Investasi Alutsista dan Kemandirian Industri Pertahanan Kita

oleh: Jerry Indrawan, M.Si (Han).
Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dan Dosen Politik di UPN Veteran Jakarta

Jakartagreater.com – Selain munculnya istilah “dilan” (digital melayani) yang menjadi trending topic pada Debat Capres tahun lalu, Presiden Jokowi juga mem-viral-kan istilah “investasi alutsista” (alat utama sistem persenjataan). Viral, karena bagi rekan-rekan penulis, kalangan yang menyukai dunia pertahanan, terminologi investasi alutsista adalah sebuah hal yang lama, namun baru.

Mengapa demikian? Bahasa lain dari Investasi di bidang alutsista adalah optimalisasi sektor pertahanan melalui kemandirian industri pertahanan. Sebuah narasi yang sudah lama didengungkan, terutama sejak Reformasi Sektor Keamanan (RSK) muncul pasca dihapusnya Dwi Fungsi ABRI di awal milenium ini.

Bicara viral, saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena sejak menjabat Menhan ia mengunjungi lebih dari 8 negara untuk melakukan diplomasi pertahanan, termasuk mencari alutsista yang tepat bagi Indonesia. Mencari dalam arti tentunya membeli, padahal sesuai visi misi presiden saat debat capres tahun lalu, harusnya kita sudah mulai melakukan investasi alutsista, bukan malah beli jadi.

Investasi memang sangat terkait dengan anggaran pertahanan. Sekedar perbandingan, di tahun anggaran pertama Presiden Jokowi menjabat, yaitu tahun 2015, anggaran pertahanan kita hanya sekitar 96 triliun. Tahun 2019 lalu mencapai 109 triliun, berarti kenaikannya hanya sekitar 5%. Lebih lagi, dari 109 triliun tersebut, sekitar 40% digunakan untuk belanja pegawai dan 30% untuk belanja barang, alias “beli” alutsista, bukan investasi. Sisa kurang lebih 30% baru digunakan untuk belanja modal. Harapan muncul di tahun ini di mana anggaran pertahanan meningkat drastis hingga 131,2 triliun, yang seharusnya menurut penulis paling tidak 20%-nya dialokasikan untuk investasi alutsista melalui kebijakan yang menguntungkan industri pertahanan kita.

Penulis berpendapat, jika Presiden Jokowi memilih untuk tidak bergantung pada paradigma defense purchasing, untuk kemudian beralih menjadi defense investment, maka ia harus meningkatkan anggaran bagi kemandirian industri pertahanan secara signifikan. Sayangnya, tulisan ini tidak akan membantu menjawab bagaimana cara presiden Jokowi dalam termin keduanya ini untuk “bongkar pasang” APBN kita demi meningkatkan anggaran pertahanan. Namun, penulis lebih tertarik untuk membahas apa itu investasi alutsista ala Jokowi, dilihat kacamata penulis soal bagaimana meningkatkan kemandirian industri pertahanan melalui kebijakan pertahanan yang disebut “offset”.

Kebijakan offset Pertahanan

Penulis sepakat bahwa optimalisasi sektor pertahanan Indonesia harus dimulai lewat paradigma “investasi” yang dikatakan Pak Jokowi. Ketergantungan pada pembelian alutsista terus-menerus, sekalipun dengan alasan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF), in a long run justru akan menggerogoti anggaran negara. Lihat saja Amerika Serikat, China, dan Rusia yang industri pertahanannya mampu memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri, bahkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara karena hasilnya diekspor ke luar negeri.

Kebijakan offset pertahanan merupakan salah satu bagian dari countertrade. Pengertian offset pada dasarnya mengacu pada pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh pemasok senjata sebagai imbalan dari kesepakatan yang dilakukan. Sedangkan, pengertian offset dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 Pasal 43 Ayat 6 tentang Industri Pertahanan, adalah pengaturan antara pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Indonesia, sebagai salah satu persyaratan jual beli.

Kemudian, mekanisme offset pertahanan adalah sebuah kondisi kapasitas produksi dari negara produsen persenjataan yang berlebih, sehingga pola yang dibangun untuk menjual produksinya adalah adanya Transfer of Technology (ToT) dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara negara atau perusahaan produsen persenjataan dengan negara konsumen persenjataan.

