Jul 142017
 

Gedung DPR RI (Davidelit)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat menerima Surat Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“(Perppu) sudah masuk ke DPR dan kami akan memproses sesuai peraturan perundangan,” ungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, pada Kamis 13-7-2017 di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Agus Hermanto menjelaskan Perppu adalah diskresi Pemerintah sehingga Undang-undang Nomor 17  tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.

Surat Pemerintah terkait Perppu Ormas itu akan dibicarakan secara resmi di Rapat Paripurna DPR dan selanjutnya diproses dalam jangka waktu sekali masa sidang.

“Masa sidang depan dapat diproses Perppu itu. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU, tetapi kalau tidak disetujui maka kembali ke UU Nomor 17  tahun 2013,” ujar Wakil Ketua DPR.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Ormas pada Rabu 12 Juli 2017.

Wiranto mengatakan Perppu ini diterbitkan karena keadaan yang mendesak sebab perkembangan sekarang ini, sementara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.

Jalur Hukum

Jika nantinya Perppu Ormas itu disetujui DPR dan jadi Undang-undang, pemerintah mempersilakan organisasi kemasyarakatan yang nantinya dicabut izinnya dan dibubarkan, dapat menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan eksistensinya.

“Kalau ada ormas dianggap bertentangan Pancasila, boleh melakukan pembelaan, masuk pengadilan boleh, masuk MK juga boleh, silakan tidak dilarang, yang penting kan adil,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9, bertajuk “Perppu Ormas Untuk Menjamin Demokrasi dan Keutuhan NKRI”, di Jakarta, Kamis.

Wiranto mengingatkan di balik keputusan penerbitan Perppu Ormas, pemerintah memandang saat ini  ada ideologi-ideologi yang berupaya menggantikan ideologi negara.

“Katanya kondisi belum mendesak, masih aman bisa ke sana-kemari, tapi perlu diingat ada ideologi yang mau menggantikan ideologi negara, dan ideologi itu dipidatokan dan disosialisasilan di publik. Kalau kita khilaf dan alpha bisa jadi nanti kita sudah terlambat,” tutur Wiranto.

“Kalau dicabut ya bubar, kalau bikin ormas lagi silahkan, tapi akan dilihat menyimpang lagi atau tidak, kalau menyimpang lagi ya bubar lagi,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menekankan pemerintah menyadari ormas merupakan penentu dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya mengantarkan bangsa menuju kemerdekaan lepas dari penjajahan.

Namun dalam kenyataannya, kata dia, saat ini dari total 334.039 ormas di Indonesia, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga berpotensi mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik di tengah lapisan masyarakat, dilansir ANTARA, 13/7/2017.

 

  123 Responses to “DPR Terima Surat Terkait Perppu Ormas”

  1. Sungguh sangat berbahaya jika kelak ada Presiden yang sembarangan mengeluarkan Perpu saat tidak ada alasan-alasan genting yang memaksa (Prof. Mahfud MD)

    • kan ada dpr..ada ahli..ada pengamat..ga usah parno…

    • Kalau iya, Itu mengingatkan kita ke Zaman Orba.
      Otoriter soal Perpu untuk menangkal Bibit oposisi (Ini bertentangan dgn Demokrasi).

      Yg sudah terbukti saja kita sebut ada kesamaan dgn Orba yaitu, Hutang naik dr PDB untuk Infrastruktur..
      Dizaman Orba jg begitu, hutang untuk Proyek Infrastruktur, Menstabilkan Pangan, dan Mendirikan Organisasi atau Badan “Abal2” dgn nama kaedahnya Untuk kemajuan Negara dan dirinyalah “NKRI Banget”.

      Nah organisasi tsb saya rasa bisa kita lihat dr pembentukan UKP PIP, sampai sekarang 0 HASIL. Itu imho saya.

    • Maaf nich Bung Raya Jaya, Bung Chaplin sebaiknya baca dulu apa itu UU Nomor 17 tahun 2013 dan apa itu perpu nya agar Komentar Bung Berdua bisa fokus dan tidak ditunggangi sikap politik Bung Berdua terhadap rezim ini.
      1. UU Nomor 17 tahun 2013
      Pasal 59 ayat 4 UU Ormas menjelaskan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran “ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme”.
      “ini lah yg menjadi kesulitan Pemerintah sejak mengumumkan pelarangan HTI, di UU tersebut belum mengatur tentang Ormas Radikal berafiliasi ISIS/teroris dan Ormas bertujuan khilafah”
      Jadi jangan mengembara pikiran kita dan tidak fokus malahan melenceng beropini bahwa “perpu ini untuk menghidupkan PKI ??? ” Pelarangan terhadap PKI malahan lebih tinggi dari UU yaitu tap MPR RI.

      2. Khilafah dalam beberapa tafsir adalah menerapkan hukum syariah Islam , hal ini sangat BAGUS saya pun sangat setuju kita semua yg beragama Islam dapat menjalankan syariah Islam dengan baik, Bank Syariah diakomodasi, Pendidikan Islam sangat diperhatikan, Pesantren dan Rumah sakit Islam dll.
      Tetapi Anda berdua harus jujur pada diri sendiri , APA ARTI KHILAFAH bagi HTI :
      1. Dasar Negara Pancasila harus diganti
      2. Bahasa Negara adalah Arab
      3. Berafiliasi dan tunduk dengan pemimpin / Khilafah Dunia yang mereka syaratkan harus keturunan Bani Quraisy
      4. banyak lagi , .

      • Bung Senopati,
        Terimakasih pencerahnnya tp sekali saya “Ulangi”, Siapa anda? Dan siapa pula Megawati beserta Eksekutif?
        Tak peduli siapapun anda, yg saya tekankan itu adalah Hak HT di pengadilan agar Pembubaran ini sah dimata hukum bkn membabi buta..
        Sekali lg Perpu yg “akan” diterbitkan tsb memang faktanya Otoriter dalam menentukan sikap, yg jelas poinnya di Perpu tsb Eksekutif berhak menutup Organisasi manapun yg bertentangan dgn pancasila nah itu boleh saja..
        Tp disatu sisi pernyataan Wiranto adalah ada kata “Dianggap” nah kata dianggap ini adalah bentuk “Penghakiman satu pihak”/”CACAT HUKUM” yang adalah berasal dr Kalangan Eksekutif itu juga.

