Jul 152017
 

Jakarta – Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebagai bentuk keberpihakan dengan pertahanan negara.

“Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran Kemhan dan berharap agar pemerintah juga punya ‘afirmative action’ untuk penambahan anggaran yang propertahanan negara,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Gedung Nusantara II, Jakarta, 13/7/2017.

Namun Hanafi enggan merinci jumlah penambahan anggaran tersebut. Anggaran Kemhan/TNI di APBN 2017, sebesar Rp108 triliun.

Hanafi menilai kalau sudah mengenai kedaulatan apa pun narasi keterbatasan ekonomi atau keuangan, maka kedaulatan harus menjadi prioritas dan tidak bisa dikurangi.

“Dan secara garis besar untuk menjaga kedaulatan itu salah satunya memenuhi ‘Minimum Essential Forces’ (MEF). Jadi saya kira arah jumlahnya berapa nanti di Badan Anggaran DPR,” ujarnya.

Politisi PAN ini menjelaskan selama usulan pertambahan anggaran untuk MEF tahap II relevan, nanti di Banggar DPR akan menjadi prinsip yang akan diperjuangkannya.

Hanafi menjelakaan MEF Tahap II fokusnya pada penguatan kesejahteraan prajurit terutama terkait dengan perumahan dan penguatan pertahanan udara Indonesia.

“Pembangunan perbatasan termasuk didalamnya. Itu terus berlangsung kalau penguatan di perbatasan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Supiadin AS menjelaskan penambahan anggaran Kemhan/TNI yang diajukan dalam APBN-P 2017 sekitar 20 persen dari Rp108 triliun yang merupakan anggaran Kemhan/TNI dalam APBN 2017.

Penambahan itu karena perkembangan dinamika karena ada kebutuhan di institusi itu yang belum selesau dan menghadapi dinamika di tingkat wilayah khususnya di wilayah Marawi, Filipina.

“Anggaran Rp108 triliun kan yang sedang berjalan, lalu terjadi penghematan sekitar Rp100 miliar lalu minta tambahan karena ada kebutuhan yang belum selesai,” katanya.

Politisi Partai Nasdem ini mengaku prihatin karena selama ini TNI berhutang dalam konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Karena itu ia mengusulkan agar utang tersebut dikurangi atau dihapus karena tiap tahun nilainya terus bertambah, dirilis ANTARA, 13/7/2017.

  28 Responses to “DPR Dukung Penambahan Anggaran Kemhan/TNI”

  1. Tambah 5x lipat Pak Dewan, kalau bisa kayak gini, saya bangga kepada anda. Sebab penting menjaga kedaulatan kita tetap aman. Salah satu efek kuatnya pertahanan, contoh ada peningkatan hasil tangkapan ikan sejak Bu Susi berkuasa, maka penting menjaga kekayaan alam kita demi kesejahteraan rakyat.

  2. Puji tuhan sepertinya mereka mengerti saja, lebih-lebih temanya ada bom wajan dan tempayan besok nah.

  3. Setuju,, bila perlu alokasi dana untuk 3 matra di tambah 2x lipat,, TNI AL penambahan radar, penambahan AKS, fregat PKR Sigma, KCR40 – 60m, KS, FPB40m, MLRS RM70 Grad 122, Tank Amphibi dalam negri dan dari rusia. TNI AU penggantian skuadron tempur baru di jawa dan ibu kota menggunakan SU35S, F16V atau JAS GRIPEN, penggeseran dan penambahan skuadron tempur F16 block 52ID, SU27/30, Super Tucano, dan T50i yg trsebar di sluruh daerah strategis tanah air, penambahan rudal dan radar jarak sedang dan jauh. TNI AD pengadaan rudal jarak sedang untuk menjaga ibu kota, bandara dan daerah2 strategis min S 300 atau sejenis nya, penambahan MLRS astros ll mk6, meriam caesar 155mm swagerak, meriam KH 155mm, penambahan meriam kubah dari swedia, peremajaan Tank AMX, panser anoa dll

  4. Bagus dah jika DPR mulai peka dengan keterbatasan anggaran prtahanan negri tercinta kita ini

    • Komisi 1 setau saya sejak era SBY selalu mendukung pemerintah dalam peningkatan anggaran pertahanan..

      • ane udah tau, kan tiap naik beda nominalnya…setiap tahun ada peningkatan anggaran, itu bagus utk kekuatan bangsa ini, kyknya dpr mulai ketar ketir, krn ada rumor mau dibubarkan, makanya mencuat berita kenaikan anggaran ini…xixi ya kalii

        • Rumor darimana DPR mau dibubarkan?? Kalau DPR dibubarkan, kita perang saudara kaya Suriah bro.. Karna Presiden dan DPR itu posisi nya sejajar, jadi presiden tidak bisa membubarkan DPR kecuali dalam situasi darurat. Jangan ntar kaya Gus Dur yg ingin membubarkan DPR malah balik di impeach DPR.

