Agu 012017
 

Jakarta – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai tidak cocok penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan Tol, sebab penggunaanya dana tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak sembarangan peruntukannya.

“UU sudah mengatur secara terperinci penggunaan dana haji, harus untuk kepentingan jamaah. Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa tetapi kalau untuk jalan Tol, itu kurang pas,” ujar Agus Hermanto pada Senin 31 Juli 2017 di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Agus Hermanto mengatakan memang Indonesia sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sebagai langkah memperkuat pembangunan.

Tetapi Agus Hermanto mengingatkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa menggunakan dana sembarangan, harus jelas asal usul pendanaannya.

“APBN kita pun tidak bisa seluruhnya dipergunakan bagi infrastruktur, kan bisa menggunakan dana dari BUMN, dana investasi pihak swasta,” kata Agus Hermanto .

Politisi Partai Demokrat itu meyakini Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk menjelaskan rencana pemerintah tersebut, sebab  Agus Hermanto menduga rencana pemerintah itu bisa melanggar UU sehingga DPR harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

“Ketika reses sudah selesai, saya yakin Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama terkait masalah rencana pemerintah menggunakan dana haji tersebut,” ujar Agus Hermanto, dirilis Antara.

Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur.

Menurut Presiden JokomWidodo, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan.

Bagikan:

  59 Responses to “DPR: Dana Haji Tidak Tepat untuk Infrasturktur”

  1.  

    dari pada masuk kantong di korupsi, kan bagus di pake sementara membangun, kan untuk rakyat juga asal tertib sesuai UUD.

  2.  

    Hahaha… Saya Khawatir Klau Nasib N-219 Cuma Mandeg Di Prototype… 🙁

  3.  

    Kalau Asrama Haji Sudah Ada cocoknya Buat Apa..??Kalaupn Buat Membangun Inftastruktur kan Buat Kemaslahatan Orang Banyak..??apa Dikorupsi Kayak yg Kmarin Lebih Baik..??

  4.  

    Kena apa klo sudah ada uu penggunaanya masih terlanngar,berarti yg menggunakan blm membaca ya,atau sak enak e dewe.

  5.  

    Ah masa?

  6.  

    dana yg buat beli su35 di alihkan ke infrastuktur aja sekalian.

  7.  

    Kalo DPR nya ngomong spt itu, berarti DPR nya msh lempeng. Syukur Alhamdulillah.
    Biar yg kemaren ngasi link atas nama ijtima ulama 2012 ngerti dan kembali waras. Agar lain kali kalo ngasi link dibaca dulu isinya bukan baca judulnya doank apalagi main asal comot link doank. Dasar gemblong preett lah…

    Inti sarinya, pemerintah lg getol2nya membangun infrastruktur untuk mengejar target sampai 2019. Termasuk salah satu contoh target listrik 35 rb megawatt. Dana yg dibutuhkan sangat besar sementara target masih jauh utk bisa dicapai, Jalan singkat yg ditempuh mendatangkan listrik terapung secara sewa. Problemanya disamping pengeluaran biaya sewa jg suplai bahan bakar dr listrik terapung tersebut. Sewa akan terus berjalan sampai dng pembangkit listrik dibangun disekitarnya dng catatan harga sewa bisa direnegosiasi ulang per tahunnya.
    Yg penting teraliri listrik dulu utk daerah2 yg selama ini blom terjangkau. Urusan biaya sdh menjadi resiko yg harus ditanggulangi dalam suatu pembangunan infrastruktur. Pilihannya ya cuma ngutang krn memang APBN nya gak kuat. Sisi negatifnya hutang membengkak dan dicap menjadi pemimpin yg banyak ninggalkan hutang. Sisi positifnya infrastruktur terbangun merata ke plosok negeri yg kelak akan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mengurangi pengangguran dng menciptakan banyak lapangan kerja serta akan diberi gelar bapak pembangunan jilid 2. Pilihan sulit yg harus diambil pemimpin negeri ini.

    Memang negeri ini akan bengkak hutangnya, akan tetapi jangka panjangnya dng telah dibangunnya infrastruktur yg merata diseluruh wilayah, maka asing akan banyak berinvestasi dinegeri ini pertumbuhan ekonomi neningkat pendapatanpun bertambah dan hutang pun bisa terbayar cepat. Tapi pemimpin yg akan datang yg akan mengklain hasilnya bahwa dialah pemimpin yg berhasil membangun ekonomi meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa membayar hutang2 peninggalan rezim yg lalu. Akan begitu terus yg terjadi, akan selalu klaim keberhasilan tanpa menyadari bahwa pijakannya itu adalah hasil rezim yg lalu.
    Salam sentilan sentilun Republik Dagelan.

