Jun 102014
 

PT-Freeport-Indonesia

Jakarta, Rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia hingga 2041 oleh Pemerintah Indonesia mulai membuat kuping anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) panas. Sebab, kesepakatan perpanjangan kontrak bisa melanggar aturan.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pemerintah tak bisa begitu saja memberikan perpanjangan kontrak Freeport. Ada beberapa syarat perpanjangan kontrak yang harus dipenuhi. Pertama, pemerintah harus memastikan rencana bisnis Freeport sudah memenuhi berkepentingan nasional atau tidak.

Kedua, penerapan kenaikan royalti dan luas wilayah tak bisa diberikan sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan. Ketiga, Freeport harus sudah melakukan transfer sumber daya manusia dan teknologi tambang bawah tanah.

“Tak hanya soal ekonomi atau kewajiban divestasi, Freeport harus punya rencana transfer teknologi dan metode menambang ke pekerja lokal,” ujar Bambang yang juga Sekretaris Fraksi PDI-P itu.

Transfer teknologi harus masuk dalam memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dan Freeport.

Makanya, Komisi VII akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik atas MoU perpanjangan kontrak karya Freeport itu. “Apakah itu merugikan Indonesia atau tidak. MoU jaminan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041 itu kebijakan strategis, tak bisa sembarangan,” kata Bambang, Senin (9/6/2014).

Bobby Adhityo Rizaldi, anggota DPR dari Fraksi Golkar, menambahkan, perpanjangan kontrak tak bisa dilakukan pada masa sisa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai Peraturan Pemerintah No 24/ 2012, perpanjangan bisa diajukan paling cepat dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak pada 2021. Ini artinya, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan di 2019 dan dilakukan oleh pemerintah baru.

Mengaku belum melihat MoU perpanjangan kontrak, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Saifudin Donodjoyo, berjanji bila partainya berkuasa di pemerintahan kelak, kontrak-kontrak karya termasuk kontrak karya dengan PT Freeport akan ditinjau ulang, termasuk soal perpanjangan kontrak dalam pengelolaan tambang oleh Freeport.

Nur Yasin, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menentang rencana pemerintah memberi perpanjangan kontrak Freeport. “Tak ada alasan bagi pemerintah memperpanjang kontrak Freeport,” ujarnya. Indonesia harus mampu mengelola tambang tembaga, emas, dan perak di Grasberg sendiri pada 2021 nanti. (Asep Munazat Zatnika, Agustinus Beo Da Costa / Kompas.com)

  56 Responses to “DPR Pertanyakan Perpanjangan Kontrak Freeport”

  1. cuma nanya..??

  2. lumayan 2 besar

  3. 10 besar gan πŸ™‚

  4. Mudah2an jelas,lanjutkan…..!!!!

  5. Ngeri” sedap

  6. memang sepantasnya dipertanyakan dan ditindaklanjuti..

  7. Hadirrr

  8. begitulah seharusnya jadi wakil rakyat…bukan hanya diam melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, jika memang merugikan rakyat maka itu pemerintah harus diluruskan. Menurut hemat saya itu KK freeport gak usah diperpanjang kelola sendiri aja, jika terbentur masalah dana, SDM, teknologi nanti bisa kerjasama dgn pihak laen. Kalau Mamarika ngancam maksa boleh diperpanjang asalkan sesuai aturan perundangan indonesia, misal mayoritas saham hrs dipegang indonesia dlsb…

    • Saya yakin para petinggi RI dan juga Rakyatnya juga ingin freepot itu tidak diperpanjang lagi bung, Tapi sepertinya tidak semudah mengucapkan atau bayangan kita masyarakat banyak. Kalaupun nanti freepot tetep di perpanjang kontraknya bukan berarti pemerintah tidak ada niat untuk melindungi SDM kita di sana, melainkan karena pemerintah melindungi SDM atau hal lain yang jauh lebih besar dan lebih penting. Maaf hanya pendapat pribadi lho dan bukan tidak nasionalis..

      • Setuju bung kita bisa komentar kalo kita tau persis masalahnya… kl baru tau hanya dari media atau kulitnya saja waduh….! Kalo sy mending baca aja deh… boleh saja kita khawatir sda kita takut dikeruk semua oleh asing… tp yakinlah semua itu pasti sudah dipikirkan oleh petinggi2 kita… tidak semudah yg kita pikirkan…

        Maaf cm pendapat pribadi dr tukang rujak

  9. Harus itu

  10. Dpr harapan terahir penyelsean frepot,supaya kontrak frepot tidak merugikan indonesia. Berharap aja dpr teriaknya bener” untuk membela kepentingan indonesia bukan teriak karna ga kebagian jatah fe dr frepot

  11. Oooo…br rencana..kirain sdh deall…emang cerdik pemerintah kita skrg..

  12. Yang jelas pulau irian mulai dari kepala burung hingga ke ujung selatan memang banyak mengandung logam berharga. Terutama mineral emas.