        Dalam artian bukan Pengadilan yg membubarkan..
        Yg menjadi masalah adalah HTI tdk mengakui berlawanan dgn NKRI, nah disitu berarti tinggal Pembuktian kan?
        Kalau asal menutup itu namanya radikal, pemerintah menurut saya sudah radikal, otoriter, maupun Diktator kalau begitu..

        Begitu bung seno, jd bkn masalah Sikap Politik.
        Saya orang netral kok, Kan jelas dipengadilan siapapun yg menang saya dukung. Pegang aja cakap saya..

        Yg justru bersikap ala politikus dan memihak itu anda bung senopati..

        Dari 2 nomor kutipan anda diatas itu kan sudah jelas pendapat anda soal HTI, nah skrg kasarnya saya tanya anda siapa? Hakim?
        Gk ada dlm sejarah orang dieksekusi dulu baru diadili karna kalau tidak ada putusan pengadilan maka siapapun berhak mendapatkan -Hak Azas Praduga Tak Bersalah- (Ini dasar jawaban dari pertanyaan2 yg blg gak perlu pengadilan maupun siapapun yg dukung ini Perpu)..
        Salam

        • UU no 17 tahun 2013 itulah wujud nyata yang selama ini KITA bilang sebagai “reformasi yang kebablasan” atau “demokrasi yang kebablasan”`

          UU dibuat sebagai aturan main, Pemerintah berfungsi sebagai penegak hukum tersebut dalam kerangka hukum positif.

          Ormas yang melanggar UU harus dihukum. Koridor sudah sangat jelas. Ibarat maling ayam ketangkap nyuri, yaa harus ditindak polisi, baru ke pengadilan untuk membuktikan kesalahannya.
          Orang korupsi harus ditindak, baru dibuktikan di pengadilan.

          UU no 17 2013 tersebutlah yang salah, seharusnya Ormas melanggar hokum langsung ditindak, baru kemudian dibuktikan di pengadilan.

          Perpu tersebut untuk mengembalikan penegakan hokum tersebut.

          Satu lagi, Dibubarkan bukan berarti diTangkap looh bung?
          Ini untuk menjawab “diktator baru?”

          Dibubarkan yaa silakan saja oknumnya untuk mengadu ke pengadilan dan/atau membuat Ormas lain lagi.

          Beda dengan Komunis, tengkatnya adalah dilarang. Jika masih melakukan kegiatan/atributnya maka langsung ditangkap bukan dibubarkan.

          • Tolong anda bisa bedakan sebuah Vonis terhadap Individu dan Vonis terhadap Organisasi.

            Vonis tsb beda, penetapan Tersangka dan Dittangkap? Bagaimana bisa anda menangkap anggota Organisasi yg sudah disahkan dr Jaman 80an?
            Vonis kasus ini adalah Pembubaran.

            Nah poin saya itu jelas, Vonis ini tdk bisa ditentukan oleh lembaga Eksekutif beserta jajarannya melainkan dr Lembaga Yudikatif yaitu Pengadilan.

            Tak perlu jauh, Cukup Pengadilan tahap awal asal sudah diketok palu maka sah dibubarkan, beda halnya banding.

            Ente dapat referensi dr mana Pemerintah (Eksekutif) sebagai Penegak Hukum?
            Bagian Penegakan hukum hanya urusan Yudikatif.

            Oke jalan tengaj saja, bagaimana kalau pakai sistem pembekuan sementara?
            Karena memang tidak ada yg punya hak mengatakan Ormas tertentu manapun Anti-NKRI/Pancasila selagi mereka belum di ketok palu pengadilan.

            Itu aja, kan jelas siapa yg mihak?
            Saya gak mihak kok, saya menyesuaikan dengan slogan negara kita ini “Negara Hukum” “Negara Demokrasi”.

            Negara Hukum = Semua permasalahan diselesaikan secara Hukum dahulu, sebelum ada putusan (Vonis) maka siapapun berhak mendapatkan Azas Praduga Tak Bersalah.

            Negara Demokrasi = Siapapun WNI berhak berkumpul menyalurkan pendapat asal tdk melanggar koridor dasar Negara (Dalam hal ini Ormas manapun yg ada di Indonesia menolak mengakui anti-pancasila maka kembali lagi ke Atas : Hukum).

            Legislatif – Eksekutif memang berhak bikin UU tp membuat UU tsb tolong jangan sampai ubah Dasar Negara (Hukum & Demokrasi).
            Itu yg harus ditekankan..
            Trims.

      • Jawabannya blm di approve admin (gkada kata kasar kok, tenang),
        Sabar ya bung seno hehe

  2. Kelihatannya ada yg sedang belajar jadi diktator dengan mau bubarkan ormas secara sepihak, tanpa prosedur yg diatur oleh UU (Fadli Zon).

    • makanya dibuat perppu..dikirim ke dpr…dimana diktatornya?

      • Organisasi itu perkumpulan orang dengan pemikiran yg sama, contoh jkr ini fokus dibagian alutsista misalnya..
        Nah kalau sempat Seorang Presiden memberikan Syarat kewajiban bagi seluruh Organisasi untuk TUNDUK dalam artian misal di Perpu/Perpres itu ada bagian :
        – Tidak diperkenankan untuk membuat demo yang merusak kestabilan Negara.

        Nah ini poin nya ada artian mengambang nantinya,
        Contoh “Demo 212” siapa yg bisa kira bisa sebanyak itu?
        Tentu itu mengguncang Ekonomi, Kestabilan Negara, dll tp disisi lain kita tak boleh melarang orang Ber Demokrasi kan? Itu dia artian “kalau sempat” Seorang Presiden ini membuat Peraturan yg malah bikin pening, gak jelas tentu saja saya bakal sebut dia “SUHARTO KEDUA”.

        Mari kita sebut si dia ini “Seorang Presiden” saja jgn sebut nama, nanti malah ribut..

        • memang tujuan ber demo bukan untuk mengganggu kestabilan negara toh?
          ber demo adalah salah satu penyampaian aspirasi yang di atur dalam negara demokrasi..yang di atur oleh undang undang toh?