    •  

      Bung Ruskye pinter deh.
      Tapi… kadang-kadang saja pinternya… seringkali sih kagak.

      Xixixixi

      Edisi : Udah lama nggak ngebuli bung Ruskye.com

    •  

      “Kalo DPR nya ngomong spt itu, berarti DPR nya msh lempeng” menurut saya ini kurang tepat Kenapa? disaat pemerintah lagi gencar-gencarnya memeratakan pembangunan, segala upaya ditempuh termasuk plan penggunaan dana haji ini. Fatwa MUI sudah mengiyakan, tinggal legal formalnya yang diberesi. Kalau DPR itu memang berpihak kepada rakyat, kenapa tidak bilang ” DPR SIAP MENDUKUNG PEMERINTAH TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI KHUSUSNYA DARI SEGI LEGAL FORMAL”. jangan cuma rame ngecap minta dana aspirasi, kerja NOL BESAR. Salam bung Ruskye, selamat hari gajian 😀

      •  

        Ini yg membuat ane semangat komen, karena hari ini gajian.

        Membangun boleh saja gencar bung bahkan kalo perlu dengan semangat 45. Tapi tidak boleh tabrak sana sini dong. Ikuti aturan main. Ada UU yang mengatur bahwa penggunaan dana haji hasilnya untuk kepentingan jemaah haji. Jika dipaksakan tanpa merubah isinya, nanti dikira pemerintah melanggar UU. Jangan sampe memberi ruang bagi oposisi untuk memberi kesempatan pemakzulan kepada pemerintah yang berakibat hiruk pikuk politik dalam negeri. Mengganggu kestabilan ekonomi lagi. Anda dan bung Tukang Ngitung kan sudah menghitung bahwa utang Indonesia masih aman dibawah 30% PDB, logikanya berarti masih boleh kita berhutang lagi untuk pembangunan infrastruktur, Kenapa harus takut banyak hutang tapi infrastruktur terbangun merata. Yang bakal merasakan pembangunannya adalah generasi masa depan bangsa.
        Jika sudah yakin bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi kedepannya, berarti kita juga harus optimis bahwa generasi yang akan datang dapat membayar hutang dengan mudah akibat penerimaan negara yang bertambah. Jangan disatu sisi kita yakin bahwa membangun infrastruktur akan meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara kedepannya, tapi disisi lain kita takut berhutang. Itu artinya kita tidak yakin bahwa infrastruktur yang kita bangun saat ini kedepannya akan meningkatkan perekonomian negara walaupun jangka panjang.

        Yang harus kita pikirkan bahwa dana haji itu milik masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Jika diinvestasikan pun yang bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Sedangkan pembangunan infrastruktur itu jangka panjang benefitnya dengan dana yang besar. Jika diserap, apakah pokok dan keuntungan pertahunnya mampu membiayai pemberangkatan haji tahun berjalan.
        Lalu jika diinvestasikan, dalam bentuk apa hasil yang didapat jemaah haji tersebut. Harusnya jika saya setor sekarang 25 juta dan baru akan berangkat 10 tahun kemudian, maka menjadi berapa duit saya ditahun ke 10 saat saya siap berangkat dan berapa rupiah harus menambah kekurangannya Jika itu diinvestasikan dengan istilah berbagi keuntungan seperti yang dilakukan syariah.

        Salam gajian bersama bung.