Memang, bicara kemandirian industri pertahanan tidak bisa dilakukan lewat cara offset saja. Akan tetapi, banyak negara di dunia melihat kebijakan offset ini sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan negara dalam membangun industri pertahanannya yang kuat dan mandiri. Hal ini termasuk perkembangan teknologi, tenaga kerja, peningkatan keterampilan, pengembangan rantai permintaan dan penawaran, mekanisme subkontrak, dan pemasaran.

Mereka juga menggunakan offset untuk meningkatkan kemampuannya mendesain, mengembangkan, membuat, mengintegrasikan, dan memelihara alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam). Faktor-faktor lain juga berpengaruh, seperti tersedianya pasar yang kompetitif, dukungan infrastruktur, iklim politik yang stabil, dan insentif ekonomi yang tinggi.

Tindakan ini hanya bisa dilakukan jika negara tersebut memiliki modal, sumber daya manusia, dan bahan-bahan yang cukup untuk diproduksi di dalam negeri, di mana Indonesia memilikinya. Terus meningkatnya anggaran pertahanan dari tahun ke tahun sebenarnya adalah modal yang cukup untuk memulai fokus pada kebijakan-kebijakan yang pro kemandirian industri pertahanan. Persoalan ini harus jadi prioritas presiden ke depan, bukan sekedar politisasi saat ada pemilu.

Offset Langsung dan Tidak Langsung

Offset terbagi menjadi offset langsung dan tidak langsung. Offset langsung terkait erat dengan akuisisi peralatan ataupun jasa pertahanan yang langsung berhubungan dengan traksaksi pembelian sedangkan offset tidak langsung tidak berkaitan langsung dengan produk atau jasa pertahanan. offset tidak langsung sering juga disebut offset komersial, bentuknya biasanya buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, transfer teknologi, sampai pertukaran offset, bahkan imbal beli.

Offset langsung bertujuan untuk mencapai lebih dari economic return yang singkat. Selain itu, offset langsung didorong oleh objektif dari kemandirian strategis di mana dibutuhkan penyokong kemandirian dan kapabilitas untuk meningkatkan alutsista. Oleh karena itu, offset langsung melibatkan industri dari negara pembeli.

Offset langsung bertujuan untuk mencapai lebih dari economic return yang singkat. Selain itu, offset langsung didorong oleh objektif dari kemandirian strategis di mana dibutuhkan penyokong kemandirian dan kapabilitas untuk meningkatkan alutsista. Oleh karena itu, offset langsung melibatkan industri dari negara pembeli.

Offset langsung ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, pembelian lisensi produksi (licensed production), di mana pengertiannya adalah penjual persenjataan setuju untuk mentransfer tekhnologi yang dimilikinya kepada negara pembeli, sehingga keseluruhan atau sebagian barang yang dipesannya dapat diproduksi di negara pembeli.

Kedua, produksi bersama (co-production), pengertian dari produksi bersama ini adalah bahwa pembeli dan penjual tidak hanya mengupayakan pengadaan barang-barang militer saja, melainkan juga penjual bersama-sama pembeli berupaya membuat barang-barang dan jasa peralatan militer, dan memasarkannya bersama-sama dengan memperhatikan berbagai kesepakatan dari perjanjian tersebut. Dengan bahasa lain, negara pembeli merupakan mitra dari negara penjual, dan dalam hal ini tidak ada keharusan dari negara penjual untuk melakukan transfer tekhnologi kepada negara penjual.

Ketiga, pengembangan bersama (co-development). Dalam pengembangan bersama, negara produsen peralatan persenjataan dengan negara pembeli berupaya mengembangkan berbagai peralatan pertahanan yang telah diproduksi oleh negara penjual, dengan harapan akan didapat produk yang lebih baik dari produk terdahulu.

Keuntungan dari co-development adalah negara pembeli secara aktif mengadopsi serta menstranfer berbagai tekhnologi persenjataan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga secara bertahap peningkatan kemampuan SDM di negara pembeli dapat terukur dengan baik.

