Jul 142017
 

Gedung DPR RI (Davidelit)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat menerima Surat Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“(Perppu) sudah masuk ke DPR dan kami akan memproses sesuai peraturan perundangan,” ungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, pada Kamis 13-7-2017 di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Agus Hermanto menjelaskan Perppu adalah diskresi Pemerintah sehingga Undang-undang Nomor 17  tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.

Surat Pemerintah terkait Perppu Ormas itu akan dibicarakan secara resmi di Rapat Paripurna DPR dan selanjutnya diproses dalam jangka waktu sekali masa sidang.

“Masa sidang depan dapat diproses Perppu itu. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU, tetapi kalau tidak disetujui maka kembali ke UU Nomor 17  tahun 2013,” ujar Wakil Ketua DPR.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Ormas pada Rabu 12 Juli 2017.

Wiranto mengatakan Perppu ini diterbitkan karena keadaan yang mendesak sebab perkembangan sekarang ini, sementara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.

Jalur Hukum

Jika nantinya Perppu Ormas itu disetujui DPR dan jadi Undang-undang, pemerintah mempersilakan organisasi kemasyarakatan yang nantinya dicabut izinnya dan dibubarkan, dapat menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan eksistensinya.

“Kalau ada ormas dianggap bertentangan Pancasila, boleh melakukan pembelaan, masuk pengadilan boleh, masuk MK juga boleh, silakan tidak dilarang, yang penting kan adil,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9, bertajuk “Perppu Ormas Untuk Menjamin Demokrasi dan Keutuhan NKRI”, di Jakarta, Kamis.

Wiranto mengingatkan di balik keputusan penerbitan Perppu Ormas, pemerintah memandang saat ini  ada ideologi-ideologi yang berupaya menggantikan ideologi negara.

“Katanya kondisi belum mendesak, masih aman bisa ke sana-kemari, tapi perlu diingat ada ideologi yang mau menggantikan ideologi negara, dan ideologi itu dipidatokan dan disosialisasilan di publik. Kalau kita khilaf dan alpha bisa jadi nanti kita sudah terlambat,” tutur Wiranto.

“Kalau dicabut ya bubar, kalau bikin ormas lagi silahkan, tapi akan dilihat menyimpang lagi atau tidak, kalau menyimpang lagi ya bubar lagi,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menekankan pemerintah menyadari ormas merupakan penentu dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya mengantarkan bangsa menuju kemerdekaan lepas dari penjajahan.

Namun dalam kenyataannya, kata dia, saat ini dari total 334.039 ormas di Indonesia, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga berpotensi mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik di tengah lapisan masyarakat, dilansir ANTARA, 13/7/2017.

 

  92 Responses to “DPR Terima Surat Terkait Perppu Ormas”

  1. Sungguh sangat berbahaya jika kelak ada Presiden yang sembarangan mengeluarkan Perpu saat tidak ada alasan-alasan genting yang memaksa (Prof. Mahfud MD)

    • kan ada dpr..ada ahli..ada pengamat..ga usah parno…

    • Kalau iya, Itu mengingatkan kita ke Zaman Orba.
      Otoriter soal Perpu untuk menangkal Bibit oposisi (Ini bertentangan dgn Demokrasi).

      Yg sudah terbukti saja kita sebut ada kesamaan dgn Orba yaitu, Hutang naik dr PDB untuk Infrastruktur..
      Dizaman Orba jg begitu, hutang untuk Proyek Infrastruktur, Menstabilkan Pangan, dan Mendirikan Organisasi atau Badan “Abal2” dgn nama kaedahnya Untuk kemajuan Negara dan dirinyalah “NKRI Banget”.

      Nah organisasi tsb saya rasa bisa kita lihat dr pembentukan UKP PIP, sampai sekarang 0 HASIL. Itu imho saya.

    • Jawabannya blm di approve admin (gkada kata kasar kok, tenang),
      Sabar ya bung seno hehe

    • UU no 17 tahun 2013 itulah wujud nyata yang selama ini KITA bilang sebagai “reformasi yang kebablasan” atau “demokrasi yang kebablasan”`

      UU dibuat sebagai aturan main, Pemerintah berfungsi sebagai penegak hukum tersebut dalam kerangka hukum positif.

