Oct 122017
 

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Konferensi Pers pemeriksaan alutsista TNI, Jakarta, 12/10/17 (BPK RI)

Jakarta. Jakartagreater.com. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah adanya larangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan maupun Panglima TNI.

“Terkait akses kepada BPK untuk melakukan audit terhadap Kemenhan dan organisasinya, Menhan dan Panglima TNI tidak pernah menghalangi BPK melakukan pemeriksaan,” ujar Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, dalam jumpa pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis, 12/10/2017.

Agung Firman Sampurna mengatakan, sejak 2007 hingga 2017, BPK telah melakukan 27 pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selama pemeriksaan itu tidak pernah ada larangan dari Menteri Pertahanan atau Panglima TNI terhadap BPK.

“Selama itu berlangsung, baik Menhan, Panglima TNI, maupun pimpinan organisasi, tidak pernah menghalangi BPK,” katanya yang dirilis Antara.

Kendati demikian, lanjut Agung, BPK mengakui selama pemeriksaan memang ada sedikit hambatan terkait dokumen pemeriksaan terhadap satu akun yang dipilih BPK. “Namun hambatan tersebut bisa diselesaikan,” ujar Agung.

Pernyataan ini disampaikan Agung Firman Sampurna, untuk menepis pendapat bahwa BPK tidak diperkenankan mengaudit pengadaan alutsista.

BPK saat ini masih melakukan audit alutsista yang dipimpin oleh Anggota I Agung Firman Sampurna. Pembentukan tim ini salah satunya ditujukan untuk memeriksa pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Agung mengatakan audit alutsista tidak hanya meliputi pembelian helikopter Agusta Westland 101, tapi seluruh pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang menurut penilaian BPK berisiko tinggi.

  4 Responses to “BPK Bantah Adanya Larangan Audit Alutsista”

  1. Yg penting hasil Audit dirahasiakan dr publik dan institusi yg tdk berhak dan hanya Presiden yg tau seluk beluk Militer sebagai Panglima tertinggi TNI.

  2. Yup setuju.. semoga media tdk menjadikan bahan politik praktis golongan tertentu atas hasil auditnya.. seperti hasil2 audit lainnya yg jelas salah menjadi seolah2 benar karena media dikusai oleh golongan tertentu..

  3. Ngapain Alutsista rahasia negara jadi komsumsi publik? Berbahaya dong, namanya juga audit, hasil ketidaksesuaian wajib di jaga kerahasiannya dari clien, bukan di share ke publik, apalagi terkait keamanan dan pertahanan negara…wahhhh jika begundal-begundal politik anti TNI tahu, sangat berbahaya.

 Leave a Reply