Sep 302018
 

Penduduk Rohingya yang berada di kamp pengungsian di Bangladesh 2017. (Zlatica Hoke (VOA) via commons.wimimedia.org)

Beijing, Jakartagreater.com  –  Masalah Rohingya jangan diperumit, diperluas atau “diinternasionalkan”, kata diplomat tinggi China, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa siap membentuk badan untuk menyiapkan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, seperti dirilis Antara.

Dewan hak asasi manusia PBB pada Kamis 27-9-2018  memutuskan membentuk badan itu, yang juga akan memeriksa kemungkinan genosida di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat. China, Filipina dan Burundi memberikan suara menentang langkah tersebut, yang pendukungnya menyatakan langkah itu didukung lebih dari 100 negara.

Selama tahun lalu, lebih 700.000 orang suku Rohingya melarikan diri dari Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, ke Bangladesh setelah aksi militer menanggapi serangan atas pos keamanan oleh pejuang Rohingya. PBB telah menyebut aksi-aksi Myanmar sebagai “pemunah suku”, tuduhan yang ditolak Myanmar, dengan menyalahkan “teroris Rohingya” atas sebagian besar laporan kekejaman itu.

China memiliki hubungan erat dengan Myanmar, dan mendukung apa yang para pejabat Myanmar sebut operasi kontra-pemberontakan sah di Rakhine. Beijing telah membantu menghalangi sebuah resolusi mengenai krisis itu di Dewan Keamanan PBB.

Penasihat negara China Wang Yi yang berbicara kepada Menteri Luar Negeri bangladesh Abul Hasa mahmood Ali dan Menteri di kantor Penasehat negara Myanmar Kyaw Tint swe di New York Kamis mengatakan,masalah Rakhine kompleks dan terkait sejarah.

“Isu negara bagian Rakhine pada dasarnya merupakan isu antara Myanmar dan Bangladesh. China tak menyetujui isu diperumit, diperluas atau diinternasionalkan,” kata Wang, kata pernyataan Kemlu China pada Jumat. China mengharapkan Myanmar dan Bangladesh dapat menemukan resolusi melalui pembicaraan, dan China bersedia terus membantu menyediakan sarana untuk komunikasi ini, tambah dia.

“Masyarakat internasional, termasuk PBB, dapat juga memainkan peran konstruktif mengenai ini,” kata Wang. Menurut pernyataan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menghadiri pertemuan tersebut, yang diadakan di sela pertemuan para pemimpin dunia PBB.

Sementara itu dari Ottawa, Reuters melaporkan Parlemen Kanada, dalam langkah perlambang, pada Kamis memutuskan dengan suara bulat mencabut kewarganegaraan kehormatan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sebagai tanggapan atas kejahatan terhadap suku kecil Rohingya.

Langkah Majelis Rendah itu tidak berdampak langsung, karena kewarganegaraan kehormatan diberikan oleh keputusan bersama dewan perwakilan rakyat itu dan majelis tinggi, Senat, dan pejabat menyatakan pencabutan tersebut harus dilakukan dengan cara sama. Suu Kyi menerima kedudukan itu pada 2007.

Perdana Menteri Justin Trudeau kepada wartawan pada Rabu 26-9-2018 menyatakan terbuka untuk pencabutan kedudukan Suu Kyi itu, tapi mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengakhiri kemelut di Myanmar, tempat lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari tindakan keras pemerintah.

Gerakan pencabutan kewarganegaraan kehormatan itu diusulkan Gabriel Ste Marie, anggota oposisi dari partai Bloc Quebecois, yang mengatakan kepada wartawan sesudah pemungutan suara tersebut, “Saya pikir itu lambang besar.”

Majelis Rendah pada pekan lalu lalu dengan suara bulat memutuskan menyebut pembantaian Rohingya tersebut pemunahan, yang disebut penting oleh Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.

“Pemerintah kami mendukung keputusan itu sebagai tanggapan kegagalan terus-menerusnya untuk menentang pemunahan Rohingya, kejahatan oleh militer, yang berbagi kekuasaan dengannya,”  kata juru bicara Freeland, Adam Austen, merujuk kepada Suu Kyi.

Sorry, the comment form is closed at this time.