Offset tidak langsung diartikan sebagai barang dan jasa yang tidak secara langsung terkait dengan pembelian-pembelian produk militer, namun dilekatkan sebagai kesepakatan dalam proses jual beli peralatan militer dan pertahanan. Setidaknya ada empat jenis offset tidak langsung, yaitu Barter, Imbal beli (counter-purchase), Imbal investasi (counter-investment), dan Beli Kembali (buyback).

Create and Develop

Investasi dalam bidang teknologi pertahanan tidaklah murah. Banyak negara-negara yang belum memiliki kekuatan ekonomi mumpuni takut untuk berinvestasi pada sektor ini karena memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi. Dalam kasus ini, offset dapat menghindari kegagalan teknologi dalam sebuah produk pertahanan karena sebuah negara tidak perlu melakukan penelitian dan pengembangan dari nol. Selain itu, offset juga dapat membuka lapangan pekerjaan di bidang manufaktur dan perakitan, sehingga investasi yang diberikan negara tidak gagal di tengah jalan.

Offset pastinya juga dapat meminimalisir impor dari negara lain, sehingga pembelian alutsista dapat dikurangi. Untuk itu, pelaksanaan offset harus terstruktur dan mempunyai arah dan fokus yang jelas dalam bentuk program nasional. Pemangku kebijakan harus berperspektif jangka panjang melalui cara berpikir “create and develop”, tidak lagi “buy”.

Melalui offset, industri pertahanan dalam negeri akan mandiri karena mampu mengembangkan dan memproduksi sendiri alutsista kita sehingga di masa depan tidak perlu lagi membeli alutsista dari luar negeri. Offset juga dinilai dapat memberikan peluang bisnis yang lebih baik di masa depan karena industri pertahanan melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit.

Keberhasilannya kebijakan ini akan berdampak besar pada anggaran negara secara holistis. Dengan demikian, mandirinya industri pertahanan dalam negeri akan menjadi pilihan yang tepat untuk mensubstitusi pengadaan alutsista yang selama ini diakukan dengan cara pembelian.

21 pemikiran pada “Investasi Alutsista dan Kemandirian Industri Pertahanan Kita”

  1. Menurut saya jumlah anggaran militer segitu sangat kecil untuk ukuran negara sebesar indonesia.
    Anggaran militer terbesar di Asean adalah Singapura jika kita menghitung dgn luas wilayah singapura dan seharusnya anggaran militer indonesia 30x lipat lebih besar dari singapura karena luas wilayah kita lebih dari 30x lipat luas wilayah singapura.
    Mengenai istilah investasi alutsista apalah bedanya dgn era pak Sby?? Malah era pak Sby sy nilai lebih berhasil dari era pak jokowi, di era pak Sby kita tahu beberapa terobosan besar untuk ukuran kita : Kapal Selam, Pesawat tempur dll.. sedangkan di era Pak Jokowi sy tdk tahu apa terobosan yg beliau lakukan untuk industri militer indonesia, kecuali hanya istilah istilah pemanis spt artikel di atas. Padahal sy berharap ada kerjasama spt India dgn Rusia hingga menghasilkan Brahmos yg menggetarkan kawasan misalnya tp ketika mencermati langkah langkah pemerintah saat ini, rasanya itu mustahil terlaksana di era beliau.
    Memang benar ada perkembangan dari PAL, Pindad, PTDI, tp bagi sy itu wajar karena itu pekerjaan berkesinambungan dari era sebelum sebelumnya.
    *Maaf memberanikan diri untuk comment pertamakali.

    • Perbandingan budget pertahanan itu bukan pada total luas wilayah atau jumlah penduduk Dhek, tapi dari anggaran yg dimiliki dibandingkan GDP yg berputar di negara tersebut. Kalo GDP ibarat omset, maka anggaran (dari pajak, pendapatan negara non pajak dsb) itu ibarat keuntungan. Gak mungkin belanja suatu barang lebih dari keuntungan atau omset yg kita punya.

