Feb 202014
 
kalakhar_rusia

Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Bambang Suwarto dengan Dubes RI di Rusia, Djauhari Oratmangun (photo: bakorkamla.go.id)

Delegasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto, melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.

Kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia, mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.

Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.

Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Kapal Patroli Bakorkamla
Sebelumnya 8/02/2014, Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meresmikan kapal patroli Bakorkamla KN Kuda Laut 4803 di Dermaga Satgas 1 Tim Korkamla Barelang, Batam.

Kapal yang dibangun di galangan Kapal PT Batam Expresindo Shipyard, akan ditempatkan untuk pengamanan perairan wilayah perairan barat, tengah, dan timur Indonesia. KN Kuda Laut 4803 memiliki panjang mencapai 48 meter, menggunakan mesin berkecepatan 29,5 knot dan mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (370 km) dari lepas pantai. Sehingga sangat efektif untuk pengamanan perairan laut Indonesia. (kemlu.go.id / tribunnews.com)

  20 Responses to “Bakorkamla Tinjau Radar Jarak Jauh Rusia”

  1. Yup Sip, teman saya saat ini yang dari Dep. Perhubungan juga sedang “Tugas” disana 😀

  2. Moga yg pertama..

  3. jika di isi oto melara, dan rudal c705 bagus nih kapal patroli,

  4. setelah radar OTH diadain jangan lupa rudal jarak jauh juga diambil pokoknen jos gandos

  5. bungkus LAH S-300/400 sekalian ama SU-35

  6. weleh2 ngapain bakorkamla ikut2an ambil radar OTH, jangan2 ada udang di balik bakso nih

    • Biar kl ditanya besar anggaran pertahanan tetep kurang dari 1%. Bokarkamla ada dibawah mendagri kl ngga salah. jangan2 KS n Frigate Russia nya ntar yg ambil Bokarkamla, seminggu kemudian dihibahkan ke TNI.. sep pada binun tetangga semua.

  7. * Rusia dan Indonesia saling membutuhkan *

    Hanya bedanya dgn hub.kelompok siberat, Hub.dgn Rusia lebih cenderung atas kesadaran masing2, ideologi pun tidak menjadi penghambat antara ke-2nya.
    lalu apa salahnya berangkat dari situ dikembangkan menjadi “Apa yg Rusia punya dalam Alutsista, maka Indonesia juga”,
    indikasi awalnya adalah “kunjungan lagi..kunjungan lagi..” that good news.

    Jadi Rusia tidak mengharapkan pepesan kosong terhadap mitra selatan nya untuk berkiprah secara international, periode 2007-2014 ini akan menjadi catatan penting bagi Rusia sendiri,”Kebangetan lah..”mungkin begitu pendapat mereka nanti jika indonesia bloofer seperti pasca 1965.
    Ini lebih seperti Second chance bagi Indonesia…

  8. moga skalian bawa plastik buat bungkus tipe S jgn lupa karetin 2 (top secret),yg karet 1 (short distance) lempar ja ke public..

    cm pendapat
    maaf cucu lancang

  9. Rusia butuh partner + tempat display alutsista mereka di circum pacific..
    utk mengimbangi alutsista US yg tersebar disekeliling pasific,.
    makanya mereka gak pelit2 amat dg RI
    dan RI dgn segala kelebihannya (lokasi dan kekuatan finansial) adl partner yg sangat tepat..
    just IMHO..

  10. Yang mau DIAMBIL oleh bakorkamla adalah early warning sytem radar jarak jauh/over the horizon Surface wafe type IRIDA berdaya jankau 300 -400 km versi mini dari system Duga-3 atau Steel Yard yang digunakan oleh Ruskie.

    Systim ini untuk meningkatkan eefektifitas monitoring keamanan lalulintas laut. Selain itu systim ini memiliki kemampuan pelacakan rudal jelajah. Sistem ini akan sangat membantu perkuatan coastal defense yang sedang dibangun saat ini.

