Code of Conduct di LCS Segera Diselesaikan

Dok. Usai bermanuver di Laut Cina Selatan, kapal induk Liaoning Tiongkok dan armada tempurnya mendekati wilayah Taiwan, (11/1/2017). (Reuters)

Manila – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) segera menyelesaikan kerangka pertama pedoman perilaku (“code of conduct”) di Laut China Selatan yang berfungsi sebagai dasar bagi finalisasi perundingan selanjutnya.

“Kami berharap kerangka pertama ini selesai pada pertengahan tahun,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menghadiri pertemuan tingkat menteri se-ASEAN di Manila, 28/4/2017 seperti dikutip pada keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pedoman perilaku Laut China Selatan merupakan sejumlah aturan yang ditujukan untuk menghindari konflik di perairan sengketa antara Beijing dengan sejumlah negara Asia Tenggara. Sementara “kerangka pertama” merupakan poin-poin yang akan menjadi bahasan utama perundingan selanjutnya.

Ide mengenai pedoman perilaku pertama kali muncul pada 2002, namun tidak pernah terwujud karena perbedaan pandangan internal di antara anggota ASEAN dan juga tentangan dari China.

Laut China Selatan menjadi wilayah yang diperebutkan antara Beijing dengan Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Perairan ini mengandung cadangan minyak sedikitnya tujuh miliar barel, dan sekitar 900 triliun kubik gas alam. Angka ini bisa menjadi katalis ekonomi besar bagi negara seperti Filipina, atau mengamankan pasokan energi China, kata Bank Dunia.

Wilayah ini juga merupakan jalur perdagangan paling ramai di dunia, tiga kali lebih sibuk dibandingkan Terusan Suez yang menghubungkan Timur-Tengah dengan Eropa.

Pentingnya Laut China Selatan bagi perekonomian dunia kemudian membuat sejumlah pihak mendesak segera disepakati pedoman perilaku yang bisa menjamin kebebasan perlayaran bagi semua negara.

“Indonesia yang memulai perundingan kerangka pedoman perilaku ini di Bali,” kata Retno.

Namun demikian, tercapainya kesepakatan tampaknya ditukar dengan melunaknya sikap ASEAN terhadap China. Menurut laporan The Sidney Morning Herald, para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi tidak akan menyebut militerisasi China di perairan sengketa.

Padahal, militerisasi yang melibatkan reklamasi banyak pulau bertentangan dengan seruan ASEAN yang meminta dihentikannya semua bentuk militerisasi maupun reklamasi di Laut China Selatan.

Antara

Tinggalkan komentar