      Nilai normal suatu budget pertahanan itu antara 2-5% dari GDP. Anggaran tahun ini tuh sekitar131 triliun rupiah atau sekitar USD 9,3 milyar lebih. Dah hampir nyamain anggaran punya Singapore dan itu baru 0,9% GDP Indonesia, padahal Singapore udah 3% lebih dari GDPnya. Jadi kalo pake acuan 2-5% GDP maksimal antara USD 20-56 milyar. Kalo kata ente harus 30x dari Singapore berarti anggaran militer kita bisa USD 300 milyar padahal APBN kita cuman USD 171 milyar. Masih tombok banyak tuh. China aja masih dibawah itu kok.

      • Yg sy kritisi adalah mereka yg sering berkata “anggaran militer kita besar”.
        Apanya yg besar? Lha anggaran segitu harus di bagi 4 kok besar (kemenhan, AD, AL, AU) dapet berapakah mereka masing masing, lalu netizen kita berharap TNI beli senjata senjata terbaik dikelasnya, padahal itu muahal sekali.. yg membuat netizen kita menuntut sampai hampir diluar logika ya karena kata kata : “Anggaran militer kita besar”

        Sy rasa semua negara memperhitungkan luas wilayahnya ketika membuat anggaran militer, karena tujuan negara memperkuat militernya adalah demi melindungi negaranya dari kemungkinan terburuk yg terjadi.
        Sy mengacu pd singapura karena sy hanya ingin menyindir mereka yg selalu berkata “anggaran militer kita besar”, sy mengibaratkan org miskin yg baru pegang uang banyak dan menganggap dirinya mampu membeli apapun dgn uang segitu.

        Sy tentu saja paham negara kita belum mampu membuat anggaran yg ideal untuk perkuatan militer kita karena kemampuan ekonomi kita blm mencukupi untuk kearah itu dan banyak sektor yg lebih penting yg harus di urusi.
        Dan ada saat nya nanti kita mampu mencapai itu.

        • Lha bukannya ente tadi yg nuntut aneh aneh Ampe anggaran 30x dari punya Singapore ya?

          Asal tau aja, bukan anggaran besar yg kita butuhkan tapi anggaran yg efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman abad-21. Percuma punya anggaran besar kayak Arab Saudi kalo gak efektif dan efisien dipake.

    • Disini gak bahas siapa yg berjasa mau Bung Karno, Mbah Harto, Habibie, Gusdur, Mega, SBY atau Jokowi semua sama sudah berjasa. Yg penting itu pembangunan industri pertahanan yg berkelanjutan itu yg benar gak peduli jasa siapa.

  2. Sebenarnya sistem Offset udah terlalu jadul untuk mengejar kemajuan teknologi. Cara singkat ya reserve engineering dan copy paste, kalo perlu pake beli atau nyuri data.

    Tapi kalo mau lebih manner ya cari aja negara yg mau diajak join produksi seperti Korsel dan Turki. Atau bisa juga nyari negara yg secara teknologi mereka udah unggul tapi mereka juga butuh biaya buat penelitian. Kita bisa masuk di sana seperti di Ukraina. Kemarin kerjasama dg Ukraina udah bisa bikin Rhan 450 sukses terbang setelah sekian tahun gagal terus. Dari situ aja bisa dikembangkan lagi baik untuk roket luar angkasa atau bisa juga buat rudal secara sebagian besar teknologi rudal Uni Soviet yg masih dipake sekarang juga dikuasai oleh Ukraina. Peluang bagus tuh buat Indonesia. Buat aja rudal jelajah yg nyampe 300 km aja dulu gpp yg penting gak kena MTCR terus buat biar bisa melaju sampe supersonik atau bahkan hipersonik. Ntar pengembangan selanjutnya baru deh ditingkatkan jangkauannya.

  3. Semua pemimpin kita masing masing berjasa besar buat NKRI.
    Pak Jokowi berhasil di bidang infrastuktur di slrh pelosok Indonesia.
    Blm jg yg lainnya.
    Jd ga usah ungkit mslh jasa para presiden kita.
    Mending berkaca apa yg bisa kita lakukan utk kemajuan bangsa kita ini.
    Kritik boleh asal membangun.
    Jadi jgn asal kritik yg kritis.
    Damai……WAYAHE…WAYAHE….ngopi.

  4. 1. Kesepakaran TOT yg di lakukan jaman pak Jokowi apa pak????

