Sep 252013
 
Manusia Perahu yang bertolak dari Laut Indonesia menuju Australia (photo:abc.net.au)

Manusia Perahu yang bertolak dari Laut Indonesia menuju Australia (photo:abc.net.au)

Gaya diplomasi Indonesia akhir- akhir ini semakin berwibawa dan tegas.  Pada 16 Agustus 2013 lalu Presiden SBY mengingatkan negara-negara tetangga untuk tidak berpikir atau mencoba mengutak-atik wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gaya diplomasi Presiden SBY tersebut menular ke Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.

Bertempat di New York, Amerika Serikat, Indonesia peringatkan Australia untuk tidak mengambil kebijakan yang melanggar kedaulatan Indonesia menyangkut penanganan masalah manusia perahu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan sikap Indonesia, ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Marty dan Bishop bertemu sehari sebelum pembukaan Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-68.

“Kita tegaskan Indonesia tidak bisa menerima kebijakan apa pun dari Australia yang sifatnya melanggar kedaulatan Indonesia,” kata Marty kepada wartawan usai serangkaian pertemuan multilateral dan bilateral. “Saya kira, tadi pesannya sudah diterima secara loud and clear (dengan sangat jelas),” ujar Marty.

Menteri luar negeri kedua negara bertemu untuk membahas persiapan kunjungan Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott ke Jakarta 30 September mendatang. Marty mengungkapkan, Bishop juga menjelaskan kembali upaya-upaya yang akan dilakukan Australia dalam mencegah arus kedatangan manusia perahu ke negaranya.

“Beliau juga menggarisbawahi bahwa langkah-langkah yang direncanakan oleh Pemerintah Australia akan dipastikan tidak melanggar kedaulatan Indonesia,” ujar Marty.

Marty mengingatkan kembali mitranya itu bahwa Indonesia dan Australia telah menjadi ketua bersama Bali Process yang merupakan kendaraan bagi kedua negara dalam memimpin penangan masalah penyelundupan manusia. “Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, tapi secara lebih tertata, tertib dan sesuai dengan penghormatan kedaulatan masing-masing negara,” kata Marty.

Masalah manusia perahu akan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan PM Abbott-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 30 September 2013.

PM Australia yang baru Tony Abbot berjanji akan keras terhadap Manusia Perahu (photp:abc.net.au)

PM Australia yang baru Tony Abbot berjanji akan keras terhadap Manusia Perahu (photp:abc.net.au)

Kebijakan Baru PM Tony Abbott
Upaya menangkal kedatangan manusia perahu dan penyelundupan manusia menjadi salah satu prioritas Perdana Menteri Australia Tonny Abbott di awal kepemimpinannya. Selama kampanyenya, Abbott berkomitmen akan menuntaskan masalah manusia perahu dengan keras.

Setelah Abbot dilantik pada Rabu, 18 September 2013 dia langsung menjalankan agenda kontroversinya untuk menghentikan manusia perahu pencari suaka mendatangi negeri Australia dengan mengembalikannya ke laut Indonesia. Padahal para pencari suaka mayoritas bukan warga Indonesia. Ini berarti Abbot akan memberikan masalah baru bagi Indonesia. Jika manusia perahu lolos dari laut Indonesia menuju Australia, maka Abbbot akan memerintahkan pasukannya mengembalikannya ke Indonesia.

“Pada suatu hari, bisa jadi Rabu, saya berharap Operasi Kedaulatan Perbatasan dapat dimulai,” kata Abbott kepada wartawan. Ia menambahkan “Operasi pencegatan di wilayah laut utara akan berubah dan menjadi lebih blak-blakan, bekerjasama dengan pihak berwenang dari Indonesia dan akan makin digiatkan.”

Tony Abbot juga akan menjalankan skema pembelian balik perahu dari para nelayan Indonesia yang membawa manusia perahu, serta membayar orang Indonesia yang bisa memberikan informasi tentang manusia perahu yang akan bertolak ke Australia. Abbot juga berencana menempatkan Polisi Australia di Indonesia.

Manusia Perahu Pencari Suaka ke Australia

Manusia Perahu Pencari Suaka ke Australia

Menurut pengamat hubungan internasional Prof Hikmahanto Juwana, program PM Abbot ini melecehkan pemerintah Indonesia karena Indonesia dijadikan tentara bayaran untuk melakukan pekerjaan kotor demi uang.  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, meminta Pemerintah Indonesia bersuara lantang untuk menetang program PM Abbott.

