrap terakir mantep om

  8.  

    wow , 5 thn 60 kpl ckck tu br bakamla klu tni mungkinkah 30 , tni al kasih 10 tuk bakamla negara kasih brp tuk tni beli yg gahar pak jgn ecek ecek dlm artian dibeli tp gak dipake kyk pesawat baling yg dimasukin koin baru terbang putar2 hehe , ttp dukung pemerintah skrg .. tp klu su 35 gak jd dibeli malahan beli f 16 .. anti pati !

  9.  

    misi, ikutang ah. Harap maklum baru gabung nih.

  10.  

    setelah BAKAMLA jadi, agensi selain TNI AL kerjanya apa ya

  11.  

    Di bentuk Bakamla harus juga dibentuk pengawasanya yg independen karena kasus illegal Fishing tersebut banyak Mafianya…

  12.  

    langsung ke laut arafura tangkap kapal tiongkok berbendera Indonesia yang tonase nya gede gede….kalau bisa…ya kalau ngga abisin aja anggaran rakyat

  13.  

    Semoga bisa berperan sebagai indonesia coast guard , tidak cuma menindak ilegal fishing, tetapi juga penyelundupan, perompakan dan penegakan hukum laut

  14.  

    good answer..moga mnjdi awal dri pningkatan penegakan hukum di laut nkri..jgn cm illegal fishing tp jg illegal logging trus pnyelundupan bbm k luar negri..tni ngasih 10 kapal,negara mo ngasi brpa?
    klo perlu skr saatnya tarik subsidi bbm,mmpung hrg minyak dunia lg turun.trus pake buat perkuat bakamla sma tni al..
    ayo kerja jgn cm bicara..buktikan nkri negara besar…

  15.  

    yayayayayyayayayaa…..

  16.  

    Dapat kapal apa? Ex viper class?

  17.  

    ngomong2 susi..kalo kapal nelayan melanggar ditenggelamkan, kalo pesawat susi air melanggar dirontokan gimana? OJO JARKONI, ISO AJAR RAISO NGLAKONI. beri contoh yang baik tow, jagan membiarkan perusahaanya melanggar

  18.  

    Kira2 pucuk pimpinanya dari militer/sipil yg cocok. atau gabungan kale’. (mengambil orang2 terbaik yg paham di bidang kelautan) mungkin.

  19.  

    Kapal kyk viper, kobra, matacora dll yg bobot nya dibwah 250 ton dikasih ke Bakamla saja. Toh tujuan awal dari pembuatan kapal-kapal fiber imut itu untuk mengatasi turun nya kemampuan patroli kapal perang ukuran besar. Jd ntar armada TNI AL fokus 250 ton keatas…

 Leave a Reply