          • Bukan, berdemo itu bukan mengganggu kestabilan negara tp aspirasi sekelompok orang memberikan pernyataan langsung. Nah yg terjadi jika pendemo banyak maka sudah jelas artinya yg dikritiki oleh pendemo tak didengar oleh yg diatas. Jd demo ini bukan untuk mengganggu kestabilan negara.

            Itu hak warga negara.
            Yang mengganggu kestabilan itu yg ingin mengganggu dasar negara Pancasila salah satunya Demokrasi seperti Orba wilahkan liat sndiri hasilnya..

  3. Apabila penerbitan Perppu ini tidak didasari dengan pertimbangan yang objektif, maka Perppu ini tidak lain adalah bentuk kediktatoran berbungkus konstitusi (Atip Latifatul Hayat).

  4. Tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan Perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945. Perppu ini berpotensi ditolak untuk mendapatkan persetujuan di DPR RI (Hinca Panjaitan).

    • nunggu genting?keburu bubar?
      isis sebagai sample tidak cukup?

      • ternyata ISIS diciptakan untuk jadi kambing hitam. Oooo…..

      • Yaiya harus negara genting kalau mau bikin Perpu begitu bung, contoh di Turki.
        Bayangkan saja kalau Eksekutif mendapatkan Hak Luar Biasa HEBAT.
        (Membubarkan paksa Ormas manapun dgn dasar Pendapat dr Kalangan Eksekutif sendiri, dmn letak adilnya?)

        Silahkan baca dulu hukum acara pidana, yg tata caranya kalau Ormas itu salah negara menuntut ke Pengadilan lalu baru dibubarkan kalau terbukti.
        Barulah nanti Ormas tsb melakukan banding kalau merasa dirugikan.

        Bukan dibubarkan dulu baru suruh ke Pengadilan, ini udh amburadul namanya hahahahahaaaa

  5. Menurut saya, selain mengada-ada, pembuatan Perppu ini juga ceroboh. Entah kedaruratan apa yang terjadi sehingga buat Perppu (Ferry Koto).

  6. Kenapa Pemerintah mengeluarkan Perppu. Apalagi selama ini Jokowi menyampaikan tidak akan mengobral Perppu. Tapi malah sekarang mengeluarkan Perppu untuk UU yang tidak perlu di Perppu (Ahmad Riza Patria).

  7. Jika Perppu dikeluarkan hanya cari legitimasi untuk pembubaran HTI, ko jadi teringat bung Karno bubarkan Masyumi/ HMI desakan PKI (MS Kaban).

  8. Kalau HTI dibubarkan kemudian Komunisme dikembangkan itu apa hasilnya.? jelas sekali PKI didepan mata dibiarkan. Jadi ini kesalahan fatal bagi Jokowi (Amin Rais).

    • Memangnya siapa yang mau mengembangkan komunisme?
      PKI di depan mata? Di mana? Matane sopo?
      Kalo PKI benar-benar muncul tentu akan langsung digebug, digetok kepalanya!
      Pak Amien Rais, kenapa partai anda tidak keluar saja dari koalisi pendukung pemerintah?

      • Kader PDIP di DPR “Aku bangga jadi anak PKI” cari tw sendiri biar matanya kebuka………

        • Ente bangga nggak jdi “simpatisan isis” ? Wkwkwkwk….

        • memahami komentar jangan dipotong2, harus utuh. Dia bisa bangga jadi anak mantan PKI dalam konteks apa dulu

          • Benar… tonton video wawancaranya di youtube secara utuh biar jelas. Mereka siap bangkit dengan kader 20jt, ungkapnya. Inilah ancaman nyata bangsa ini Syiah & Komunis.

        • @Raya Jaya
          Saya belum pernah baca buku itu, maka saya tidak bisa komentar tentang itu hanya dari judulnya.
          Dia memang anak orang PKI. Tapi apakah dia juga PKI? Harus ditanyakan langsung ke orangnya.

          Yang jelas pemerintah tidak akan tinggal diam kalo ada yag coba-coba membangkitkan PKI atau kelompok apapun yang berhaluan komunis. Presiden sudah menyatakan dengan tegas akan menggebuknya.
          Maka komentar Pak Amien yang anda kutip itu sudah terpatahkan oleh ketegasan Presiden.

          Pokoknya PKI dan ajaran komunisme tidak boleh hidup di Indonesia. Harus diberangus.
          Juga ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, harus dilarang. Itu untuk semua ormas dengan basis apapun (basic agama apapun, nasionalis atau apapun) kalo bertentangan dengan Pancasila maka akan dibubarkan.

    • Ini pidato Soekarno yg mengindikasikan bahwa Soekarno itu marxisme atau golongan kiri ( tapi bukan PKI ) https://www.youtube.com/watch?v=5T9Hb3VA0hg

      Sesuai dengan pernyataan Suharto bahwa Marhaenisme nya Soekarno pada asas nya adalah Marxisme di video ini : https://www.youtube.com/watch?v=36pHS2HOEJA

      Jadi apatah PDIP itu mewarisi ideologi Marhaenisme-Marxisme nya Soekarno atau tidak, ya mari kita sama2 pikirkan dengan sebelum nya melihat pattern2 arah kebijakan dan manifestasi2 anti Islam pasca Pilpres 2014.

      Mengerikan kalau sejarah 60-an harus terulang..

      • tanda-tandanya sudah mulai muncul….

        • tanda2 apaan? sok tau bgt ente…pki sdh lama mati, ga bakal hidup lg…klo ente terus nyebut2 pki, jgn2 ente sendiri yg pki sejati..dasar ente sotoy bgt jd…sok pembela kebenaran, kyk pahlawan aja…hidup ente sndiri urusuin dl, ga usah ngurusin perppu…otak enten ga nyampe klo ngomong politik!,,yg paham dna yg berwenang lah yg tau ttg itu, kita sbg rakyat hrus mendukung pemerintah yg mau membuat negara ini aman, tentram dan damai..bukan negar a yg isinya demo tiap hari dan rusuh sana rusuh sini..ga da kerjaan!,,

          • Kata nya mau berdemokrasi, tapi anti orang demo. Kalau mau stabilitas dengan tangan besi, saya lebih mendukung tangan besi ala Militer ketimbang tangan besi ala sipil. Karna militer Indonesia sudah battle proven dalam mengelola negara dan tetap dicintai rakyat hingga ke hari ini, tangan besi ala sipil hanya battle proven dan berhasil di China dan negara komunis lain nya.

