Indonesia Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 217 Triliun ke China

1535
Dok. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Bawur Pacitan) (Dj Onces Saputra)

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan sejumlah proyek infrastruktur bernilai Rp 217 triliun kepada China melalui “Roadshow Promosi Investasi” (market sounding) di dua kota besar China.

Kegiatan promosi investasi digelar di Beijing (25/7/2017) dan Tianjin (27/7/2017) dengan kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

“Jadi nilai proyek yang ditawarkan mencapai Rp 217 triliun terdiri dari proyek jalan tol sebesar Rp 42 triliun, proyek pelabuhan laut senilai Rp 60 triliun, pembangkit listrik Rp 100 triliun dan proyek ‘integrated tourism resort’ sebesar Rp15 triliun,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea dalam siaran pers di Jakarta, dirilis Antara, 28/7/2017.

Proyek-proyek tersebut di antaranya Pelabuhan Kuala Tanjung dan Integrated Tourism Projects Danau Toba di Sumatera Utara, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, 15 proyek pembangkit listrik, 5 proyek jalan tol dan 5 proyek dengan Skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN /PINA (skema Business-to-Business).

China dipilih menjadi negara tempat pelaksanaan roadshow promosi investasi infrastruktur mengingat tingginya minat dari para pelaku bisnis di bidang infrastruktur dari negeri tirai bambu.

“Bentuk pembiayaan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, proyek-proyek infrastruktur dapat juga ditawarkan kepada para investor dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (B-to-B),” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Duta Besar RI untuk RRT Soegeng Rahardjo, Chief Operating Officer PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Salusra Satria, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra, Direktur KPPIP Hendry Toruan, CEO Badan Pengembangan Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, Staf khusus Menteri ESDM Prahoro Nurtjahyo, Senior Manajer IPP PT PLN Djoko Dwijatno, serta Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Heldy Putera.

Pola promosi dilakukan dengan semangat “Indonesia incorporated” (terpadu).

Dalam kegiatan promosi investasi di Beijing, BKPM juga bekerja sama dengan China Export & Kredit Insurance Corporation (Sinosure).

Perusahaan BUMN China itu bertugas memberikan asuransi ekspor dan kredit kepada para pengusaha Tiongkok yang berinvestasi di luar negeri, termasuk Indonesia.

Acara di Beijing dihadiri oleh 273 peserta dari 155 perusahaan terkemuka di Tiongkok. Sedangkan acara di Tianjin dihadiri oleh 55 peserta dari 22 perusahaan besar di Tianjin.

Vice President Sinosure Zha Weimin mengatakan acara “market sounding” itu sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan China karena menampilkan peluang investasi pada proyek-proyek riil.

“Hal ini terlihat dari tingginya jumlah peserta yang hadir,” ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, China merupakan salah satu kontributor utama realisasi investasi. Sepanjang periode Januari-Juni 2017, China berada di peringkat tiga dengan nilai investasi mencapai 2 miliar dolar AS.

Posisi China di bawah Singapura yang memuncaki daftar dengan realisasi 3,7 miliar dolar AS dan Jepang 2,8 miliar dolar AS.

Posisi China berada di atas Hong Kong dan Amerika Serikat dengan masing-masing investasinya mencapai 1 miliar dolar AS.

41 KOMENTAR

  1. Jujur aja kalau soal Investasi saya lbh dukung China ketimbang Singapura.
    Negosiasi ulang soal perjanjian dengan china itu gampang, asal realistis.
    Contoh : Era sby yaitu Negosiasi ulang harga Gas yg dijual era Megawati yg permasalahannya Terlampau murah, sekalipun perjanjian itu dihitung dr harga pasaran Gas di era tsb tetaplah terlalu murah.

    Asal ya Investasinya jgn pekerja Proyek 100% dr China, nanti Operator Proyek tsb juga bisa2 dr China hanya karna alasan TKDN Indonesia belum menguasai pdhl bisa..

    • Investor tetaplah berhitung untung dan rugi bung. Makanya salah satu solusi menekan cost adalah pd cost tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa proyek2 yg dibiayai oleh china mensyaratkan melibatkan tenaga kerja dari china jg demi menekan cost tenaga kerja. Para pekerja dari china dibayar murah, sementara tenaga kerja kita sdh ditetapkan upahnya berdasar UMR.

      Kesepskatan perdagangan hrs dibedakan dng kesepakatan investasi bung caplin. Kalo urusan tari poco2 sambil jual gas murah jaman si mbok tentu saja bisa dievaluasi harganya, krn ada klausul yg mengatur tentang itu. Istilahnya renegosiasi kontrak. Sedangkan investasi yg dibutuhkan pemerintah saat ini adalah berupa infrastruktut dmn didalamnya ada kesepakatan kerja pembangunan infrastruktur yg pembiayaannya dibayar dng cara kredit dng periode waktu. Yg bisa direnegosiasikan adalah penundaan pembayaran cicilan saja.
      Kalo urusan investasi infrastruktur msh lbh bagus Singapura dibandingkan China. Krn Singapura tdk menasukan pasal yg mensyaratkan hrs melibatkan tenaga kerja dr negaranya.

      Jika memang target investornya adalah China dng alasan banyak peminatnya, yg perlu diawasi adalah keterlibatan TKA asal negara mereka. Agar kita jg bisa menekan tingkat pengangguran didalam negeri. Yg terpenting infrastruktur bisa terbangun merata walaupun dana dr negara antah berantah sekalipun, dan tidak merugikan negara.

    • Bung Rusky,
      “Sedangkan investasi yg dibutuhkan pemerintah saat ini adalah berupa infrastruktur dmn didalamnya ada kesepakatan kerja pembangunan infrastruktur yg pembiayaannya dibayar dng cara kredit dng periode waktu…”

      Point “dibayar dgn cara kredit” ini siapa maksudnya yang bayar?
      Investasi China atau siapapun dibidang Infrastruktur itu setahu saya bukan Hutang Negara kita.

      • Yg bayar ya anak cucu bung Chaplin nantinya sbg generasi penerus bangsa.
        Investasi bidang infrastruktur itu kalo saya analogikan spt anggota Go-Jek, anda beli motor di dealer motor tp secara kredit yg ditanggung oleh lembaga finance utk beli motor atas nama ente. Motornya dibuat ngojek. Hasilnya buat nyicil bayar motor.
        Kira2 spt itulah…hehehe

    • Soal renegosiasi juga saya jg tdk berharap lbh sebenarnya, karna ini soal Infrastruktur bukan Kekayaan Alam jd bisa disebut agak “Arogan” sepertinya negara kita, jika suatu saat ingin mengambil alih paksa seperti kejadian Freeport.
      Karna Tol, Pelabuhan, Tourism itu beda pokok permasalahan.

      Intinya saya dukung kok Investor manapun datang, karna saya gak suka Negara kita ngutang ngawur.. 😆

  2. Kalau saya lebih suka proyek infrastruktur ditenderkan sama pengusaha Jepang.

    Biasanya kalo China yg menang tender, pembiayaan bisa dari berbagai macam bank…… ribet dan ujung2nya minta jaminan ke pemerintah Indonesia juga.

    Udah gitu direcokin juga masalah tenaga kerja dari daratan yg yg suka ngeyel dan merendahkan tenaga kerja lokal.

    Semut bilang dok kodok … oek… oek….