      Ormas yang melanggar UU harus dihukum. Koridor sudah sangat jelas. Ibarat maling ayam ketangkap nyuri, yaa harus ditindak polisi, baru ke pengadilan untuk membuktikan kesalahannya.
      Orang korupsi harus ditindak, baru dibuktikan di pengadilan.

      UU no 17 2013 tersebutlah yang salah, seharusnya Ormas melanggar hokum langsung ditindak, baru kemudian dibuktikan di pengadilan.

      Perpu tersebut untuk mengembalikan penegakan hokum tersebut.

      Satu lagi, Dibubarkan bukan berarti diTangkap looh bung?
      Ini untuk menjawab “diktator baru?”

      Dibubarkan yaa silakan saja oknumnya untuk mengadu ke pengadilan dan/atau membuat Ormas lain lagi.

      Beda dengan Komunis, tengkatnya adalah dilarang. Jika masih melakukan kegiatan/atributnya maka langsung ditangkap bukan dibubarkan.

      • Tolong anda bisa bedakan sebuah Vonis terhadap Individu dan Vonis terhadap Organisasi.

        Vonis tsb beda, penetapan Tersangka dan Dittangkap? Bagaimana bisa anda menangkap anggota Organisasi yg sudah disahkan dr Jaman 80an?
        Vonis kasus ini adalah Pembubaran.

        Nah poin saya itu jelas, Vonis ini tdk bisa ditentukan oleh lembaga Eksekutif beserta jajarannya melainkan dr Lembaga Yudikatif yaitu Pengadilan.

        Tak perlu jauh, Cukup Pengadilan tahap awal asal sudah diketok palu maka sah dibubarkan, beda halnya banding.

        Ente dapat referensi dr mana Pemerintah (Eksekutif) sebagai Penegak Hukum?
        Bagian Penegakan hukum hanya urusan Yudikatif.

        Oke jalan tengaj saja, bagaimana kalau pakai sistem pembekuan sementara?
        Karena memang tidak ada yg punya hak mengatakan Ormas tertentu manapun Anti-NKRI/Pancasila selagi mereka belum di ketok palu pengadilan.

        Itu aja, kan jelas siapa yg mihak?
        Saya gak mihak kok, saya menyesuaikan dengan slogan negara kita ini “Negara Hukum” “Negara Demokrasi”.

        Negara Hukum = Semua permasalahan diselesaikan secara Hukum dahulu, sebelum ada putusan (Vonis) maka siapapun berhak mendapatkan Azas Praduga Tak Bersalah.

        Negara Demokrasi = Siapapun WNI berhak berkumpul menyalurkan pendapat asal tdk melanggar koridor dasar Negara (Dalam hal ini Ormas manapun yg ada di Indonesia menolak mengakui anti-pancasila maka kembali lagi ke Atas : Hukum).

        Legislatif – Eksekutif memang berhak bikin UU tp membuat UU tsb tolong jangan sampai ubah Dasar Negara (Hukum & Demokrasi).
        Itu yg harus ditekankan..
        Trims.

  2. Kelihatannya ada yg sedang belajar jadi diktator dengan mau bubarkan ormas secara sepihak, tanpa prosedur yg diatur oleh UU (Fadli Zon).

    • makanya dibuat perppu..dikirim ke dpr…dimana diktatornya?

      • Organisasi itu perkumpulan orang dengan pemikiran yg sama, contoh jkr ini fokus dibagian alutsista misalnya..
        Nah kalau sempat Seorang Presiden memberikan Syarat kewajiban bagi seluruh Organisasi untuk TUNDUK dalam artian misal di Perpu/Perpres itu ada bagian :
        – Tidak diperkenankan untuk membuat demo yang merusak kestabilan Negara.

        Nah ini poin nya ada artian mengambang nantinya,
        Contoh “Demo 212” siapa yg bisa kira bisa sebanyak itu?
        Tentu itu mengguncang Ekonomi, Kestabilan Negara, dll tp disisi lain kita tak boleh melarang orang Ber Demokrasi kan? Itu dia artian “kalau sempat” Seorang Presiden ini membuat Peraturan yg malah bikin pening, gak jelas tentu saja saya bakal sebut dia “SUHARTO KEDUA”.