        • Anda terlalu awam dlm hukum ketatanegaraan bung. Hanya ikut2an masy alay yg baru melek internet trs jd ikut2an hujat DPR appun yg dilakukan. sbgian besar masy tdk paham teknis penganggaran dimana DPR slalu selamatkan uang negara yg berpotensi di korupsi Departemen2/kementrian (krn alokasi yg berlebihan yg kmdian dipangkas DPR untuk dialihkan ke bidang lain yg lbh penting). Adapun bnyak anggota yg kmudian memainkan wewenang yg dia punya itu Iya ada bhkan mngkin bnyak. Tapi secara institusi.. DPR (yg termasuk segelintir lembaga Legislatif terkuat di dunia selain di amerika, eropa sana) adalah institusi wajib sbuah negara demokrasi.

  5. Kalau ini saya setuju.

  6. Ehem..

    Saya akan berhitung dengan metoda ngawurisasi.

    015 apbnp 101,6 T
    2016 apbnp 108,7 T
    2017 apbnp naik 20% dari apbn 108 T
    20% x 108 = 21,6 T
    21,6 T + 108 T = 129,6 T

    Jika konsisten terus naik 20% per tahun maka

    100% + 20% = 120% = 1,2

    2018 129,6 x 1,2 = 155,52 dibulatkan 155,5 T
    2019 155,5 x 1,2 = 186,6 T

    2015 – 2019 :
    101,6 + 108,7 + 129,6 + 155,5 + 186,6 = 682 T

    Kesejahteraan pegawai sepertiga dari anggaran
    Operasional dan pemeliharaan sepertiga dari anggaran
    Sepertiga sisanya digunakan untuk pembelian alutsista pengganti dan pengadaan baru.

    682 / 3 = 227,3 T

    jika kurs 13500

    227,3 / 13,5 = USD 16,8 milyar

    USD 16,8 milyar untuk alutsista saja dari anggaran tahunan.

    2020 186,6 x 1,2 = 223,92 dibulatkan 223,9 T
    2021 223,9 x 1,2 = 268,68 dibulatkan 268,7 T
    2022 268,7 x 1,2 = 322,44 dibulatkan 322,4 T
    2023 322,4 x 1,2 = 386,88 dibulatkan 386,9 T
    2024 386,9 x 1,2 = 464,28 dibulatkan 464,3 T

    2020 – 2024 :

    223,9 + 268,7 + 322,4 + 386,9 + 464,3 = 1666,2

    Sepertiga kesejahteraan prajurit
    Sepertiga operasional dan pemeliharaan alutsista
    Sepertiga untuk pengadaan alutsista.

    1666,2 dibagi 3 = 1666,2 / 3 = 555,4 T

    kurs 15000

    555,4 / 15 = 37 (dibulatkan)

    USD 37 milyar (tahun 2020 – 2024)
    USD 16,8 milyar (tahun 2015 – 2019)

    USD 37 milyar + USD 16,8 milyar

    37 + 16,8 = 53,8

    USD 53,8 milyar dalam waktu 2015 – 2024

    Jika USD 3,8 milyar untuk infrastruktur pangkalan militer (tahun 2015 – 2019) jadi kurs masih 13500 sehingga :

    USD 3,8 milyar x 13500 = 51300 milyar
    51300 milyar = 51,3 T

    USD 3,8 milyar = 51,3 T untuk infrastruktur pangkalan militer.

    53,8 – 3,8 = 50

    tersisa USD 50 milyar untuk beli alutsista dalam kurun waktu 2015 – 2024.

    USD 50 milyar itu dapat apa saja ya ?

    saya prediksi :

    Bagian alutsista AD : USD 7,5 milyar
    Bagian alutsista AL : USD 21,25 milyar
    bagian alutsista AU : USD 21,25 milyar

    AD dapat bagian terkecil sebab di MEF 1 sudah dapat bagian terbesar.

    Kata bung Tukang Tipu Al Ngibuliyah di MEF 1 dananya hampir USD 31 milyar, dari mana dananya ya tanya saja sama bung Tukang Tipu dan jangan tanya saya.
    Saya prediksi dari hampir USD 31 milyar itu bagian AD saat itu adalah 60% nya.

    60% = 0,6

    31 x 0,6 = 18,6

    Jadi bagian AD saat itu adalah USD 18,6 milyar dimana sebagian di antaranya untuk beli sejumlah Apache yang cukup untuk memuat 300 helm.

    Xixixixixi

    Saya hanya menghitung saja lho.
    Menghitungnya pun dengan metoda ngawurisasi.

    • bung kapan edisi ngitungnya lagi? kangen nih

    • Ngawurisasi tp kurang memperhatikan poin artikel : “TNI berhutang dalam konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).”

