Sep 112017
 

Pria Irak di Pembebasan Kota Tal Afar (@IraqiSecurity)

Kairo – Sekretaris Jenderal Liga Arab (LA) Ahmed Aboul-Gheit, Minggu, 10-9-2017 menyerukan dialog langsung antara Pemerintah Irak dan Wilayah Kurdi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar mereka.

Dialog itu akan dilandasi atas apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Irak mengenai hubungan antara kedua pihak, demikian laporan kantor berita Mesir, MENA, mengutip pernyataan yang dikeluarkan Juru Bicara Aboul-Gheit, Mahmoud Afifi.

Ahmed Aboul-Gheit mendesak kedua pihak untuk mencapai dasar pijakan bersama sehingga bisa memelihara persatuan Irak dan kestabilannya.

Ahmed Aboul-Gheit merasakan adanya jurang pemisah lebar antara Pemerintah Irak dan Wilayah Otonomi Kurdi, sesudah melakukan pertemuan dengan para pejabat dari kedua pihak, selama kunjungannya, Sabtu 9-9-2017 ke Irak, ujar pernyataan tersebut.

Sewaktu berada di Irak, Aboul-Gheit bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi di Ibu Kota Irak, Baghdad, dan Presiden Kurdi Masoud Barzani di Erbil. Kunjungan pemimpin LA ini dilakukan sebelum Wilayah Otonom Kurdi menggelar Referendum Kemerdekaan Wilayah Kurdi, yang dijadwalkan pada 25 September 2017.

Pada 7 Juni 2017, Masoud Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September 2017 mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdi dari Irak. Namun langkah itu dikecam oleh Baghdad sebagai “tidak konstitusional dan tidak sah”.

Referendum itu juga ditentang oleh negara lain termasuk tetangga Irak, Iran dan Turki, yang  mempunyai etnik minoritas Kurdi di wilayah mereka. (Antara/Xinhua-OANA).

  4 Responses to “Dialog Irak-Kurdi Mampu Cegah Referendum ?”

  1. kopi zuzu lezat di warungnya mbok darmi dijamin klenger kwkwkwkwk

  2. Apa yang anda tau?
    Pada awal abad ke-20, Kurdi mulai mempertimbangkan konsep nasionalisme, gagasan diperkenalkan oleh Inggris di tengah pembagian Kurdistan antara negara-negara tetangga. 1920 Perjanjian Sevres, yang menciptakan negara modern Irak, Suriah dan Kuwait, adalah untuk menyertakan kemungkinan negara Kurdi di wilayah tersebut. Namun, itu tidak pernah dilaksanakan. Setelah penggulingan monarki Turki oleh Kemal Ataturk, Turki, Iran dan Irak masing-masing sepakat untuk tidak mengakui Kurdi sebagai negara merdeka.

    Wanita Kurdi dengan pakaian tradisional mereka Kurdi menerima perlakuan keras di pemerintah Turki, yang mencoba untuk menghilangkan identitas Kurdi dengan menunjuk mereka “Gunung Turki,” melarang bahasa mereka digunakan dan melarang mereka untuk mengenakan kostum tradisional Warga Kurdi di kota-kota didorong ke dataran tinggi dan akhirnya Turki tidak mengakui mereka sebagai kelompok minoritas.

    Di Irak, Kurdi telah menghadapi penindasan serupa. Setelah Kurdi mendukung Iran dalam perang Iran-Irak 1980-1988, Saddam Hussein membalas, meratakan desa-desa dan menyerang petani dengan senjata kimia. Kurdi memberontak lagi setelah Perang Teluk Persia hanya untuk dihancurkan lagi oleh pasukan Irak. Sekitar 2 juta orang melarikan diri ke Iran; 5 juta saat ini tinggal di Irak. Amerika Serikat telah mencoba untuk menciptakan tempat yang aman bagi orang-orang Kurdi di Irak dengan memberlakukan “zona larangan terbang”. Mereka juga menghadapi masalah internal. Dengan jumlah 20 juta lebih Kurdi di berbagai negara hampir tidak bersatu. Dari 1994-1998, dua faksi Irak Kurdi –Partai Demokrat Kurdistan, yang dipimpin oleh Massoud Barzani, dan Uni Patriotik Kurdistan, yang dipimpin oleh Jalal Talabani terlibat perang berdarah untuk menguasai Irak utara. Pada bulan September 1998, kedua belah pihak sepakat untuk pengaturan pembagian kekuasaan.

    Perang terjadi hingga saat ini

    Soal APA?

  3. kurdi selalu menjadi duri dalam daging untuk negara2 arab ini, sepertinya cocok untuk kurdi adalah negara federasi

 Leave a Reply