DPR dan Anggaran Kapal Selam PT PAL

91
101
DSME Sub
DSME Sub

Dalam kunjungannya ke PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 September 2014, sejumlah anggota DPR Komisi VI yang tergabung dalam tim Panja Aset BUMN mengakui peranan industri stategis harus dikembangkan, apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri strategis.

Ketua Komisi VI dari F-PG yang juga ketua Tim Kunker Panja Aset -aset BUMN Airlangga Hartarto mengatakan, dalam RAPBN Perubahan 2014, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,5 triliun untuk PT PAL. Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembanguan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) berupa pembuatan kapal selam yang di produksi oleh Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Azam Azman Natawijana menjelaskan PT PAL meminta penyertaan modal negara tahun 2015 sebesar Rp 1,5 triliun dan 2016 sebesar Rp 1 triliun, untuk digunakan sebagai fasilitas pembuatan kapal selam Kementerian Pertahanan. Kementerian ini membeli tiga kapal selam dari perusahan swasta Korea, yang dua dibuat di Korea dan satu di buat di Indonesia serta diminta untuk membuat fasilitas tersebut.

Oleh karena itu PT PAL meminta fasilitas itu dengan nilai Rp 2,5 triliun dibagi dalam dua tahun dan perusahaan ini masih punya kewajiban seperti utang jangka panjang yang jumlahnya menurut audit cukup besar. Dia mempertanyakan apakah layak penyertaan modal negara (PMN) ini.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menegaskan, DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN.

“Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa,” ujarnya. (dpr.go.id/viva.co.id).

91 KOMENTAR

  1. harus segera dicairkan bung ” pengamat kampung ” tapi dipastikan tidak boleh ada celah korupsi disemua pihak …… biar cepat mandiri, dan berkembang …….

    dipastikan …. dipastikan …. dipastikan ……. tidak boleh ada celah korupsi semua pejabat terkait ….. hehehe …….. pasti PT. PAL akan menjadi gajah mada nusantara

  2. Ada selentingan kabar bahwa penundaan pencairan dana tersebut karena dulu ada anggota kelompok yg cukup berpengaruh yg ngantor disenayan itu punya kepentingan agar pt pal mau bekerja sama dan menandatangani kontrak tanpa perlu melalui mekanisme yg berlaku tetatpi pal langsung menolak dan menyarankan agar mengikuti proses sesuai aturan yg ada sehingga membuat kelompok orang tersebut marah, mungkin orang tersebut masih menyimpan rasa dendam sehingga mengakibatkan proses pencairan dana menjadi ribet dan susahnya minta ampun πŸ˜€

    Dana 2,5T sudah ada dan sudah disetujui olah mentri keuangan bahkan dulu waktu rapat di banggar tidak ada yg menolak dan mayoritas anggota banggar DPR menyetujui dan tinggal nunggu proses pencairan akir disalah satu komisi DPR itu saja

    • semoga anggota DPR yang datang kali ini murni bekerja untuk pengawasan dan transparan ……….. agar uang dari pajak masyarakat bisa tepat sasaran …… dan …
      jika ada anggota DPR yang mencoba β€œβ€ wani piro ..?? β€œβ€ ku doakan saja
      semoga segera mati kena struk….. gen kuapokk ….

      xixixixi …. iyo opo ora …??

  3. Bung @wedus jgn marah,masalah pencitraan wajar pak sby juga pake pencitraan tapi bedanya pencitraan sby masih dlm hal wajar,sedangkan jokowi itu pencitraan mimpi,contohnya mobil smk yg katanya produksi anak negeri,enggak tahunya made in china.kalau ditipu begitu tentu rakyat yg tadinya simpati jadi benci.jadi gubernur jkt apa janjinya?10 thn jd gubernur saja blm tentu permasalahan jkt terselesaikan.semua bermula dari yg kecil,jika yg kecil selesai insa allah yg besar juga bisa.jadi jgn marah jika ada yg antipati.

  4. Bung @wedus jika jokowi mampu merubah mimpi itu jadi nya saya yakin yg tadinya benci jadi rindu,tapi apakah itu dapat dilakukan disolo baru berhasil sedikit seolah olah masalah selesai.pak jokowi itu terlalu dikarbit oleh partainya coba kalau diselesaikan bertahap mungkin 70% rakyat indonesia mendukungnya tanpa suara sumbang.