        Mari kita sebut si dia ini “Seorang Presiden” saja jgn sebut nama, nanti malah ribut..

        • memang tujuan ber demo bukan untuk mengganggu kestabilan negara toh?
          ber demo adalah salah satu penyampaian aspirasi yang di atur dalam negara demokrasi..yang di atur oleh undang undang toh?

          • Bukan, berdemo itu bukan mengganggu kestabilan negara tp aspirasi sekelompok orang memberikan pernyataan langsung. Nah yg terjadi jika pendemo banyak maka sudah jelas artinya yg dikritiki oleh pendemo tak didengar oleh yg diatas. Jd demo ini bukan untuk mengganggu kestabilan negara.

            Itu hak warga negara.
            Yang mengganggu kestabilan itu yg ingin mengganggu dasar negara Pancasila salah satunya Demokrasi seperti Orba wilahkan liat sndiri hasilnya..

  3. Apabila penerbitan Perppu ini tidak didasari dengan pertimbangan yang objektif, maka Perppu ini tidak lain adalah bentuk kediktatoran berbungkus konstitusi (Atip Latifatul Hayat).

  4. Tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan Perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945. Perppu ini berpotensi ditolak untuk mendapatkan persetujuan di DPR RI (Hinca Panjaitan).

    • nunggu genting?keburu bubar?
      isis sebagai sample tidak cukup?

      • ternyata ISIS diciptakan untuk jadi kambing hitam. Oooo…..

      • Yaiya harus negara genting kalau mau bikin Perpu begitu bung, contoh di Turki.
        Bayangkan saja kalau Eksekutif mendapatkan Hak Luar Biasa HEBAT.
        (Membubarkan paksa Ormas manapun dgn dasar Pendapat dr Kalangan Eksekutif sendiri, dmn letak adilnya?)

        Silahkan baca dulu hukum acara pidana, yg tata caranya kalau Ormas itu salah negara menuntut ke Pengadilan lalu baru dibubarkan kalau terbukti.
        Barulah nanti Ormas tsb melakukan banding kalau merasa dirugikan.

        Bukan dibubarkan dulu baru suruh ke Pengadilan, ini udh amburadul namanya hahahahahaaaa

  5. Menurut saya, selain mengada-ada, pembuatan Perppu ini juga ceroboh. Entah kedaruratan apa yang terjadi sehingga buat Perppu (Ferry Koto).

  6. Kenapa Pemerintah mengeluarkan Perppu. Apalagi selama ini Jokowi menyampaikan tidak akan mengobral Perppu. Tapi malah sekarang mengeluarkan Perppu untuk UU yang tidak perlu di Perppu (Ahmad Riza Patria).

  7. Ente bangga nggak jdi “simpatisan isis” ? Wkwkwkwk….

  8. tanda-tandanya sudah mulai muncul….

    • Kata nya mau berdemokrasi, tapi anti orang demo. Kalau mau stabilitas dengan tangan besi, saya lebih mendukung tangan besi ala Militer ketimbang tangan besi ala sipil. Karna militer Indonesia sudah battle proven dalam mengelola negara dan tetap dicintai rakyat hingga ke hari ini, tangan besi ala sipil hanya battle proven dan berhasil di China dan negara komunis lain nya.

      Kalau mau tentram, budayakan dan lestarikan musyawarah untuk mufakat, jangan asal main ketuk palu karna akan mengundang keributan baru. Tapi susah juga kalau ditingkat elit nya memiliki budaya jual beli bukan berbudaya musyawarah untuk mufakat..

    • tanda tanda cia sudah muncul..jelasssssssss

    • @JR ketuk palu kaya pansus angket KPK dpr ya..wkwkwkwk

  9. Pertama,target utama Perppu ini kan HTI sementara ISIS dan yg berafiliasi dengan ISIS adalah kelompok teroris dan HTI bukan kelompok teroris, jadi berbeda. Yg kedua HTI mengklaim bahwa mereka adalah ormas dakwah yg berazaskan Islam, jadi mekanisme yg paling tepat untuk membuktikan bahwa HTI adalah ormas yg anti-Pancasila adalah melalui pengadilan bukan memalui Perppu, alasan nya karna Indonesia adalah negara demokrasi yg ingin tetap menjadi negara demokrasi dan tidak ingin mengulangi sejarah Rezim diktator baik di era Orla maupun di era Orba.