      •  

        Membangun boleh saja gencar bung bahkan kalo perlu dengan semangat 45. Tapi tidak boleh tabrak sana sini dong. Ikuti aturan main. Ada UU yang mengatur bahwa penggunaan dana haji hasilnya untuk kepentingan jemaah haji. Jika dipaksakan tanpa merubah isinya, nanti dikira pemerintah melanggar UU. Jangan sampe memberi ruang bagi oposisi untuk memberi kesempatan pemakzulan kepada pemerintah yang berakibat hiruk pikuk politik dalam negeri. Mengganggu kestabilan ekonomi lagi. Anda dan bung Tukang Ngitung kan sudah menghitung bahwa utang Indonesia masih aman dibawah 30% PDB, logikanya berarti masih boleh kita berhutang lagi untuk pembangunan infrastruktur, Kenapa harus takut banyak hutang tapi infrastruktur terbangun merata. Yang bakal merasakan pembangunannya adalah generasi masa depan bangsa.
        Jika sudah yakin bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi kedepannya, berarti kita juga harus optimis bahwa generasi yang akan datang dapat membayar hutang dengan mudah akibat penerimaan negara yang bertambah. Jangan disatu sisi kita yakin bahwa membangun infrastruktur akan meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara kedepannya, tapi disisi lain kita takut berhutang. Itu artinya kita tidak yakin bahwa infrastruktur yang kita bangun saat ini kedepannya akan meningkatkan perekonomian negara walaupun jangka panjang.

        •  

          Horee dipotong saja gajinya bung Ruskye untuk infrastruktur, anggap saja berhutang pada bung Ruskye.

          Bung Ruskye pasti rela khan duit gajinya dipinjam negara untuk infrastruktur ?

          Khan untuk kepentingan bersama.

          Kalau nggak rela, berarti bung Ruskye nggak cinta negeri.

          Xixixixi

          •  

            Mlintir kalo ini….semua ada posnya masing2…nggak logis kalo langsung ditabrak omongan kayak gitu bung tukang ngitung..

      •  

        dilhat dulu UU nya bung. bunyinya bagaimana. Untuk kepentingan jemaah haji. MUI mengiyakan jika untuk kepentingan jemaah. Coba dibaca lg

      •  

        saya sepakat dengan anda bung bahwa dalam memeratakan pembangunan yang berkeadilan sosial, tidak boleh tabrak sana sini. Saya hanya mengkritisi anggota dewan yang rajin teriak-teriak minta dana aspirasi, di saat pemerintah mati-matian cari duit buat bangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan.
        Perkara hutang atau pakai dana haji, itu adalah dua opsi yang perlu ditimbang untung ruginya, dan menurut saya pengunaan dana haji lebih memberikan keuntungan dibanding utang karena :
        -tidak ada bunga, karena penggunaanya jelas menggunakan prinsip-prinsip syariah
        -benefit yang lebih besar bagi masyarakat pemilik dana haji dan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan dana haji tanpa bunga, masyarakat tetap tenang karena meskipun uangnya dipakai, negara tetap menjamin terbayar. Dalam jangka panjang, ongkos haji dapat ditekan
        -karena sifatnya bukan hutang, pemerintah tidak terikat dengan syarat-syarat yang kadang memberikan tekanan politik kepada pemerintah.

        Nah, sekarang dari sisi legal formal, yakni Undang-Undang. Kalau memang anggota dewan itu menyatakan tidak diperkenankan karena dibatasi udang-undang, cariin solusinya bagaimana. Tentu harus merevisi Undang-Undangnya, dirembug dengan pemerintah bagaimana solusi terbaiknya agar dana haji yang cukup besar ini dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama. Sekali-kali anggota dewan bahas kepentingan rakyat lahh… jangan cuma kenceng minta dana aspirasi terus hehehe.

    •  

      yg namanya DPR dari dulu ampe sekrang ga pernah lempeng!!

    •  

      memang pemanfaatan dana haji untuk operasional sekitaran penyelenggaraan haji..bila akan di investasikan untuk mencari manfaat dan manfaatnnya untuk para yang berangkat haji..mungkin harus lebih dikaji lagi sejauh mana bermanfaat nya..
      tapi masalahnya skr ane ga percaya dng dpr lagi..

  8.  

    Tumben ad yang ngga kesleoo..

  9.  

    Selamat atas tampilan barunya bung Diego. Semoga mata saya dpt membiasakan diri dng tampilan baru ini dan semoga tidak susah masuk maupun kirim komentar.
    Sukses selalu JKGR.

  10.  