            Kalau mau tentram, budayakan dan lestarikan musyawarah untuk mufakat, jangan asal main ketuk palu karna akan mengundang keributan baru. Tapi susah juga kalau ditingkat elit nya memiliki budaya jual beli bukan berbudaya musyawarah untuk mufakat..

          • @JR ketuk palu kaya pansus angket KPK dpr ya..wkwkwkwk

        • tanda tanda cia sudah muncul..jelasssssssss

      • parno ente yah…alasan tak berujung!,, aneh, pki itu kuno, masa lalu dan udah mati….jd jika ente msh parno, itu trlallu mengada ngada…perppu ini hanya diperuntukkan utk membubarkan ormas2 yg anti pancasila dan uud45, bukan mau membangkitkan pki, klo tolol jgn lama2..cpt sadar, open mind dan sadar…negara2 lain sdh sangar amat maju dan modern, ente msh mikirin masa lalu yg sdh mati…parno yg berlebihan bikin ente ga maju2 dan ga pinter2

      • Saya akui pernyataan ini benar adanya, sekalipun saya menghormati Soekarno adalah Bapak Bangsa tp pernyataan bung Jiwa Radga benar adanya.
        Tp harus jelas, Soekarno bukan PKI.

  9. Perasaan lama” kek dukun. Udh jelas ada undang”NY klo PKI itu di larang. Jd gk perlu pke tanda-tanda lg. Nongol dikit sikat. Justru skr undang” ttg ormas yg anti Pancasila atau berafiliasi dgn ISIS blm ada. Makanya perpu itu di keluarkan presiden blm LG revisi UUD anti teroris blm jg d sah kan.

    • Pertama,target utama Perppu ini kan HTI sementara ISIS dan yg berafiliasi dengan ISIS adalah kelompok teroris dan HTI bukan kelompok teroris, jadi berbeda. Yg kedua HTI mengklaim bahwa mereka adalah ormas dakwah yg berazaskan Islam, jadi mekanisme yg paling tepat untuk membuktikan bahwa HTI adalah ormas yg anti-Pancasila adalah melalui pengadilan bukan memalui Perppu, alasan nya karna Indonesia adalah negara demokrasi yg ingin tetap menjadi negara demokrasi dan tidak ingin mengulangi sejarah Rezim diktator baik di era Orla maupun di era Orba.

      • situ aja yang baper..sedikit sedikit hti..sedikit sedikit hti

      • Bung@JR udah baca perpunya? ? Knp anda berpendapat HTI target utama??

        Justru perpu ini malah ada yg kurang disini.. preman berkedok ormas justru malah dipiara..

        • FPI maksud nya? FPI itu tidak bisa dibubarkan atas dasar tuduhan anti-Pancasila karna memang mereka sendiri menganut Pancasila. Kalau soal premanisme, kita punya puluhan ormas kepemudaan di Indonesia yg berkedok nasionalis dan agama yg beroperasi menggunakan metode2 premanisme. Hanya saja kan mereka tidak pernah menjadi Headline berita seperti FPI.. Jadi teringat yg bawa2 Parang/ Mandau kemaren yg bawa2 atas nama Suku masuk menerobos kedalam dua bandara berbeda.. Hukum runcing ke Umat Islam tapi tumpul ke Umat lain seperti nya..

          HTI itu menjadi target utama karna belum lama ini, tepat nya sebelum Perppu ini dikeluarkan HTI sudah masuk dalam perbincangan dan perdebatan panas dalam isu pembubaran ormas, HTI juga belakangan sudah mempersiapkan diri untuk mengambil jalur hukum dan bertarung dipengadilan.

    • Satu lagi, yang ketiga, kalau pun toh HTI memang ormas dakwah yg anti-Pancasila.. Lalu dimana letak nya kelompok2 yg mendakwahkan/mempropagasikan Liberal Kapitalisme, LGBT, Sekularisme dan De-agamaisasi politik Indonesia didalam konteks Pancasila secara umum dan didalam Perppu tersebut khusus nya? Apakah mereka akan dibubarkan juga dari kampus2 dan media2 nasional?? Pancasila kan bukan ideologi sekuler, ekonomi Pancasila juga bukan Liberal kapitalisme.. Atau jangan2 Perppu ini hanya untuk mengontrol gerakan Islam demi melanggengkan ideologi2 asing lain nya untuk masuk dan menggerogoti Pancasila??

      • buktikan saja lewat pengadilan…

        • Betul, buktikan lewat pengadilan, masalah nya Perppu ini adalah produk yg berasal dari ketidak-mauan atau ketidakberanian pemerintah menghadapi HTI di pengadilan. Perppu ini adalah jalan pintas yg diambil pemerintah yg tidak didasari itikad baik dan berpotensi mengarah pada pengulangan sejarah yg akan kembali mengancam kebebasan berserikat..

          • kata sapa perppu ini ga butuh pengadilan?

          • Kalau tidak membutuhkan pengadilan maka sudah jelas Perpu tsb diktator.
            Alat untuk membungkam Oposisi yg kritis.
            Dimana2 negara manapun kalau mau membubarkan organisasi itu lewat pengadilan maka jalannya Adil, ini kalau main bubarkan saja itu namanya Otoriter karna hanya mendengar segelintir masukan Elite Politik.
            Perlu dicatat Peran Aktif Demokrasi setiap warga negara Indonesia yg sdh melekat dari lahir merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara.
            Dan Ormas termasuk didalamnya, jika Ormas tsb melanggar UU silahkan dibuktikan di Pengadilan.

            Baca aja,
            Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Ini sebenarnya dasar sekali disetiap negara demokrasi ya bkn negara komunis, Jika bertentangan ya silahkan dibubarkan tp lewat pengadilan agar Hak Dasar mereka ini dipenuhi, kalau main bubarkan ya jelas tidak ada lg itu pengkritik pemerintah krn Kementrian sdh punya Hak asal main Cabut Badan Hukumnya tanpa proses Peradilan dahulu.