  10. Satu lagi, yang ketiga, kalau pun toh HTI memang ormas dakwah yg anti-Pancasila.. Lalu dimana letak nya kelompok2 yg mendakwahkan/mempropagasikan Liberal Kapitalisme, LGBT, Sekularisme dan De-agamaisasi politik Indonesia didalam konteks Pancasila secara umum dan didalam Perppu tersebut khusus nya? Apakah mereka akan dibubarkan juga dari kampus2 dan media2 nasional?? Pancasila kan bukan ideologi sekuler, ekonomi Pancasila juga bukan Liberal kapitalisme.. Atau jangan2 Perppu ini hanya untuk mengontrol gerakan Islam demi melanggengkan ideologi2 asing lain nya untuk masuk dan menggerogoti Pancasila??

    • buktikan saja lewat pengadilan…

      • Betul, buktikan lewat pengadilan, masalah nya Perppu ini adalah produk yg berasal dari ketidak-mauan atau ketidakberanian pemerintah menghadapi HTI di pengadilan. Perppu ini adalah jalan pintas yg diambil pemerintah yg tidak didasari itikad baik dan berpotensi mengarah pada pengulangan sejarah yg akan kembali mengancam kebebasan berserikat..

        • kata sapa perppu ini ga butuh pengadilan?

        • Kalau tidak membutuhkan pengadilan maka sudah jelas Perpu tsb diktator.
          Alat untuk membungkam Oposisi yg kritis.
          Dimana2 negara manapun kalau mau membubarkan organisasi itu lewat pengadilan maka jalannya Adil, ini kalau main bubarkan saja itu namanya Otoriter karna hanya mendengar segelintir masukan Elite Politik.
          Perlu dicatat Peran Aktif Demokrasi setiap warga negara Indonesia yg sdh melekat dari lahir merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara.
          Dan Ormas termasuk didalamnya, jika Ormas tsb melanggar UU silahkan dibuktikan di Pengadilan.

          Baca aja,
          Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Ini sebenarnya dasar sekali disetiap negara demokrasi ya bkn negara komunis, Jika bertentangan ya silahkan dibubarkan tp lewat pengadilan agar Hak Dasar mereka ini dipenuhi, kalau main bubarkan ya jelas tidak ada lg itu pengkritik pemerintah krn Kementrian sdh punya Hak asal main Cabut Badan Hukumnya tanpa proses Peradilan dahulu.

      • Perlu dicatat HTI sampai sekarang belum bisa di bubarkan karena Pemerintah belum melewati Hak terakhir HTI yaitu Pengadilan.
        Sampai skrg pun blm dilimpahkan berkasnya so jgn dulu menghakimi HTI, bisa saja Pemeri tah salah Tafsir menyebut HTI bertentangan dgn NKRI, karna belum terbukti.

        • Ente buka aj tuh haluan NY HTI.

        • Sudah dibaca bung, skrg ente baca komentar ane kembali soal “Pengadilan”.
          Thanks sudah ingatin..

        • Klo sdh d baca trs gmn..?? Mrk yg bilang Pancasila itu mustik, yoghurt. Pengadilan gk perlu. Selagi mrk blm bnyk berkembangbiak d negeri ini putuskan semua mata rantainya. Udh cukup sekali sy liat video mahasiswa bersumpah utk khilafah. Itu dh jelas ancaman nyata buat Pancasila. Apa hrs menunggu mrk bergerak bru sadar..?? Gk. Jgn sampai simpatisan khilafah menyusup ke stiap elemen masyarakat Krn jika mrk sdh kuat yg LBH bahaya dr G30 semptember bs aj terjadi. Lihat lah suriah.

        • Yasudah buktikan dipengadilan, itu saja repott..
          Sekalian bawa bukti kongkret ke persidangan soal pernyataan anda blg HTI mengatakan “Pancasila Musyrik dan Harus diganti” nah itu silahkan dibawa pengadilan saya yakin langsung Vonis bersalah.
          Tp kalau HOAX atau mata anda salah baca jd kurang fokus ya minum aqua dlu soalnya saya gak baca tuh ada tulisan Pancasila Musyrik dan harus diganti di situ..