Hikmahanto mengungkapkan, suara keras pemerintah Indonesia diperlukan dalam rangka meyakinkan rakyat bahwa pemerintah tidak akan mengkhianati konstitusi dan kedaulatan NKRI, serta berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

“Pemerintah tidak akan tunduk pada pemerintah atau rakyat negara asing manapun, termasuk Australia.Pemerintah Indonesia harus menolak rencana Australia,  agar dicurigai oleh rakyatnya akan menerima suap atau hal-hal semacam itu oleh perusahaan-perusahaan Australia pendukung Tony Abbott dalam memuluskan program Abbott terkait penanganan penyelundupan manusia,” tegasnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, telah berteriak kencang tentang rencana PM Baru Australia tersebut. Namun kita lihat hasil pertemuan Presiden SBY dengan PM Tony Abbot di Jakarta 30 September 2013. Apakah kita tunduk terhadap kemauan Australia, atau bisa berdiri tegak dengan mengatakan tidak. (JKGR).

  24 Responses to “Indonesia Peringatkan Australia”

  1. Sebaiknya kita tawarkan kepada pengungsi tsb apakah mereka mau tinggal di Indonesia. Bisa jadi mereka sebenarnya mau. Bikin kontrak/ perjanjian dulu utk tinggal selama sebulan. Jika tidak mau mereka bebas pergi kenegara manapun yg mereka mau, apakah ke aussie, usa, malon, brunei, qatar dll terserah mereka saja. Btw setau ane negara yg menghalau pengungsi kembali ke laut bukan aussie saja, malon dan thai melakukan hal yg sama. cmiiw.

    • walah, beban indo udah bejibun, pertumbuhan penduduk sdh tak terkendali, kecuali tuh pengungsi mau ditaruh dipulau terluar,macem transmigran,

    • gag segampang itu mas bro buat nawarin pengungsi tinggal di indonesia.. alasannya :
      1. apa yang akan mereka kerjakan di Indonesia ? rakyat indonesia aja masih byk yg nganggur kog..
      2. buat merubah status warga negara asing menjadi WNI itu sangat susah.. karena para pengungsi rata” gag bawa kartu identitas.
      3. Indonesia akan di cap sebagai negara penampung manusia perahu dan gag mustahil akan menjadi negara pelarian buronan internasional.

      untuk hal ini, saya kira UNHCR harus ikut terlibat dan bertanggung jawab mengatasi masalah ini…

  2. Abbot dengan percaya diri mengatakan bahwa Pemerintah Indo
    nesia dapat diajak bekerjasama untuk mengimplementasikan janji kampanyenya.Abbot dalam pernyataannya yang dikutip oleh The Australian pada 27 Agustus lalu menyoroti tentangan dari Ketua Komisi I DPR RI terhadap programnya. Menurut Abbott hal itu tidak berarti Jakarta akan menolak program penggelontoran uang untuk menyelesaikan penyelundupan manusia.

    Abbot dgn yakin bahwa jakarta tdk akan menolak bantuan dana ini.Agenda politik australia dibawah kepemimpinan abbot memfokuskan pada daerah asia.

  3. Beuh sekuat apa nih duit aussie? dibeli tuh kapal nelayan, buat lagi yg abal2, minta bayarin lg biarpun blm proven cr ikan. yg sdh dibeli parkirnya kita minta gede2an bea.. dilarang dibakar di wilayah kedaulatan RI. takutnya polisnya digebukin massa rame2, lah lompat pagar.

  4. Om Diego Sepertinya ada yg perlu diralat tanggalny bukan 16 oktober 2013 sekarang baru 26 september

  5. Nyakin sby gak mau ikutin cara ausit ….dan nyakin ausit diam aja…..ks icbm tni al…dah nongkrong di tapal batas ausit biar efek getar sebelum pertemuan…

  6. Kirim pasukan katak…tenggelamkan perahu-perahu imigran gelap itu di tengah laut…hukum mati mereka yang terlibat dalam penyelundupan ! SELESAI !

