Blinken: AS akan Bela HAM dan Demokrasi di Xinjiang

Washington, JakartaGreater – Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di Xinjiang, Tibet dan Hong Kong, ujar Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan itu, ungkap Deplu AS, disampaikan Blinken saat dia mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan diplomat tinggi China Yang Jiechi pada Jumat, 5/2/2021, dikutip Reuters, dirilis Antara.

Blinken juga menekan China untuk mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Dia menegaskan kembali bahwa Washington akan bekerja dengan sekutu untuk meminta pertanggungjawaban China atas upaya yang mengancam stabilitas Indo-Pasifik, termasuk di seberang Selat Taiwan, kata Deplu AS dalam pernyataan.

Yang Jiechi mengatakan kepada Blinken bahwa Amerika Serikat harus “memperbaiki” kesalahannya baru-baru ini dan bahwa kedua belah pihak harus saling menghormati sistem politik dan jalur pembangunan satu sama lain, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia mencapai titik terendah dalam beberapa dekade selama kepresidenan Donald Trump.

Para pejabat China telah menyatakan optimisme yang hati-hati bahwa hubungan itu akan membaik di bawah pemerintahan Joe Biden.

Yang Jiechi mengatakan pada sebuah forum yang digelar secara daring pada Selasa, 2/2/2021 bahwa dia berharap hubungan antara kedua negara dapat kembali ke jalur yang konstruktif.

Tetapi, dia meminta Amerika Serikat untuk “berhenti mencampuri” masalah kedaulatan China, termasuk atas Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet.

Juru bicara Kemlu China Wang Wenbin juga mengatakan pada Jumat bahwa “kepentingan bersama kedua negara lebih besar daripada perbedaan mereka”.

Dia mendesak AS untuk “bertemu dengan China di tengah jalan” demi meningkatkan hubungan.

Namun, kritik terhadap catatan hak asasi manusia China terus berlanjut.

Deplu AS mengatakan pada Kamis, 4/2/2021 bahwa AS “sangat terganggu” oleh laporan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp pengasingan untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Biden sendiri tidak terlihat ingin cepat-cepat berhubungan dengan Beijing. Ia pada Kamis menggambarkan China sebagai “pesaing terbesar AS”.

Biden mengatakan Washington akan terus menghadapi “serangan China terhadap hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan pemerintahan global. “.

“Tapi kami siap bekerja dengan Beijing, jika Amerika berkepentingan untuk melakukannya,” tambah Biden.

The Global Times, sebuah tabloid yang dikelola oleh surat kabar Partai Komunis China, People’s Daily, mengatakan dalam sebuah editorial pada Sabtu (5/2) bahwa mereka memperkirakan pemerintahan Biden akan terus berbicara lantang sambil meningkatkan kerja sama di beberapa bidang.

“Ini jelas berbeda dari periode pemerintahan Trump, yang hanya meningkatkan pertentangan antara China dan AS,” ujarnya.

Tinggalkan komentar