          Tlg jgn blg pengadilan gak perlu jdnya saya seperti menjelaskan ke anak kecil hehe
          Salam

    • Gk usah ribet deh ya. Ente cari deh negara Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam yg memberikan ijin HT hidup d negeri tsb. Ksh sy 1 negara aj deh.

      • 1 lagi buat raya jaya, kenapa lu cuma posting pendapat para ahli(menurutmu) yang kontra sama perppu ormas dan tidak memposting satupun yang pro sama perppu ormas. apa jangan-jangan lu termasuk kubu kontra sama perppu ormas? haha

  11. jangan ingat cuman disekitaran kasus 60 dengan tidak melihat secara utuh..tahun 60 hanya untuk tahun 60..sekarang sudah tahun 2017

  12. Jelas.

  13. Argumen saya tentang Perppu malah dikait2kan dengan pansus hak angket DPR wkwk..

  14. Bung Chaplin@ Katanya kita negara demokrasi yg memiliki hak dan kebeasan berserikat dan berkumpul, tapi ketika ada yg berseberangan secara politis berdemo dan mengeluarkan pendapat atau menjalankan fungsi kontrol sosial malah dianggap anti-Pancasila dan kebhinekaan. Katanya kita Negara Hukum yg menjunjung tinggi keadilan melalui mekanisme peradilan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi ketika ada kelompok yg mereka tidak suka dengan cepat mereka mendorong negara ini menjadi Negara Perppu.Heran..

    • Kalau anda tidak percaya hukum di Indonesia, kenapa anda percaya sama Perppu?? Kalau menurut anda hakim bisa dibayar, apa yg membuat anda berpikir bahwa Menteri dan presiden tidak bisa dibayar??

  15. Laksanakan perpu ormas.

  16. Kalo mau jadi Pancasilais sejati maka semua sendi² kehidupan bangsa hrs mengacu pada Pancasila :
    Ketuhanan Yang Maha Esa ( rakyat wajib punya agama), Dasar Negara, demokrasi Pancasila, sistem ekonomi/perbankan/pertambangan/perdagangan, kalo beda pendapat musti musyawarah mufakat, sosial, keadilan yg setara utk semua rakyat dll.
    Silahkan kalo ada yg sanggup melaksanakan Pancasila secara penuh tanpa reserve, tanpa pengecualian sedikitpun.
    Plis jgn dilaksanakan secuil secuil …….

    • Mereka pikir pemerintah sedang melaksanakan Pancasila, mereka tidak mengerti apa itu Pancasila jadi tidak tau kalau yg paling terdepan dalam mengkhianati Pancasila adalah pemeritah itu sendiri..

  17. Gk usah debat kusir dh. Skr tolong ksh sy 1 negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim yg mengizinkan HT hidup di negeri tsb. Monggo di jwb.

    • ga ada yg jawab bung, berarti hanya ada di indonesia…

      • Nah klo GT ngapain hrs ke pengadilan segala. Uji materi lah uji ini itu atau mw sampe uji emisi. Gk penting kan. Jgn bicara demokrasi atau hak asasi manusia deh. Krn jika mrk sdh berhasil menguasai negara mrk pun gk akan bicara hak asasi manusia atau demokrasi. Bagi mrk Khalifa adalah segalanya. Jaman skr manusia yg bs masuk kategori Khalifah itu 0 alias gk ad.

  18. sepertinya Pemerintah enggan proses pengadilan yang Normatif… Padahal Katanya Negara ini negara Hukum… Apakah pemerintah sudah tidak percaya lagi pada mekanisme hukum di negara ini??

    Undang-undang Ormas ada. Mengapa tidak digunakan di pengadilan oleh pemerintah untuk menjaring “ormas radikal”….