    • Terlalu sadis gan, entar ada yang koar2 HAM lagi.. Klo yang terlibat penyelundupan dihukum berat ane setuju.. Klo nggak mau repot ya patroli laut selatan diintensipkan lagi, klo ketemu kapal pencari suaka larang mereka merapat ke pantai kita, kasih ransum dan perbekalan aja yg cukup buat ke Ostrali. Biar mikir tuh Ostrali klo mau sewenang-wenang sama tetangganya…

    • Justru klo kita bertindak seperti itu yg senang ya asutralia karena dibantu mencuci piring pekerjaan rumahnya dan kita di cap sebagai negara pelanggar HAM terbesar bisa” kopaska di embargo seperti kopasus.

      Yang tertawa ya australia

  7. Ambil aja duitnya, beli 5 batrei S-300, taruh di Merauke..

  8. Mustinya dikembalikan saja ke negara asalnya. Kenapa dikirim balik ke Indonesia. Toh sama saja uangnya lebih baik dipakai untuk mengirim pengungsi ini kembali ke negara asalnya. Bekali dengan makanan dan GPS. Ucapkan salam dan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.

  9. heran indonesia kok terus terusan dilecehkan negara2 asing, kapan pemimpin indonesia bisa ngomong go to hell with your aids!!

  10. jelas pa SBY dan pa Marty udah berani berdiplomasi secara tegas dan beribawa wong si killo udah stand bay di perairan NKRI,belom si sukhoi dkk,gmn menurut mas @ Banas Patie heheee

  11. Australia sama saja dengan negoro londo lainnya, kebenaran adalah kalau sesuai kemauannya.

    Indonesia sekarang dipuji sebagai negara demokratis terbesar no 3 di dunia. UU menggariskan pemerintah tidak bisa melarang-larang rakyatnya sepanjang tidak anarkis, tidak melakukan pidana, dst. Case manusia perahu ini sama halnya dgn aktivis HAM di kapal Freedom Frotilla yg akan menuju Papua dari Australia. Toh Australia tidak juga menangkap mereka, dan sepenuhnya menyerahkan kepada hukum Indonesia. Aktivis Papua merdeka bikin hasutan di Australia juga dibiarin saja sama pemerintah Australia. Mereka bikin kantor di Inggris dan Belanda juga dibiarin sama pemerintah sana.

    Lah sekarang kita membiarkan manusia perahu saja pemerintah Australia dan politisinya sudah kayak cacing kepanasan.
    Dasar negara bermoyang para bromocorah, narapidana, bandit, gangster, pesakitan, preman, dll.

    • Si cowboy ndeso lagi pingin bikin perkara. Sudah tahu dia yang mulai duluan, pake tersinggung segala sekarang. Setuju Pak Marty, kalau ga sekarang dikerasin, semakin ngawur nanti dia.

  12. sya agk pesimis dgn sby…
    kmi brharap sby bisa tegas’

  13. Ini kesempatan diplomasi ni. Ditukar dengan ijin buat pemerintah Indonesia membeli tanah peternakan di Australia

  14. siapin lontong kilo nya 2 biji dkt darwin,yg udah di instal yakhont, sukhoy su-30bm siaga in , suruh siap2 tempur lawan hornet super, masa negara degnagn penduduk 237 juta harus tunduk lawan negara penduduk bebrapa puluh juta,sdh saat nya perbanyak sistem persenjaataan baru/mutakhir, karena konflik bisa daatang tiba2 di dpean mata, sblm si abbot menang, kita adem2 aja kan, sekarang abbot pegang kendali PM AUSIE, aroma konflik di depan mata, bulan madu hubungan baik RI-AUSIE, siap2 putus, bagi bule/londo, ga ada kawan abadi buat asia,.. fifa TNI

  15. Abbot ini kayaknya keberatan nama 😀 perlu dibikinin bubur merah dan bubur putih. Menempatkan polisi Aus di indonesia? Apa dia pikir Indonesia negara bagian Australia?
    Mr.Abbot merusak kerja keras pemimpin2 sebelumnya dalam upaya mempererat hubungan kedua negara

  16. Klau cuma gertak sich sulit,…..tapi kit BUTUH PEMIMPIN YANG LEBIH TEGAS

  17. Toni Abbot paham benar situasi di Indonesia …. If you have money .. you can buy everything in Indonesia .. even Harga Diri dan Kedaulatan Negara …

    Kayaknya Menlu Marty bukan menolak usulan Australia … Maklum negosiasi berapa jumlah Upeti yang mau dikasih Australia ke Indonesia masih belum tuntas hingga kini …

  18. kerahkan tni al untuk mengantarkan imigran gelap itu beres

 Leave a Reply