  13. hrs rebut kembali agr bangsa ini 100%menikmati hsil tambang negara sendiri.
    yg penting jgn dikorupsi

  14. haruz bget.. jgn sampek pemimpin negri ini trus2san di cekokin oleh asing trutama ASU. harus kepentingan nasional bkn kpentingan pihak2 tertentu.. freeport hak rakyat indonesia khususnya papua. jdi pempin harus bisa menjga dan mempertggung jwbkan kpd rakyat..

  15. DPR nanyain duit bancakannya kali gan

  16. kayaknya Anggota dewan yang terhormat perlu disupport agak nyalinya nga’ down menghadapi mamarika beserta antek2 serta cecunguknya di indonesia…

  17. Mengenai masalah freeport semoga pejabat kita tidak mementingkat perut pribadi, tapi lebih mementingkan rakyat banyak.semoga pejabat kita cerdas bukan smata karena duit. Slam dari rakyat yg gajinya pas2an

    • @kang somay…
      Sudah pas2 an bayar pajak lagi buat menggaji para birokrat yg kadang malah ahli korupsi, sikat sana sini tak lagi ingat fungsinya sbg pelayan publik…menggemaskan..

      • Betul bung@Ipur , sedih liatnya ibu pertiwi menangis kekayaan alamnya terjajah. Tanpa bisa berbuat apa. Mudah2an pejabat kita tidak korup untk memutuskan ini semua

  18. Anggota DPR adalah Wakil rakyat, jadi harus mewakili kepentingan rakyat.

    • Lha bukannya selama ini para anggota dewan yang MERASA terhormat itu sudah mewakili rakyat?
      Mewakili rakyat untuk plesiran ke luar negeri.
      Mewakili rakyat menikmati fasilitas mewah.
      Mewakili rakyat…… silahkan tambahkan sendiri πŸ˜€

      #Lagi_Sensi

  19. kali ini saya dukung tu dpr .semoga gak hanya tinjau .tanya. atau apalah…yang terpenting tindakan nyata

  20. maaf OOT…bung diego hiu kencana jilid 9 bung PS kok blm nongol ya?…

  21. kenapa ya sdh berapa presiden koq tdk mampu mengatakan “tidak” kpd freeport..apa ada deal2 di belakang itu,Saya jd tdk yakin jk pemerintahan yg akan datang mampu membebaskan papua dr jajahan freeport..bgmn klo ciptakan rasa tdk aman khususnya dikawasan pertambangan freeport,buat mereka merasa tidak aman lg berinvestasi di papua,klo perlu arahkan opm utk culik expatriat yg ada di freeport..mobilisasi karyawan freeport utk mogok dan demo menuntuk kenaikan upah 300% serta peningkatan kesejahteraan karyawan..mungkin gak ya…

    • kan sudah terjadi..
      sipil bersenjata nembaki mobil operasional freeport, juga demo para karyawan.
      tapi apa akibatnya?
      pemerintah malah dituduh tidak bisa melindungi dan memfasilitasi kepentingan investor yg sudah menanamkan modalnya di freeport.

      serba salah kan?

    • yang ditembaki oleh mereka kan justru sipil yang tidak bersenjata dan masyarakat Indonesia bung, mana berani mereka menembaki expatriat..lha dana mereka, persenjataan mereka itu ga mungkin jatuh dari langit..pihak amerika juga ga akan begitu saja membiarkan freport lepas dari mereka, bukan hanya kita yang punya nasionalisme bung, mereka pun punya..tinggal siapa yang jiwa nasionalisme nya lebih tinggi..salam

  22. Kalau menurut saya, kelumit yang ada sekarang ini karena pemerintah di setiap generasi tidak konsisten menjalankan UU. Perlu diperbaiki dulu sistemnya yang bisa menjadi guidance pemerintahan mendatang untuk menjalankan amanat rakyat. Setiap peraturan perundangan dibawahnya spt perpu/kepres yang bertentangan dengan UU, sesuai hirarkinya akan batal demi hukum, contoh kasus pp utk minerba.