    2. Apakah ada offset yg bisa di lakukan tanpa proses beli alusista ???

    3. Yg di maksud kemandirian alutsista oleh pak Jokowi apa pak, dan beri satu contoh gebrakannya

    • Ente gak tau yg namanya pembangunan berkesinambungan ya, gak pernah tau modelnya kayak Repelita, Pelita, RPJM dsb ya. Mau penelitian atau beli Alutsista apapun yg dilakukan pada suatu masa jabatan presiden, tujuan utamanya itu tetap membangun pertahanan nasional Indonesia menjadi lebih kuat dan mampu menjawab tantangan abad ke-21. Itu jawabannya.

        • aku pikir memang engak cukup kurun waktu sepuluh tahun untuk melihat hasil keseluruhan yang di mana pembangunan berkesinambungan dibutuhkan,hanya mampu liat aja langkah yang diambil dalam kebijakan,baik itu hamkam,ekonomi dan politik.
          keterbatasan waktu dan kecil nya peran dan wewenang yang membatasi bisa jadi efisiensi juga berkurang,atau bisa jadi salah pola pandang dan pola ukur dalam mendeteksi permasalahan sehingga salah juga mengambil langkah kebijakan.
          beda orang beda pemikiran, beda kepala beda juga isi nya,karna tidak ada nya buku besar haluan bisa jadi evaluasi kebijakan sering bertentangan yang membuat jalan ditempat atau bahkan mundur.
          semua berawal dari niat lalu pemikiran merancang langkah langkah yang akan diambil dan dikerjakan serta evaluasi dilakukan untuk mengkaji apa sudah sejalan dari apa niatan dan apa yang direncanakan dalam garis besar strategi .

    • liat buku putih dari moncong merah.
      penerus trah sukarno hanya penerus ide fisiknya tapi tidak ruh nya sukarno,
      liat pemindahan ibukota dan pembangunan timur indonesia(papua).
      ruh sukarno adalah ide dimana ideologi pancasila bisa bersaing dengan idiologi besar lainya ternasuk dua idiologi dunia,walau kini tingal satu.
      dan pembuktian bahwa idiologi yang diciptakan mampu menjawab setiap tantangan.baik itu permasalahan politik sosial dan budaya terutama dibidang ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
      tapi kurang pahamnya penerus trah tentang apa itu sebuah cita cita mulia,jadi sedikit melebar kepembangunan semata.

  5. Menanggapi artikel diatas saya ingin memberikan pandangan tentang INHAN kita Yaitu KFX/IFX sepertinya Menhan Kurang begitu cooporatif dalam hal ini…. dalam hal menyelesaikan pembayaran dengan Korea selatan Menginggat ini adalah Investasi Pertahanan dan ini menurut saya sangatlah stategis …Menurut analisa saya Korea sepertinya lebih senang indonesia keluar dari KFX/IFX sebab 4 teknologi utamanya sudah dimiliki Korea ….Jika ini diabaikan indonesia alahkah sayang…. untuk kedepan menguasai Program Radar AESA Yang bagus itu… terus terang pesawat tempur kita sekarang ini tidak ada satupun yang mengunakan Teknologi Radar AESA berharap dengan adanya Kerjasama KFX/IFX ini Para Ilmuan kita dapat Menguasai Teknologi radar AESA Transfer dari korea ….Kita juga menyadari untuk mengejar MEF TNI AU juga membeli Pesawat tetapi TIdak meninggalkan Program KFX/IFX,sebenarnya ini adalah melanjutkan program yang telah disusun terdahulu KESIMPULAN PRIBADI SAYA KESIMPULAN SELESAIKAN DAHULU KFX/IFX BARU MENGADAKAN JET TEMPUR DAN ITU HARUS JUGA DIADAKAN UNTUK MENGEJAR MEF TNI AU ARTI NYA ADAKAN JET TEMPUR DENGAN TIDAK MENINGGALKAN PROGRAM KFX/IFX…KARENA KFX/IFX INI ADALAH INVESTASI PERTAHANAN …BEGITU JUGA DENGAN KAPAL SELAM… Saya kira Kita Mampu

Tinggalkan komentar