    Walau tidak seluas Jindale systim daya endusnya, tetapi akan menjadi lompatan berarti dalam pengamanan laut dan daya tangkal terhadap ancaman yang masuk melalui LAUT.

    • Bung Satrio, saya pikir dgn IRIDA yg ditempatkan pada pulau2 terluar wilayah NKRI akan sangat memadai menutup celah2 blank spot yg tdk tercover radar kita. Bagaimana menurut bung Satrio ? Salam hormat.

      • blank spot radar yang mana ini maksutnya
        Kalau radar udara sedang diadakan penambahan untuk mengatasi blank spot yang tinggal sedikit dan mengganti radar kuno yang ada di jawa seperti di satrad Ngliyep malang

        Irida ini radar early warning surface radar untuk melengkapi radar maritim yang sudah tersebar di selat malaka dan jalur ALKI

        bisa ditempatkan di selatan jawa dan barat sumatera,kalimantan ,sulawesi dan papua
        IMHO

  11. Jakarta 30 Desember 2013 (ANTARA News)
    Pemerintah mengubah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut guna meningkatkan penguatan peran komando pengendali keamanan laut agar operasional keamanan menjadi efektif dan efisien.

    Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla,” kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Bambang Suwarto, di Bakorkamla, Jakarta, Senin.

    Ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.

    Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya.

    Sinergitas dengan pemangku kepentingan dipandangnya sangat penting dengan mengedepankan Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) sebagai pengawasan utama di perairan.

    “IMMS ini nanti kita integrasi. Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi disatu tempat. Target 2014, para pemangku kepentingan di laut harus menjadi lebih aman. Kita memacu dan optimalkan program yang ada. Mensinergi dari sistem operasional,” kata Bambang.
    Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menegaskan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, harus semakin meningkatkan kemampuan maritime security untuk menjaga kawasan NKRI.

    “Namun demikian tentu harus dijaga dengan divisi pertahanan yang jelas dan optimal,” kata politisi Hanura ini.

    Ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik kepentingan atau ego struktural dengan 12 institusi terkait, pemerintah harus membuat aturan atau perundang-undangan sehingga tugasnya terintegrasi.

    Komentar
    o Orang awam juga bertanya 12+1 pemangku kepentingan keamanan di laut itu apa tidak terlalu banyak, berakibat tidak efisien dalam pra sarana dan sarana serta ortala.
    o Pemerintah masih rancu dalam mendefinisikan Pertahanan dan Keamanan di laut. Kalau di darat sudah jelas , TNI bertanggung jawab terhadap Pertahanan, dan Polri terhadap Keamanan. Di udara juga jelas, sudah ada Kohanudnas.
    o Dari news di atas malah akan lebih rancu lagi, IMSS dan/ atau radar OTH akan dioperasikan di bawah Bakamla.
    o NKRI adalah Negara kepulauan, pertahanan dan keamanan di laut sama pentingnya dengan di udara.
    o Saya yakin ini salah satu sebab pelanggaran oleh Ossie dan pelintasan kapal perang China di ALKI direspon secara ragu2.
    o Sebaiknya pemerintah harus segera merevisi UU No. 34 tahun 2004 Tentang TNI, atau membentuk UU baru tentang Coast Guard sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab Pertahanan dan Keamanan di laut kita.

    Berikut adalah daftar pemangku kepentingan Bakamla:
    A. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    B. Sekretaris: Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA. Merangkap Anggota
    C. Anggota: Menteri Luar Negeri
    Menteri Dalam Negeri
    Menteri Pertahanan
    Menteri Hukum dan HAM
    Menteri Keuangan
    Menteri Perhubungan
    Menteri Kelautan dan Perikanan
    Jaksa Agung Republik Indonesia
    Panglima Tentara Nasional Indonesia
    Kepala Kepolisian Negara RI
    Kepala Badan Inteljen Negara
    D. Pelaksanaan Harian: Kepala Staf TNI – Angkatan Laut

 Leave a Reply