    Arti nya gini,, di kasi uang untuk beli beras eh malah di tukar untuk beli pakaian,, nyambung gx tuh?.. Dana haji ya untuk bangun infrastruktur haji,, di arab saudi sana kan asrama nya belum memadai,,

  11.  

    sedikit ulasan blog sebelah

    Awalnya saya sangat awam di dalam definisi apa itu dana haji. Saya hanya berpikir bahwa dana haji seperti dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk pembiayaan jamaah di dalam melakukan ibadah haji yang tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pembangunan.
    Maka saya enggan untuk berkomentar dan beropini lebih jauh lagi mengenai hal ini. Sembari pemberitaan santer diberitakan, saya lebih memilih diam dan belajar dari berbagai macam sumber. Akhirnya saya menemukan fakta yang mencengangkan! Sebenarnya Sukuk yang diwacanakan oleh Jokowi justru sifatnya syariah!
    Menurut beberapa sumber yang saya baca, sukuk berasal dari kata Arab yang artinya ‘sertifikat’ dalam bentuk jamak. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama, yang merupakan sebuah bukti kepemilikan (own) atas berbagai-bagai aspek. Aspek yang dimiliki bisa merupakan hak manfaat, jasa-jasa, kepemilikan atas proyek, atau kegiatan investasi apapun yang dilakukan.
    Sukuk juga dikenal sebagai surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dijual kepada individu (atau bisa disebut ritel), dengan catatan masih berwarga negara yang sama.
    Jadi sebenarnya, sukuk (investasi dana haji untuk hal lain) sudah diatur dan sifatnya syariah. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Jokowi meminta izin kepada rakyat untuk menggunakan dana haji sebagai modal membangun infrastruktur, justru menunjukkan bagaimana Jokowi bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang. Tidak asal-asalan investasi seperti masa sebelumnya tanpa persetujuan ‘sang tuan’ yaitu rakyat sendiri.
    Sebenarnya, penerbitan sukuk memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat yang ada yakni:
    1. Memperbanyak basis sumber pembiayaan anggaran negara (mau maju atau konvensional melulu
    2. Memajukan pengembangan pasar keuangan syariah (berkembang sistem keuangan berbasis syariah, itu sangat barokah bukan?)
    3. Mengembangkan instrumen investasi (jika menganggap BPJS dan Prudential atau asuransi lainnya adalah dosa, silakan gunakan investasi sukuk, cerdas kan?)
    4. Mengoptimalkan pemanfaatan barang negara (mau fasilitas bagus atau tetap pakai kompor kayu?)
    Artikel ini akan sangat deskriptif, diselingi dengan opini-opini yang bertanggungjawab. Karena memang banyak pengertian-pengertian yang akan disampaikan kepada para pembaca Seword. Kami hadir bukan untuk membodoh-bodohi pembaca, melainkan menjadikan pembaca lebih berpikir kritis, bukan hanya menelan mentah-mentah.
    Bagi pembenci Jokowi, Anda akan semakin kritis di sini, dan belajar tidak asal bunyi. Bagi Jokowi lovers, kalian akan belajar banyak hal, dan juga tidak asal-asalan dukung tanpa mengerti sehebat apa sebenarnya pemikiran orang yang kalian dukung.

    kelanjutanya cari sendiri di sewot

  12.  

    kalo pak jokowi yg pegang si ane yakin aliran dana nya bisa keliatan dan rakyat ikut merasakan, beda kalo wowo yg pegang uda pasti dananya di goib in

  13.  

    Yo wes gaji dpr dan tunjangan nya di potong 50% ….buat infrastruktur…..opo yo glm….lak yo ra glm to ddk cgkmn…

  14.  

    Penggunaan dana haji sdh dilakukan dari 9 tahun yang lalu. Terus kalau sekarang ribut? Apa yang diributkan?
    http://www.kompasiana.com/harjasaputra/dana-haji-sudah-lama-digunakan-untuk-infrastruktur_597bec8eb11da10594538913

  15.  

    banyak langkah & terobosan Mr President bisa sy pahami & setujui, tapi utk penggunaan dana haji … sy tdk setuju !!! tapi kalo tetep ngotot, sy ada usul neh : boleh dipakai sebagian dana haji dg jaminan jalan tol :

    1. Jkt Cikampek + kota Jkt + bandara CGK
    2. Cikampek Bdg
    3. Jagorawi

    * termasuk semua pendapatan harian masuk ke rekening tabungan haji.

    sy kira pasti aman tuh … win win solution, kalo sdh terpenuhi dari setoran jalan tol, utang pemerintah impas, jaminan balik lg milik pemerintah, soal profit yaaa tinggal dibicarakan baik².

  16.  

    Malaysia,negara islam aj,,,kelolah dana haji,untuk infrastruktur,,ko bisa,,,,indonesia knp gk bisa????