      Tolong itung ulang jd ngawurisasinya bisa di-approve orang perhatikan poin artikel, Jd bukan “Ngawurisasi-nya” yg sdh “dirancang duluan” lalu di publikasikan..
      Update dong “Ngawurisasi-nya~”..
      Behahaha

      • Tuh sudah saya kasih di bagian “sepertiga untuk operasional dan pemeliharaan”.

        Hutang BBM yang 8 Trilyun itu bisa dibayar pemerintah melalui kenaikan APBN-P yang 20% itu.

        Makanya tolong perhatikan kalimat “sepertiga untuk operasional dan pemeliharaan”.

        BBM itu untuk keperluan operasional juga khan ?

        Dan saya menghitungnya secara global untuk 10 tahun.

        • 21,6T : 3 = Tambahan 7,2T/Tahun untuk Operasional dan Pemeliharaan Alutsista.

          Oke, ini tidak spesifik.
          Pertanyaannya :

          1. Tidak ada perhitungan dalam tahun ke tahun alutsista juga bertambah, Otomatis Operasional juga bertambah.

          2. Ini dana juga digunakan untuk Perawatan, nah Spare Part itu mahal apalagi mantra Udara.

          3. Tidak ada kalkulasi Hutang ini kapan bakal SELESAI.

          4. Permintaan Legislatif kan jelas Hutang ini termasuk diprioritaskan.

          5. Saya selalu baca kalkulasi anda selalu utamakan Pembelian, ini lawak sekali bagi saya..

          10Tahun?
          Tolong tambah referensi anda krn saya baca artikel, dan saya ambil kutipan sebagai berikut :
          “Piutang dari pengadaan bahan bakar untuk TNI yang mencapai Rp 10 triliun belum dibayarkan sejak 2014.” (Tempo)
          3 TAHUN (2014-2017) BERHUTANG 10T.

          3,3T/PerTahun TNI berhutang.
          7,2T Tambahan Anggaran untuk bayar Cicilan Hutang (Dalam 3Tahun) + Selanjutnya tidak hutang lg saja 7,2T tersebut HANGUS.

          Jd kalkulasi anda saya anggap tidak update..
          Imho saya.

  7. Aaaaa klu yg ini baru mantap.
    Pak.sy setuju

  8. Berarti yang tersisa ya dr pihak Eksekutif..

    Karna memang pihak Eksekutif selama ini lebih mengutamakan APBN untuk Infrastruktur PSN (Proyek Strategis Nasional).
    APBD saja dipotong selalu untuk PSN ini malah sampai defisit sampai dicari (Hutang, Pemotongan APBD, Menawarkan ke Investor sebagian) karna PSN – PSN ini memang banyak yg belum selesai2 sesuai target (Periode Rezim ini sampai 2019, maka akan sulit untuk membuktikannya disaat *pencalonan selanjutnya).

    Jd kemungkinan ini 30:70 , sulit sekali dicapai apalagi kita sudah pada tau kan “Badai Tahunan” defisit anggaran tahun 2018 diperkirakan masih ada.
    Kalau dipaksakan naik maka Menkeu bisa pusing lg (Anggaran mana lg bakal di pangkas?).
    Defisit pada RAPBN Perubahan 2017 = 2,92%

    $,$

    • la emang bangun infrastruktur itu harus semua dari pemerintah gitu? bangkrut bos indonesia. makanya beberapa proyek ditawarkan kepada swasta agar tidak terjadi defisit anggaran seperti yang kamu katakan. sebagai contoh pembelian alutista, jika indonesia tidak menerima pinjaman dari luar dan hanya mengandalkan anggaran yang tersedia ya gak bisa beli alutista yang banyak dan mahal.
      btw setelah artikel perppu makin tajam saja komentarmu terhadap artikel yang berhubungan dengan pemerintah (khususnya eksekutif).

      • Perasaan gak ada tuh kata harus pake APBN semuanya untuk Infrastruktur..
        Hihihi

        Tajam sampai2 tak ada yg bisa bantah ya?
        Bagus dong, ada yg blg jkr dpt perhatian dr instansi tertentu so berkomentar “Hore, Uye, Mantap, Lanjutken, dll” saya rasa gak perlu terlalu sering..

        Saya berikan kan data, jd balas dengan data aja.
        Sekali balas komentar gak masuk akal ya jujur aja jgn marah kalau saya males balas hihi,
        Salam..

  9. Amin semoga 2 periode

  10. semoga semoga makan kerupuk sana loh #em ha ka

  11. Tanya saja pemborong2 lokalan…diluar jakarta…apa banyak proyek dr PU?….tanya pelakunya…sep gak kerjaannya sekarang…

  12. Mantaplah klu bgt, asal anggota komisi A tdk minta komisi jg dr persetujuan tsb!he3

 Leave a Reply