Mar 072015
 
Sidang Dewan HAM PBB (Foto: AFP

Sidang Dewan HAM PBB (Foto: AFP

Jakarta – Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk periode 2015-2017. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

“Selain menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus memajukan dan melindungi HAM, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Pemerintah Indonesia di bidang HAM tersebut,” pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (7/3/2015).

“Indonesia menyadari pentingnya upaya untuk memajukan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap HAM,” ucap delegasi Indonesia, yang diwakili Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI, Dicky Komar, pada salah sesi utama Sidang DHAM PBB ke-28, 5 Maret 2015 di Kantor PBB, Jenewa, Swiss.

Delegasi Indonesia menyampaikan pula berbagai kebijakan Pemerintah RI di bawah Presiden Joko Widodo yang memuat berbagai komitmen dan kebijakan Pemerintah RI di bidang HAM, terutama dengan memberikan penekanan khusus pada perlindungan pekerja migran, penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu, hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah, serta meneruskan berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

“Berbagai langkah terbaru yang dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain proses revisi Undang-Undang mengenai Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi, proses ratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019, serta upaya untuk penyusunan sebuah instrument hukum yang mengikat terkait dengan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers,” lanjut pernyataan Kemlu.

Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan berbagai kebijakan nasionalnya terkait dengan masih berlakunya hukuman mati di bawah hukum nasional Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan pada saat berlangsungnya Biennial High-Level Panel on the Question of the Death Penalty, pada 4 Maret 2015, yang merupakan salah satu acara Panel Diskusi utama pada saat Sidang DHAM PBB kali ini. Penjelasan yang sama disampaikan pula pada Sesi Dialog Interaktif dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, pada 5 Maret 2015. (MetroTvNews.com).

  27 Responses to “Indonesia Terpilih Lagi Menjadi Anggota Dewan HAM PBB”

  1.  

    Tes

    •  

      WAHH UJUNG-UJUNGNYA JEBAKAN BATMAN NI DARI NATO,,AUSIE LAGI NGEJATUHIN MARTABAT..INDONESIA KENAK HAM DARI TIMOR LESTE.PAPUA,ACEH,HUKUMAAN MATI.. NANTI PASTI DIADU DOMBA AMA ASU DISURUH JATUHIN HAM RUSIA ,CHINA,KOREA UTARA.IRAN. KAMPREEETT SEMUA HANYA TIPU MENIPU,..

      INDONESIA SUDAH KERE KENAK DOLAR NAIK Rp13ribu INDONESIAN SUDAH DIGEROGGOTTI BANGSA LAIN,. KAPAN BISA MANDIRI,,,INDONESIA KERE

  2.  

    untungnya apa

  3.  

    Saat ini banyak yang salah menginterpretasi makna dari hukum HAM itu sendiri. Hukum HAM tidak berlaku kepada pelanggar hukum HAM itu sendiri.

  4.  

    Ketigax.

  5.  

    Non sense. Pasti ada yg terselubung

  6.  

    Ulah sonotan dkk…karena indonesia mau eksekusi napi narkotik, makanya diangkat jadi pemimpin ham pbb…kan jadinya bertentangan, kalo eksekusi dilakukan…rupanya negara2 lain masih melihat indonesia spt jaman sby…di kasih penghargaan ato posisi langsung nurut…skrg beda!! Hehehe

  7.  

    saya lebih memilih Indonesia bukan anggota HAM PBB, lebih baik keluar dari keanggotaan.
    HAM= penghancur moral dan budaya

  8.  

    Assalamualaikum wr.wb.
    termasuk memberi bantuan kepada yang kita kehendaki itu juga termasuk HAM,
    tapi mengungkit-ungkit bantuan itu sudah melanggar HAM.
    siapa sekarang yang salah menginterpretasikan HAM ?

  9.  

    Setuju.. taktik licik.

  10.  

    HAM ? Kok jadi laper ya ? Ingat hamburger nih

  11.  