    • Prosesnya panjang bro. Blm LG nnt ada banding. Keburu beranak Pinak trs bikin ulah. Klo sampai itu terjadi siapa yg bertanggung jwb..??? Siapa yg mw ambil resiko..?? Kalau sdh kacau paling yg tereak demokrasi hak asasi gk jauh” pasti PD ngungsi. Mengganti ideologi negara bkn perkara main” lho.. klo Indonesia sampai kacau dpt Suriah brp bnyk yg hrs d korbankan…??? Skr mrk bilang mengakui Pancasila blm tentu bsk bro.. mungkin skr mrk msh lemah tp bsk jika pengikut mrk sdh puluhan juta siapa yg berani jamin mrk gk akan mengganti Pancasila..

    • Skr sy tanya deh. Sebutin negara Islam atau yg mayoritas penduduknya muslim mengijinkan HT atau sejenisnya hidup di negeri tsb.. tolong ksh sy 1 negara saja.

      • Tidak ada, lalu kenapa?
        Lucu ni orang

        • Lo yg lucu. Udh tau gk ad yg mw Nerima ngapain di sini di piara. Bubarin

          • bung chaplin nie trnyata bukan pro ke warjager ya? dasar musuh dalam selimut…bukan nya bela warjager yg sdh pada aman tentram dimari, nie malah ikut2an bantuin si jiwa raga sakit…xixi

      • Setahu saya tidak ada yg membela HTI disini, yg ada adalah orang2 yg menentang pembubaran ormas melalui Perppu. Di Indonesia sendiri ideologi2 komunisme kan dilarang, tetapi bukan karna negara2 Islam melarang komunisme, tetapi karna pengalaman sejarah Indonesia dengan komunis yg buruk dan bikin trauma bangsa..

        Saya mau tanya kepada anda, Perppu ini akan menjangkau ormas2 radikal dari agama2 selain Islam gak? Atau hanya ditujukan untuk yg berazas Islam??

      • Yg bawa” HTI siapa..?? Pikun Lo PD ber 2

        • Donlego@ Saya bawa2 HTI karna HTI memang target utama dan pertama, kalau ada yg pertama maka akan ada yg kedua, ketiga dan seterus nya.. Saya dukung HTI dibubarkan pemerintah lewat pengadilan, tetapi tidak dengan Perppu yg berdasarkan subjektifitas pemerintah yg dapat ditunggangi kepentingan2 yg akan merugikan komunitas Islam Indonesia secara umum dimasa depan.

          Islam diperangi diluar sana dan sebagai salah satu dari umat Islam, saya merasa bertanggungjawab untuk mengambil bagian untuk mempertahankan agama dan komunitas saya dari tindakan2 pemerintah atau pihak luar yg dzholim dan mendzholimi, oleh karna nya agar pemerintah tidak dinilai dzholim dan tidak dinilai beritikad menjadi rezim diktator mari kita dukung pembubaran ormas melalu pengadilan.

          Masa iya Indonesia ingin mundur kebelakang mengikuti Rezim di Malaysia, bukan kah orang2 di Jakartagreater ini memuja2 demokrasi Indonesia dan sering mengolok2 Malaysia dalam hal demokrasi??

  19. Ehem.

    Pas libur panjang kemarin, ada satu golongan yang bisa jadi menantikan THR yang banyak tapi nggak dapat seperti yang diharapkan.

    Yaitu para kuda makanya mereka sekarang bersama-sama meringkik-ringkik protes.

    Kuda itu mestinya minta rumput dan dedak.

    Mosok kuda kok minta THR.

    Ada-ada saja para kuda ini.

    Xixixixixi

    NB :
    saya hanya bicara tentang kuda lho.

    kalau ada kuda yang baca komentar ini pasti dia akan tersinggung.

    Tapi jika manusia yang baca komentar ini pasti si manusia tidak akan tersinggung sebab tahu kalau saya hanya bicara tentang kuda.

  20. ormas atau apa saja yg bertentangan dengan pancasila langsung gebug saja tidak perlu ke pengadilan pengadilan segala emang ini negara apa mau kompromi dengan golongan anti pancasila?

    • Pemerintah nya dibubari juga gak? Karna kebijakan2 pemerintah banyak yg anti Pancasila, termasuk dalam urusan ekonomi dimana jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar..

