Mar 162019
 

Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) © Visar Kryeziu via TASS

JakartaGreater.com – Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) telah terlibat dalam serangan ke komunitas etnis minorotas dan kelompok terpinggirkan lainnya, menurut Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu dalam Laporan Negara tahunan tentang Praktek Hak Asasi Manusia, seperti dilansir dari laman Sputnik.

“Masalah hak asasi manusia termasuk pelanggaran; korupsi pemerintah; kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jurnalis dan serangan terhadap anggota etnis minoritas atau komunitas terpinggirkan lainnya, termasuk oleh KSF”, kata laporan itu.

Pada bulan Desember anggota parlemen Kosovar mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengubah Pasukan Keamanan Kosovo menjadi Angkatan Bersenjata Republik yang lengkap. Angkatan Bersenjata Pristina diperkirakan terdiri dari 5.000 tentara aktif serta 3.000 tentara cadangan. Anggaran 2019 untuk Angkatan Bersenjata Kosovo berjumlah total EU € 58,5 juta atau sekitar AS $ 66,1 juta.

Angkatan Bersenjata Kosovo berparade di alun-alun “Zahir Pjaziti” untuk peringatan deklarasi kemerdekaan Kosovo keenam © Suhejlo via Wikimedia Commons

Di bulan Februari, direktur kantor pemerintah Serbia untuk Kosovo dan Metohija Marko Duric mengatakan bahwa amandemen mandat Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) itu telah melanggar perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Republik Federal Yugoslavia dan Republik Serbia, dan Pasukan Keamanan Internasional (KFOR), termasuk pasukan militer internasional NATO. Perjanjian tersebut, ditandatangani di kota Kumanovo di Macedonia, mengakui KFOR sebagai satu-satunya Angkatan Bersenjata di Kosovo.

Wakil Menteri Pertahanan Kosovar Agim Ceku mengatakan pada bulan November bahwa tentara yang baru dibentuk dari Republik Kosovo akan memiliki artileri, pertahanan udara dan perlindungan biologis dan kimia, tetapi hanya “untuk pertahanan”.

Kosovo memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008 dan diakui oleh lebih dari 100 negara anggota PBB. Serbia, serta dua anggota Dewan Keamanan PBB – Rusia dan China – dan sejumlah negara lain, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo tersebut.