    Dalam kasus freeport ini, negara kita sudah sangat dirugikan setiap tahun oleh freeport. Royalty yang cuman 1% terbilang sangat kecil untuk kekayaan alam yg akan habis dan tidak terbaharukan lagi, seharusnya bisa 6-10%. Dan dalam MOU ini juga pemberlakuan kenaikan royalty baru bisa diterapkan setelah tahun 2021 padahal peraturan mengenai besaran royalti yang baru sudah terbit sejak tahun 2005.

    Divestasi saham yang cuman 30% jelas melabrak peraturan yang mengharuskan divestasi saham 51%, lalu bagaimana implikasi azas keadilan bagi perusahaan tambang lainnya.

    Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pemberdayaan potensi ekonomi penduduk lokal dan kerusakan lingkungan yang malah pasti akan menimbulkan cost yang lebih besar bagi kita.

  23. denger denger dari sms sih ada tambang tanah jarangnya,bahan bakar kapal induk yang bisa di bikin meledak.

  24. Itu dia bung @phoenix persoalannya, malah ada yg sudah mengeluarkan statement anggaran pertahanan akan dinaikan menjadi 1,5%. Tapi apakah itu sudah memenuhi kebutuhan riil?? Jgn hanya mengejar peresentase dr PDB semata.

  25. Kalau tdk distop sampai 2021 bisa2 habis bumi Papua dari tanah sampai isinya diangkut ke amriki.Ayolah undang2 minerba diterapkan jgn tebang pilih.Gimana sih komitmen NKRI harga mati itu?Ini sih NKRI mati benar2 mati skak match

  26. Halah sinetron WANI PIRO…
    paling2 endingnya ga jauh beda…

  27. Tenang dulu; belum ada yang neken kontrak kan! baru rancangan doing. Soalnya u.u. Melarang juga. Bisa jadi sby tipu ASU dulu. Biar usmc ngga mendarat dulu di Papua. Kalau 2 tahun lagi kekuatan lebih mumpuni

  28. alhamdulillah
    kompor gas ane meledak suaranya nyampe senayan,
    minimal dapet perhatian….
    pahitnya ya 51%… amiiin
    maaf bung diego kemarin nyampah terus
    bung satrio maaf klo nyang ini kita beda pendapat
    warjager kita berdoa dan berharap yang terbaik buat negeri kita utamanya soal freeport

  29. Pesan untuk anggota dewan menjelang afkir jangan ngasih TOT coruption ya sama anggota DPR yang baru..

    • Ngga ada masa jabatan bung. Contoh pak permadi pdip. Mulai taun berapa tuh orang di pantat ijo. Paling kayak lurah. Kalo bagus naik ke camat, di pantat ijo juga kayak gitu. Paling tinggi di banggar (paling basysysysyah)

  30. Ayo kamu bisa. “ucapkan TIDAK” pada ASU. bangkrut2 dah ASU.

  31. yahhh…. telat yang terhormat!!! ko baru sekarnag nanyain kontrak Freeport??? kemarin2 ke mana tuh?

  32. @Anggota DPR berkata,……………………………WANI PIRO?????

  33. kenapa baroe sekarang mempertanjakan freeport, apakah ini berarti poera-pora terlambat?

  34. Gagalkan!!!!!!
    Ayo DPR,seburuk apapun kalian di mata masyarakat…..buktikan bahwa kalian masih Nasionalis pembea kepentingan Bangsa……
    Divestasi 51 persen harus dijalankan!!!!!

    Man tuh senjata GAHAR nya??????
    Mana dampak hasil kerja sama dg RUSIA??CHINA??IRAN??

  35. NYESEKK… MIRISS…. GA HABIS PIKIR….!!!! seberapa besar dosa yg di tanggung pemimpin yg tidak AMANAH..??? SADARLAH WAHAI PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN….!!!!

  36. saya suka dengan kata2 ini :

    “Sukhyar menerangkan, dengan berubahnya bentuk perjanjian menjadi IUP, maka kedaulatan negara berada di atas segalanya. Sehingga pemerintah dapat menentukan sesuka hati peraturan yang diberlakukan untuk Freeport.

    β€œKita mau naikkan royalti, divestasi saham, bahkan sampai kurangi produksi Freeport atau cabut izinnya itu terserah pemerintah, kedaulatan negara di atas, kalau kontrak karya posisi pemerintah dan Freeport sama, keduanya harus patuhi isi kontrak,” tutupnya”.

    Semoga saja benar adanya..

 Leave a Reply