      • Emang intinya Lo gk suka pemerintahnya. Apapun yg di lakukan pemerintah selalu salah di mata Lo. Jd gk perlu di jwb LG komen Lo d atas. Krn percuma mw bner sekalipun ttp salah d mata lo

        • Gak juga, saya suka bu Susi, Menhan dan Panglima TNI.. Lembaga mereka bagian dari Pemerintah bukan? Saya juga setuju dengan rencana dan pembahasan tentang pemindahan Ibu kota.. Masa sih anda memaksa saya untuk menerima dan menyukai semua kebijakan Pemerintah?? Yang benar aja bro..

    • Maka saya sertakan dua link dari dua kubu yang berbeda supaya berimbang bung.

      • Jadi tidak benar bahwa Din Syamsudin menyamakan sistem Khilafah HTI dengan Vatikan, yg ada adalah Din Syamsudin memberikan usulan agar Umat Islam mencontoh sistem Vatikan dalam penerapan Khilafah, itu kalau Umat Islam mau lho..nama nya juga usulan..

        • Bahkan HTI sendiri pun belum tentu sepakat bung.
          Sedangkan tentang khilafah itu sendiri pun para ulama berbeda pemahaman, seperti yang anda kutip itu
          “Bahwa khilafah dipahami sebagai kekuasaan politik atau lembaga politik-pemerintahan tidak menjadi kesepakatan ulama, hanya beberapa ulama yg berpendapat demikian,”
          Maka akan sampai kapan mengharapkan akan ada satu kesepakatan yag fix dari para ulama tentang khilafah itu.

        • Sepakat atau tidak itu kan hanya usulan Din Syamsudin, yg saya permasalahkan adalah pemelintiran yg dilakukan blog seword.

          Kalau saya ditanya, sampai kapan para Ulama bersepakat tentang Khilafah, ya sampai muncul nya Imam Mahdi. Kan tidak mungkin Imam Mahdi memimpin umat Islam dengan sistem demokrasi..

  21. Tumben Lewat 100 Komen

  22. bung chaplin nie trnyata bukan pro ke warjager ya? dasar musuh dalam selimut…bukan nya bela warjager yg sdh pada aman tentram dimari, nie malah ikut2an bantuin si jiwa raga sakit…xixi

  23. yg bilang org miskin tambah miskin dan sebaliknya, bisa ketebak MATANE PICEK.

    • ngapain ente ngurusin harta orang lain, mrk kaya ya krn kerja keras, banyak kok yg kaya krn mrk ulet, tekun dan kerja banting tulang dan bukan korupsi…ente klo mau kaya ya kerja dong, klo msh miskin aja itu DL…jadi org protes aja kerjanya, kekayaan org dibawa2…ente norak!!,

      • Saya tidak ngurusi harta orng lain, tetapi sedang melaksanakan fungsi kontrol sosial. Anda itu sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya sesuatu yg kritis untuk diberikan…

  24. ngapain ente ngurusin harta orang lain, mrk kaya ya krn kerja keras, banyak kok yg kaya krn mrk ulet, tekun dan kerja banting tulang dan bukan korupsi…ente klo mau kaya ya kerja dong, klo msh miskin aja itu DL…jadi org protes aja kerjanya, kekayaan org dibawa2…ente norak!!,

    • Sila ke-5 adalah Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kerja keras tidak akan memberikan anda kekayaan sebanyak itu, kecuali jika sistem dan aparatur nya berpihak pada anda. Tindak kejahatan pengusaha2 super kaya itu biasa nya dalam bentuk kolusi, klientilisme, pajak dan banyak lagi. Siapa yg paling banyak bayaran nya dia yg kuat beking nya dan paling berkuasa dan akhir nya semakin kaya. Kalau kekayaan 4 milyader setara dengan 100 juta harta orang miskin Indonesia, berbanding berapa pula kekayaan 20 milyader yg ada Indonesia dengan total penduduk menengah kebawah Indonesia?

      Di negari ini kerja keras tidak cukup, harus licik dan lihai juga.. orang miskin itu jam kerja nya lebih panjang dari orang kaya bahkan ada yg harus dibawah ancaman dan incaran satpol pp untuk cari sesuap nasi.. Ini kah yg nama nya Pancasila? Berbeda dengan pengusaha2 yg super kaya, yg tinggal tunjuk lokasi, bayar dan akan langsung digusur dan selanjut tinggal bangun deh kerajaan-kerajaan usaha baru nya..

 Leave a Reply