        • Perlu dicatat HTI sampai sekarang belum bisa di bubarkan karena Pemerintah belum melewati Hak terakhir HTI yaitu Pengadilan.
          Sampai skrg pun blm dilimpahkan berkasnya so jgn dulu menghakimi HTI, bisa saja Pemeri tah salah Tafsir menyebut HTI bertentangan dgn NKRI, karna belum terbukti.

          • Ente buka aj tuh haluan NY HTI.

          • Sudah dibaca bung, skrg ente baca komentar ane kembali soal “Pengadilan”.
            Thanks sudah ingatin..

          • Klo sdh d baca trs gmn..?? Mrk yg bilang Pancasila itu mustik, yoghurt. Pengadilan gk perlu. Selagi mrk blm bnyk berkembangbiak d negeri ini putuskan semua mata rantainya. Udh cukup sekali sy liat video mahasiswa bersumpah utk khilafah. Itu dh jelas ancaman nyata buat Pancasila. Apa hrs menunggu mrk bergerak bru sadar..?? Gk. Jgn sampai simpatisan khilafah menyusup ke stiap elemen masyarakat Krn jika mrk sdh kuat yg LBH bahaya dr G30 semptember bs aj terjadi. Lihat lah suriah.

          • Yasudah buktikan dipengadilan, itu saja repott..
            Sekalian bawa bukti kongkret ke persidangan soal pernyataan anda blg HTI mengatakan “Pancasila Musyrik dan Harus diganti” nah itu silahkan dibawa pengadilan saya yakin langsung Vonis bersalah.
            Tp kalau HOAX atau mata anda salah baca jd kurang fokus ya minum aqua dlu soalnya saya gak baca tuh ada tulisan Pancasila Musyrik dan harus diganti di situ..

            Tlg jgn blg pengadilan gak perlu jdnya saya seperti menjelaskan ke anak kecil hehe
            Salam

      • Gk usah ribet deh ya. Ente cari deh negara Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam yg memberikan ijin HT hidup d negeri tsb. Ksh sy 1 negara aj deh.

        • lah HTI saja mau mendirirkan negara khilafah di indonesia, kalau gak sekarang diterbitkan perppu ormas, lu nunggu buat dia makar apa sama indonesia dan pada akhirnya indonesia akan diadu domba oleh pihak asing dan lu mau indonesia kayak suriah dan negara teluk lainnya? .PKI muncul lagi? mikir dulu raya jaya pake otak, PKI itu diciptakan oleh siapa? tanya sana sama kepala dokumentasi RI siapa yang menciptakan PKI dan tujuan aslinya! kamu gak suka PDIP karena jokowi diusung PDIP, mungkin jagoanmu kalah waktu pilpres 2014 dan sampe sekarang lu gak bisa move on dan menolak hasil kerja pak jokowi.
          orang sepertimu hanya menyebabkan demokrasi indonesia menjadi mundur dan hanya bisa mengadu domba saja, saran saya mending lu baca berita dari sumber yang valid san jangan yang hoax saja yang kau ambil. kritik boleh di indonesia dan itu diperbolehkan menurut UU tapi kritik yang sesuai fakta jangan cuma bisanya nyinyir dan kritik gak jelas dan jika lu menganggap pak soekarno dan pak jokowi antek PKI maka kamu sendiri lah PKI sejati. dulu sudah saya kasih kutipan tapi kayaknya hanya berita kabur bagimu.
          “jangan tanya apa yang negaramu lakukan padamu tapi tanyakan apa yang kamu lakukan kepada negaramu”
          jadi warga yang baik itu menggiring masyarakat ke arah yang benar untuk indonesia yang kaya, sejahtera, toleransi dan berbudaya sesuai pancasila. dan bukan menjerumuskan masyarakat ke arah perpecahan bangsa indonesia.

          • 1 lagi buat raya jaya, kenapa lu cuma posting pendapat para ahli(menurutmu) yang kontra sama perppu ormas dan tidak memposting satupun yang pro sama perppu ormas. apa jangan-jangan lu termasuk kubu kontra sama perppu ormas? haha

  10. lah mangkanya uu ormas ini disahkan ya untuk mencegah pki kalau mau bangkit lagi, jangan lantas memgikuti omongan orang2 dari oposisi mas jaya raya, sebaiknya pikir dulu pakai logika anda, bukankah pki juga termasuk ormas? di uu tersebut kan sudah jelas disahkan untuk menertibkan ormas2 yg tidak sesuai dengan ideologi pancasila ya termasuk pki hti , iya nggak bro? minum aqua dudlu biar adem hatinya

    • Mencegah PKI bangkit bagaimana?? Pemerintah saja membantah kalau PKI bangkit.. Mengantisipasi kebangkitan PKI itu tidak membutuhkan Perppu karna tinggal libas sesuai yg diamanatkan Tap MPRS No. XXV/1966.

      • Jelas.

        • (jelas)kan..data..
          bukan kata teman..
          bukan kata seseorang..

          • Tap MPRS No. XXV/1966.

            Ini data.
            Mkanya jelas saya blg bung..

          • maaf bung chaplin..bila saya kurang sopan..
            saya aga gedeg terhadap komen yang menyatakan “pki bangkit tidak dibrantas..pki bangkit dibiarkan..dasar pemerintah bla bla bla” tapi hanya umpatan bukan laporan data yang dapat diberikan ke pihak berwenang..
            dan saya salah membaca arti kata “jelas” dari bung chaplin..jadi saya minta maaf…
            terimakasih

          • Sm2 bung,
            Saya jg udh puas salurin uneg2 di artikel ini jd soal perpu ini saya rasa kalau ada artikel lain pun ogah di komen lg karna sdh ckp disini aja semua disalurkan..
            Wassalam bung arum.

      • emang mana buktinya pki bangkit?udah ada kantor nya?udah ada dpp dpc nya?buktinya kasi ama pemerintah..ama tni..ama polisi..
        mas jaman skr tni pun sudah masuk di medsos..laporkan saja..tapi tanggung jawab..bukan koar koar nyampah…

        • Kata org lagi. Kata media LG. Klo lo mw bukti ttg HT atau HTI Lo buka tuh buku” ttg HT atau HTI. Jg gk perlu nunggu mrk penggal kepala org.