    Menurut DPR,dana haji,,,untuk di korupsi secara masal,,,itu baru benar,,,,

  17.  

    test

  18.  

    Atur2 we lah sesuai kebutuhan…… pusing gueh..

  19.  

    Betul banget statement anggota DPR diatas, dana tsb cocoknya dibuat korupsi berjamaah di DPR

  20.  

    Ya kalo mau dipake ya 1) harus sesuai aturan undang undang 2) jgn sampe nomor antrian jamaah haji terganggu 3) pengawasan internal dan eksternal harus sangat ketat. Soalnya kasian nabung dah lama kalo sampe tertunda naik haji, belum tentu umur bisa panjang.
    Tetapi sebelum dana haji dipake, apakah sudah pernah dikaji ttg pemangkasan gaji presiden, menteri, dan DPR?

  21.  

    Itu dana umat islam bukan buat infrastruktur

  22.  

    Itu dana umat islam…bukan buat infrakstruktur

  23.  

    Itu dana buat umat islam bukan buat infrakstruktur

  24.  

    Dana milik orang yg menabung untuk haji , bkn dana islam karena orang islam blm tentu nabung untuk haji , boleh saja untuk membangun tapi tidak mengurangi jumplah uang tersebut saat dibutuhkan,

  25.  

    Dana milik orang yg menabung untuk haji , bkn dana islam karena orang islam blm tentu nabung untuk haji , boleh saja untuk membangun tapi tidak mengurangi jumplah uang tersebut saat dibutuhkan,

  26.  

    Potong gaji dpr bru co2k

  27.  

    Rangga She She@ dana haji sudah sejak 2009 digunakn pemerintah trus ada yg salh klo pemerinth sekrng menggunkn nya.

    •  

      @Taurus cem
      Yg salah tentu aja ente. Krn baca rujukan link gak sampe tuntas trus dan dipahami isinya. Sudah jelas2 dikatakan disitu dan diperlihatkan fotonya kok masih ngeyel. Digunakan itu dlm bentuk sukuk, bukan investasi langsung

  28.  

    Nahh, ini pinter.. Kalo bicara korupsi ya dilibatkan aja setiap proyek diawasi kpk.. Ini baru ane percaya.. Selama kpk ga di instruksiin ngawasin proyek infrastruktur,, tetep aja rawan.. Xixixiixixixi

  29.  

    Ya Alloh SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang..ya Alloh SWT Yang Maha menguasai bumi dan langit..kawallah penggunaan dana haji untuk dalam hal kebaikan dan kegunaan bagi ummat yang bersangkutan…Engkau yang Maha ngetahui….jika menyimpang singkirkan dan sungkurkanlah orang2 tersebut,ya Alloh Yang maha teliti kabulkan doaku ini…..AAMIIN!!…

  30.  

    Dana haji bukanlah milik pemerintah, dpr ataupun MUI, dana haji adalah milik calon jemaah haji(perorangan),jadi baik pemerintah maupun MUI tidak berhak menggunakan dana itu tanpa adanya perizinan dari pemiliknya.
    pemerintah harus mengedepankan UU dan legalitas(izin)nya,MUI harus memperhatikan hukum syar’i nya janganlah menabrak atau meremehkan aturan agama jika tidak ingin Alloh merendahkannya,seseorang yg menggunakan barang milik orang lain tanpa adannya izin pemiliknya apakah itu hukumnya?
    sudahkah meminta izin dari masing-masing jemaah haji, jangan hanya perwakilan,karena selama ini calon jemaah hanya menitipkan uang setoran tanpa adannya perwakilan.
    usulan dari saya pribadi: pemerintah jika menggunakan dana itu harus meminta izin pemiliknya satu persatu, harus ada jajarannya yg dibawah mendata calon jemaah haji sekaligus meminta persetujuan penggunaannya disertai manfaat dan kelebihan-kelebihannya.dan yg kedua untuk kedepannya bagi calon jemaah haji bisa langsung di sodori 2 klausul,satu ke simpanan biasa dan kedua klausul tentang penempatan dana hajinya, bisa dititipkan ke (infrastruktur) pemerintah dengan jaminan keamanan dan kelebihannya serta tanpa adanya paksaan sifatnya

  31.  

    kalo yang itu pasti gak bakalan diprotes bung, lha yang sekarang protes juga kura-kura lupa xixixi…

 Leave a Reply