    Dewan HAM dibentuk pd thn 2006, menggantikan Komisi HAM yg pada saat itu dinilai kental dng nuansa “politisasi isu HAM”.
    pembentukan dewan ini jg di tentang oleh 4 negara, yaitu : Us, Kepulauan Marshall, Palau & Israel.

    sebelum’a, Indonesia telah menjadi anggota dlm periode 2006-2007, 2007-2010 & 2011-2014.
    paling tidak, lewat lembaga inilah RI bisa menyuarakan kepentingan’a.
    jd… ga da yg sia”.

  12.  

    Awas trik gerombolan siberat bisa menjebak dan merugikan, bagi merekam HAM tidak lebih dari alat untuk menyamarkan dan mencapai tujuan politik mereka yang kejam dan culas, so …….. waspadalah !!!

    •  

      setuju bung Ceuk Aink ge…
      terkadang apa yg kita lawan akan menyatukan kita, sedangkan apa yg kita cari akan memecah belah.
      maka penekanan’a adalah pada apa yang kita lawan. musuh bersama akan menyatukan, sementara
      nilai” positif yang kita bela (HAM) sebenarnya memisah”kan kita.

      tidak ada salah’a menciptakan sekutu strategis (non aliansi) utk menetralisir pengaruh buruk yg berlindung/memanfaafkan issue HAM.

  13.  

    HAM inilah sumber kekacauan perusak generasi muda, contoh: anak sekolah dihukum guru dijemur di lapangan sekolah, eh besoknya gurunya ditangkep dah, alasannya: melanggar HAM… makanya generasi muda sekarang pada berani petantang-petenteng, gak ada takutnya sama sekali sama guru, gimana mau berkah itu ilmu..
    Go to hell with your ham
    :hammer

  14.  

    Keluar aja dari PBB buat poros jakarta-moskow

  15.  

    Ada upaya pelemahan terstruktur terhadap legitimasi Indonesia didunia Internasional melalui jalur HAM.

    Dikhawatirkan bila kita s/d terlena dan masuk perangkap konspirasi mereka, kedepannya menjadi blunder bila adanya kasus2 HAM, maka pada akhirnya kitapun harus bersiap2 menghadapi embargo bertubi2 dan juga menghadapi paksaan dominasi negara2 tertentu!

    Pertanyaannya, apakah NKRI pun mampu sekuat negara China, Iran atau Russia yg tetap konsisten mempertahankan kedaulatan negaranya dalam menghadapi serbuan negara2 yg tergabung konspirasi global ys senantiasa berlindung dibalik isue2 HAM, Terorisme, dan senjata pemusnah massal?!

  16.  

    Ko ini bisa secara positif menjadi langkah strategis Indonesia bung. Klo Australi mau ngungkit HAM,
    Kita bisa aja mundur dari keanggotaan. itu justru mempermalukan PBB. Tinggal mbalikin…. sapa yg suruh milih Gue…..

  17.  

    Ukuran HAM di dunia ini hanya menganut blok barat. Jadi semua yg dikatakan adalah hukum HAM pada dunia ini meski mereka ini sebenarnya pelanggar HAM yg nyata selama ini. Makanya HAM dinegara manapun selalu acuannya Amerika. Saatnya reformasi lembaga HAM internasional dan HAm Naional RI yg sbg antek barat utk menjajah Indonesia. Segala tindakan hukum di Indonesia harus minta persetujuan Barat terkhusu amerika. Lihat saja penilaian barat atas hukuman mati…kalo hukuman mati buat teroris mereka mendesak secepatnya dilakukan,tapi kalo hukuman mati buat mafia narkoba yg sama kadar hukumnya dgn teroris bahkan melebihi teroris mereka menghujat dan melarang hukuman mati tersebut. Dewan HAM dan PBB hanyalah kaki tangan barat utk pembenaran menjajah terhadap negara lain………….

 Leave a Reply