          Trs Lo buka tuh video NY rijik kan Dy yg bilang sendiri dan ganti butir” Pancasila.

          Koq gw curiga ya. Kykny anak formil tetangga yg paranoid sama PKI, Aseng, asing, 9 naga PD kemari nih. Hehehe.. jd inget sama kata kompresor eh.. komprador

        • Donlego@ Ucapan Menhan dan sweeping TNI-Polri itu kata orang ya?

          Coba kita kutip lagi ucapan Menhan : Kita Patut Curiga yang Bilang PKI Tidak Ada, Mungkin Dia Komunis

          Mana video Habib Rizieq yg ingin menggantikan butir2 Pancasila?? Justeru Rezim ini yg telah mengganti butir2 Pancasila secara tidak langsung dengan menetapkan 1 Juni sebagai hari Pancasila. Padahal Pancasila 1 juni versi Soekarno adalah Pancasila yg tertolak dan Pancasila yg diterima, disepakati dan dipakai hingga ke hari ini adalah Pancasila 18 agutustus 1945 yg sepaket dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Tidak heran jika negara ini ribut2 terus ketika rezim nya menarik bangsa ini kepada kekacauan politik 1945-1965.

  11. “Dianggap bertentangan Pancasila”
    Nah ini yg si Penganggap-nya siapa??
    Kalau bicara Pancasila ya jelas ini pertimbangannya ke arah UKP PIP, Badan yg baru saja dilahirkan oleh rezim ini, dan diketuai Oleh Megawati yg jelas2 dia berpolitik.

    Megawati itu jelas bersebrangan dgn HTI,FPI,DEMOKRAT,PAN,GERINDRA,DLL.
    HTI itu termasuk pe dukung demo 212 yg menjatuhkan Kader PDIP yg bersaing di Pilkada DKI yaitu nmr urut 2.

    Sekarang pertanyaan Mantan Ibu Negara ini kan manusia, apa ia dia pantas di menjadi si Pengaggap?
    Organisasi kalau dibubarkan otomatis kalau sudah dianggap Anti-Pancasila ya pasti melawan,
    Jd intinya Perpu ini tak perlu.
    Kalau ada Ormas yg bertentangan dgn Pancasila silahkan lawan lewat Hukum barulah Bubarkan kalau terbukti,
    Bukan dibubarkan dlu baru ke Hukum, Ini melawan Demokrasi namanya..
    Imho

    • Setuju….. percuma berdebat dengan mereka, selalu mencari alasan dan kambing hitam, malah dikait2 kan ke isis lgi…. wkwkwk…. ancaman yg nyata di depan mata itu Syiah & Komunis.
      Menhan RR “kalau ada yg bilang PKI tidak ada maka dialah PKI nya…”

    • Argumen saya tentang Perppu malah dikait2kan dengan pansus hak angket DPR wkwk..

    • Bung Chaplin@ Katanya kita negara demokrasi yg memiliki hak dan kebeasan berserikat dan berkumpul, tapi ketika ada yg berseberangan secara politis berdemo dan mengeluarkan pendapat atau menjalankan fungsi kontrol sosial malah dianggap anti-Pancasila dan kebhinekaan. Katanya kita Negara Hukum yg menjunjung tinggi keadilan melalui mekanisme peradilan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi ketika ada kelompok yg mereka tidak suka dengan cepat mereka mendorong negara ini menjadi Negara Perppu.Heran..

      • berarti kalian enggak melihat fakta di lapangan ketika hukum bisa dibeli dengan uang dan putusan hakim pun bisa berubah, hakim pun bisa dibayar dan kalian masih percaya sama hukum indonesia itu adil bagi masyarakat indonesia? pejabat korupsi yang merampas uang rakyat hanya untuk kesenangan dirinya sendiri hanya di tahan 1-2 tahun sedangkan rakyat kecil yang mencuri dan membunuh dihukum berat melebihi para koruptor? hah?! sekali lagi saya tanya, menurut kalian itu adil enggak hukum di indonesia?!!!! jika kalian masih percaya terhadap hukum di indonesia itu hak kalian tapi ingat apakah setiap persidang tidak ada orang pendemo yang katanya selalu mengawal persidangan dan tidak mengintervensi hakim dan itu terbukti putusan hakim bisa dintervensi oleh para pendemo dan uang yang telah disediakan untuk para hakim.

        • Kalau anda tidak percaya hukum di Indonesia, kenapa anda percaya sama Perppu?? Kalau menurut anda hakim bisa dibayar, apa yg membuat anda berpikir bahwa Menteri dan presiden tidak bisa dibayar??

  12. Laksanakan perpu ormas.

  13. Kalo mau jadi Pancasilais sejati maka semua sendi² kehidupan bangsa hrs mengacu pada Pancasila :
    Ketuhanan Yang Maha Esa ( rakyat wajib punya agama), Dasar Negara, demokrasi Pancasila, sistem ekonomi/perbankan/pertambangan/perdagangan, kalo beda pendapat musti musyawarah mufakat, sosial, keadilan yg setara utk semua rakyat dll.
    Silahkan kalo ada yg sanggup melaksanakan Pancasila secara penuh tanpa reserve, tanpa pengecualian sedikitpun.
    Plis jgn dilaksanakan secuil secuil …….

    • Mereka pikir pemerintah sedang melaksanakan Pancasila, mereka tidak mengerti apa itu Pancasila jadi tidak tau kalau yg paling terdepan dalam mengkhianati Pancasila adalah pemeritah itu sendiri..

  14. Gk usah debat kusir dh. Skr tolong ksh sy 1 negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim yg mengizinkan HT hidup di negeri tsb. Monggo di jwb.

