Oct 122017
 

Jakarta, Jakartagreater.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut penyerangan yang dilakukan sekelompok massa pada Rabu 11-10-2017 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap demokrasi.

“Ini bukan semata-mata pengrusakan kantor, tetapi juga pengrusakan terhadap simbolisasi negara. Ini serangan terhadap kehormatan negara. Kejadian ini adalah kejahatan dan serangan terhadap demokrasi yang dicoba dijaga dan dipertahankan oleh teman-teman di Kemendagri,” ujar Arteria melalui keterangan tertulisnya pada Kamis 12-10-2017 di Jakarta.

Arteria Dahlan menyatakan memahami suasana kebatinan para pengunjuk rasa, akan tetapi Arteria Dahlan mengutuk dan mengecam keras aksi yang berujung tehadap pengrusakan kantor Kemendagri. “Ini harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum, saya minta kepada jajaran Kepolisian untuk mengusut tuntas dan memberikan sanksi seberat-beratnya,” ujar Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan menegaskan peristiwa tersebut harus dipandang sebagai suatu kejahatan serius, agar tidak menjadi preseden menggunakan kekerasan untuk memaksakan keinginan. Sebelumnya Kantor Kementerian Dalam Negeri diserang sekelompok massa yang menurut Kemendagri dari pendukung calon Bupati Tolikara, Papua yang kalah.

Korban perusakan Kantor Kemendagri dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, 11/10/2017.(Kemendagri)

Massa yang berjumlah puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu 11-10-2017 pagi, menuntut Mendagri Tjahjo Kumolo mengesahkan pasangan John Tabo-Barnabas Weya. Keduanya kalah dalam Pilkada Tolikara 2017, lantas mengajukan gugatan ke MK atas sengketa hasil Pilkada namun tetap tidak menang.

Unjuk rasa yang berakhir pada perusakan kantor Kemendagri. Sejatinya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri bersedia menerima perwakilan massa pada Rabu 11-10-2017 siang, untuk berdialog, namun massa menolak. Akhirnya perwakilan massa kembali ke kelompoknya dan berteriak memprovokasi hingga terjadi tindakan perusakan. (Antara)

  19 Responses to “DPR RI : Penyerangan Kantor Mendagri Kejahatan Demokrasi”

  1. hati- hatiii.. hatii-hatiii.. provokasi.!!!!!

  2. Namanya juga kompetisi pilhan daerah, ada yang kalah tentu juga ada yang menang, ini orang-orang yang pada ngamuk itu macam mana, maunya menang sendiri, pilihannya ndak boleh kalah….kayak anak-anak play group rebutan permen saja….memalukan kalau di lihat anak SD, kalau ada orang gila lihat, dia akan bilang” wahhh ada teman-teman saya rupanya….”

  3. Gak legowo siap kalah, pasti alasan klasiknya kecurangan tapi kok Polisi gak bs mengantisipasi klu yg lalu cpt bereaksi pake acara disangkakan perbuatan makar segala!

  4. Gilaaa, protokol securitynya bagaimana?

    Jika sekelas kementrian dapat diserang bagaimana negara ini melindungi rakyat jelata seperti saya???

    • Kalo di kantor kementrian selain kementrian pertahanan tdk punya protokol security bung. Tp kalo yg anda tanyakan adalah petugas keamanan kantor alias satpam pasti ada dan berlaku prosedur keamanan yg bersifat umum.
      Artinya setiap tamu datang, ditanya ingin ketemu siapa dan kepentingan apa lalu diarahkan oleh satpam.
      Pd saat kejadian para perusuh berprilaku spt tamu biasa yg akan menghadap ke dirjen Otda.
      Sementara kawan2 mereka menunggu diluar pagar. Begitu ada sinyal dr kawan mereka yg didalam, mereka masuk tanpa ada petugas satpam yg mampu menghadang. Kejadian dalam hitungan menit saja itu sampe dng terjadi bentrok.

      • Ya tapikan ada fungsi Intelegent di kepolisian lagian setiap ada kegiatan demo atau pengerahan masa harus sepengetahuan dan Izin dr kepolisian! Ini makanya saya blg kok polisi gak bs mengatisipasi berarti aksi ini ilegal dong!

        • Awalnya mereka bkn mau demo bung. Hanya mendatangi kantor kemendagri utk meminta SK pengangkatan Gubernur sesuai kemauan mereka.
          Kalo tujuannya demo kan harus lapor di kepolisian dulu sesuai aturan main, agar polisi bisa menyiapkan personil pengamanan. Jd bukan salahnya polisi.

  5. terimasajalah itulah DEMOKRASI REPUBLIK di negara mana pun azas Demokrasi Republikkadang menyampaikan pendapat-teguran atau tidak senang biasanya dengan cara arogansi seperti kejadian ini dan itu soal biasa dari aspek saya, cuma dalam hukum pidana dan perdata memang kalau ditemukan kesalahan dan bukti ya ditangkap dan dipenjara dan denda, bukan supaya kapok tapi itulah prosesnya.

    sekarang masalahnya adalah tuntutan rakyat itu apa ? dan upayakan sebagai aparat negara jangan anggap sepele suatu masalah kalau tak mau rakyat turun kejalan dan berontak terjadi anarkis.

    Kalau menyangkut perda basah cepet minta ampun prosesnya heeheheeee

  6. Pengrusakan thd simbolis negara adalah fatal dan kesalahan besar yg harus di hukum berat, ………. tetapi coba interosfeksi kenapa hal ini bisa terjadi, …… ???

 Leave a Reply