    • ga ada yg jawab bung, berarti hanya ada di indonesia…

      • Nah klo GT ngapain hrs ke pengadilan segala. Uji materi lah uji ini itu atau mw sampe uji emisi. Gk penting kan. Jgn bicara demokrasi atau hak asasi manusia deh. Krn jika mrk sdh berhasil menguasai negara mrk pun gk akan bicara hak asasi manusia atau demokrasi. Bagi mrk Khalifa adalah segalanya. Jaman skr manusia yg bs masuk kategori Khalifah itu 0 alias gk ad.

  15. sepertinya Pemerintah enggan proses pengadilan yang Normatif… Padahal Katanya Negara ini negara Hukum… Apakah pemerintah sudah tidak percaya lagi pada mekanisme hukum di negara ini??

    Undang-undang Ormas ada. Mengapa tidak digunakan di pengadilan oleh pemerintah untuk menjaring “ormas radikal”….

    • Prosesnya panjang bro. Blm LG nnt ada banding. Keburu beranak Pinak trs bikin ulah. Klo sampai itu terjadi siapa yg bertanggung jwb..??? Siapa yg mw ambil resiko..?? Kalau sdh kacau paling yg tereak demokrasi hak asasi gk jauh” pasti PD ngungsi. Mengganti ideologi negara bkn perkara main” lho.. klo Indonesia sampai kacau dpt Suriah brp bnyk yg hrs d korbankan…??? Skr mrk bilang mengakui Pancasila blm tentu bsk bro.. mungkin skr mrk msh lemah tp bsk jika pengikut mrk sdh puluhan juta siapa yg berani jamin mrk gk akan mengganti Pancasila..

    • Skr sy tanya deh. Sebutin negara Islam atau yg mayoritas penduduknya muslim mengijinkan HT atau sejenisnya hidup di negeri tsb.. tolong ksh sy 1 negara saja.

      • Tidak ada, lalu kenapa?
        Lucu ni orang

        • Lo yg lucu. Udh tau gk ad yg mw Nerima ngapain di sini di piara. Bubarin

          • bung chaplin nie trnyata bukan pro ke warjager ya? dasar musuh dalam selimut…bukan nya bela warjager yg sdh pada aman tentram dimari, nie malah ikut2an bantuin si jiwa raga sakit…xixi

      • Setahu saya tidak ada yg membela HTI disini, yg ada adalah orang2 yg menentang pembubaran ormas melalui Perppu. Di Indonesia sendiri ideologi2 komunisme kan dilarang, tetapi bukan karna negara2 Islam melarang komunisme, tetapi karna pengalaman sejarah Indonesia dengan komunis yg buruk dan bikin trauma bangsa..

        Saya mau tanya kepada anda, Perppu ini akan menjangkau ormas2 radikal dari agama2 selain Islam gak? Atau hanya ditujukan untuk yg berazas Islam??

      • Yg bawa” HTI siapa..?? Pikun Lo PD ber 2

        • Donlego@ Saya bawa2 HTI karna HTI memang target utama dan pertama, kalau ada yg pertama maka akan ada yg kedua, ketiga dan seterus nya.. Saya dukung HTI dibubarkan pemerintah lewat pengadilan, tetapi tidak dengan Perppu yg berdasarkan subjektifitas pemerintah yg dapat ditunggangi kepentingan2 yg akan merugikan komunitas Islam Indonesia secara umum dimasa depan.

          Islam diperangi diluar sana dan sebagai salah satu dari umat Islam, saya merasa bertanggungjawab untuk mengambil bagian untuk mempertahankan agama dan komunitas saya dari tindakan2 pemerintah atau pihak luar yg dzholim dan mendzholimi, oleh karna nya agar pemerintah tidak dinilai dzholim dan tidak dinilai beritikad menjadi rezim diktator mari kita dukung pembubaran ormas melalu pengadilan.

          Masa iya Indonesia ingin mundur kebelakang mengikuti Rezim di Malaysia, bukan kah orang2 di Jakartagreater ini memuja2 demokrasi Indonesia dan sering mengolok2 Malaysia dalam hal demokrasi??

  16. Ehem.

    Pas libur panjang kemarin, ada satu golongan yang bisa jadi menantikan THR yang banyak tapi nggak dapat seperti yang diharapkan.

    Yaitu para kuda makanya mereka sekarang bersama-sama meringkik-ringkik protes.

    Kuda itu mestinya minta rumput dan dedak.

    Mosok kuda kok minta THR.

    Ada-ada saja para kuda ini.

    Xixixixixi

    NB :
    saya hanya bicara tentang kuda lho.

    kalau ada kuda yang baca komentar ini pasti dia akan tersinggung.

    Tapi jika manusia yang baca komentar ini pasti si manusia tidak akan tersinggung sebab tahu kalau saya hanya bicara tentang kuda.

  17. ormas atau apa saja yg bertentangan dengan pancasila langsung gebug saja tidak perlu ke pengadilan pengadilan segala emang ini negara apa mau kompromi dengan golongan anti pancasila?

    • Setuju bung, tp itu kan untuk Organisasi yg memang nyatakan sikap Resmi Anti-NKRI/Pancasila.

      Nah yg mau ditutup itu (HT) menolak disebut anti-Pancasila/NKRI.
      Gmn dong?
      Gunanya Pengadilan apa?
      Saya netral aja, kalau memang organisasi tsb terang2an nyatakan anti-NKRI/Pancasila saya tutup mata aja kalau dibantai..
      Nah ini kasus nya beda.

    • Pemerintah nya dibubari juga gak? Karna kebijakan2 pemerintah banyak yg anti Pancasila, termasuk dalam urusan ekonomi dimana jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar..

      • Emang intinya Lo gk suka pemerintahnya. Apapun yg di lakukan pemerintah selalu salah di mata Lo. Jd gk perlu di jwb LG komen Lo d atas. Krn percuma mw bner sekalipun ttp salah d mata lo

        • Gak juga, saya suka bu Susi, Menhan dan Panglima TNI.. Lembaga mereka bagian dari Pemerintah bukan? Saya juga setuju dengan rencana dan pembahasan tentang pemindahan Ibu kota.. Masa sih anda memaksa saya untuk menerima dan menyukai semua kebijakan Pemerintah?? Yang benar aja bro..

  18. Bedakan Memihak dan Netral..
    Jgn maksa gitu, kita bicara fakta saja HTI didirikan tahun 1983 di Indonesia, buktinya gak ada tuh berani macam2..
    Buktinya jelas revolusi 90-an HTI gk bersikap apa2.
    Yg jelas pasti itu PKI kudeta, dan HTI gak ada.

    Kalau membanding HT luar negri ya sudah kita bisa juga bandingkan Partai Politik diluar negri lakukan Kudeta contoh Hitler, toh kudeta tak harus dr dr Organisasi maupun Militer kan?
    Jd apa kita bubarkan juga Partai Politik?? Ya tidaklah..

    So ayo cari lg referensi yg kuat jgn panas panas pub meong gak baik..
    Hehe salam

    • Siapa yg maksa. Sy cma suruh baca. Aneh.

      Ya iyalah gk berontak emang msh tergolong dkit massanya. Klo udh sbesar NU situ berani jamin HTI gk berontak.
      PKI jg dlu sebelum kuat mn berontak giliran sdh kuat berontak jg kan.

    • Seword.com ini bukan nya blog propagandis pembela Ahok ya? Masih laku ternyata..

      • Maka saya sertakan dua link dari dua kubu yang berbeda supaya berimbang bung.

        • Jadi tidak benar bahwa Din Syamsudin menyamakan sistem Khilafah HTI dengan Vatikan, yg ada adalah Din Syamsudin memberikan usulan agar Umat Islam mencontoh sistem Vatikan dalam penerapan Khilafah, itu kalau Umat Islam mau lho..nama nya juga usulan..

          • Bahkan HTI sendiri pun belum tentu sepakat bung.
            Sedangkan tentang khilafah itu sendiri pun para ulama berbeda pemahaman, seperti yang anda kutip itu
            “Bahwa khilafah dipahami sebagai kekuasaan politik atau lembaga politik-pemerintahan tidak menjadi kesepakatan ulama, hanya beberapa ulama yg berpendapat demikian,”
            Maka akan sampai kapan mengharapkan akan ada satu kesepakatan yag fix dari para ulama tentang khilafah itu.

          • Sepakat atau tidak itu kan hanya usulan Din Syamsudin, yg saya permasalahkan adalah pemelintiran yg dilakukan blog seword.

            Kalau saya ditanya, sampai kapan para Ulama bersepakat tentang Khilafah, ya sampai muncul nya Imam Mahdi. Kan tidak mungkin Imam Mahdi memimpin umat Islam dengan sistem demokrasi..

  19. Tumben Lewat 100 Komen

  20. bung chaplin nie trnyata bukan pro ke warjager ya? dasar musuh dalam selimut…bukan nya bela warjager yg sdh pada aman tentram dimari, nie malah ikut2an bantuin si jiwa raga sakit…xixi

  21. Indonesia kacau setelah partai PKI melakukan kudeta, setelah itu orde baru kacau karena arogansi, otoriter, dan salah urus negara, setelah itu negara kita selalu dikacaukan oleh teroris ( teror bom )dan antek2nya sampai skrg dgn segala pemahaman yg salah, pada intinya PKI sdh tamat. Satu lagi yg bilang Indonesia mayoritas miskin siapa? Barometernya apa? Anda tau ga? Hampir seluruh kepala rmh tangga di seluruh Indonesia, mempunyai kendaraan bermotor, kategori salah satu benda mewah, belom handphone dll…..berarti mereka mampu membeli BBM dan pulsa, diluar biaya hidup,…..so Indonesia mayoritas kayak bung, klo yg miskin pasti ada, nah pemerintah skrg ini sdg berbenah menuju ke yg lebih baik, dan itu butuh dana besar, tenaga besar, kerja keras, konsentrasi dan keamanan dan kenyamanan yg seiring, masalahnya ada riak2 kecil yg dikelola orang besar utk menjadi petaka besar hanya utk mengejar ambisi dan syahwat kekayaan dan kekuasaan, dan itu sdg terjadi skrg ini….musuhnya kenyamanan dan keamanan adalah ambisi yg merusak ( dan sekarangpun sdg terjadi ) berfikirlah. Salam

  22. yg bilang org miskin tambah miskin dan sebaliknya, bisa ketebak MATANE PICEK.

    • ngapain ente ngurusin harta orang lain, mrk kaya ya krn kerja keras, banyak kok yg kaya krn mrk ulet, tekun dan kerja banting tulang dan bukan korupsi…ente klo mau kaya ya kerja dong, klo msh miskin aja itu DL…jadi org protes aja kerjanya, kekayaan org dibawa2…ente norak!!,

      • Saya tidak ngurusi harta orng lain, tetapi sedang melaksanakan fungsi kontrol sosial. Anda itu sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya sesuatu yg kritis untuk diberikan…

  23. ngapain ente ngurusin harta orang lain, mrk kaya ya krn kerja keras, banyak kok yg kaya krn mrk ulet, tekun dan kerja banting tulang dan bukan korupsi…ente klo mau kaya ya kerja dong, klo msh miskin aja itu DL…jadi org protes aja kerjanya, kekayaan org dibawa2…ente norak!!,

    • Sila ke-5 adalah Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kerja keras tidak akan memberikan anda kekayaan sebanyak itu, kecuali jika sistem dan aparatur nya berpihak pada anda. Tindak kejahatan pengusaha2 super kaya itu biasa nya dalam bentuk kolusi, klientilisme, pajak dan banyak lagi. Siapa yg paling banyak bayaran nya dia yg kuat beking nya dan paling berkuasa dan akhir nya semakin kaya. Kalau kekayaan 4 milyader setara dengan 100 juta harta orang miskin Indonesia, berbanding berapa pula kekayaan 20 milyader yg ada Indonesia dengan total penduduk menengah kebawah Indonesia?

      Di negari ini kerja keras tidak cukup, harus licik dan lihai juga.. orang miskin itu jam kerja nya lebih panjang dari orang kaya bahkan ada yg harus dibawah ancaman dan incaran satpol pp untuk cari sesuap nasi.. Ini kah yg nama nya Pancasila? Berbeda dengan pengusaha2 yg super kaya, yg tinggal tunjuk lokasi, bayar dan akan langsung digusur dan selanjut tinggal bangun deh kerajaan-kerajaan usaha baru nya..

 Leave a Reply