Jun 242015
 

image

Jakarta – Meski banyak kelompok masyarakat yang menolak, DPR tetap mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau biasa disebut dana aspirasi, dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2016.

Dengan pengesahan itu, tiap anggota DPR bakal mendapat jatah Rp 20miliar. Jika melihat komposisi asal anggota maka Pulau Jawa bakal mendapat Rp 6,2 triliun sementara Kalimantan (Borneo) sekitar Rp 700 miliar. Khusus untuk Kalsel hanya Rp 220 miliar.

Penolakan sebenarnya juga terjadi pada rapat paripurna DPR, Selasa (23/6) itu. Tiga fraksi yakni FPDI Perjuangan, FPHanura dan FPNasDem menolak. Rapat pun berlangsung alot karena banyaknya interupsi. Bahkan, tidak sedikit anggota yang mengeluh karena mikrofon di mejanya mendadak mati. Namun, suara-suara penolakan itu tidak berdaya karena berdasar pendapat masing-masing ada tujuh fraksi yang menyatakan persetujuannya.

β€œDengan memperhatikan catatan (interupsi), mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?” kata pemimpin rapat, Fahri Hamzah.

BANJARMASINPOST.CO.ID


Hanura: Tiga Fraksi KIH Tolak Dana Aspirasi, Presiden Jokowi Pasti Mendengar

image

Jakarta – Fraksi Partai Hanura akan melobi pemerintah untuk menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun. Aturan mengenai dana aspirasi ini sudah disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015) kemarin.

Hanura bersama PDI-P dan Nasdem yang menolak dana aspirasi ini kalah suara dari tujuh fraksi lainnya yang mendukung usulan tersebut. Namun, proses pengajuan dana aspirasi ini masih harus berdasarkan persetujuan pemerintah karena harus dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

“Kami akan melobi pemerintah untuk menolak. Kita kan partai pemerintah, selain itu ada PDI-P dan Nasdem juga yang menolak. Saya rasa kalau ada tiga fraksi pemerintah menolak, Presiden akan mendengar,” kata Miryam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Miryam menyayangkan sikap tujuh frakis lain yang terkesan memaksakan kucuran dana aspirasi ini. Dia khawatir, dana aspirasi yang dibagi Rp 20 miliar per anggota dewan setiap tahun, penyalurannya rentan tidak tepat sasaran.

Menurut dia, aspirasi pembangunan daerah pemilihan seharusnya diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), bukan langsung kepada anggota DPR.

“Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita nanti asal menyalurkan, bisa disemprit,” ujar Ketua DPP Hanura ini.

Kompas.com

https://web.facebook.com/JakartaGreater

  142 Responses to “Jawa Rp 6,2 Triliun, Borneo Rp 700 Miliar”

  1. pertamanya

    • Nasibmu Borneo -_-, Indonesia memang cuma di jawa kayaknya

      • Benar bung..kayak indonesia cuman milik orang” yg tgal d.daerah jawa aja………pembangunan aja tertinggal jauh dri mereka………..jadi teringat waktu teman bilang lebih baek mungkin kalimantan merdeka…

        • harus dilihat secara proposional bung.. berapa penduduk di jawa.. kalimantan dan daerah lain

          karena pemerataan itu tidak hrs dg anggaran setiap daerah sama..

        • πŸ˜€

        • g usah lebay bung, ketimpangan itu krn jmlh anggota hewan dr daerh pemilihan.
          tpi brpapun jmlh pembagianya sya yakin rakyat NKRI byk yg menolak. dasar anggota hewan aja yg telinganya budek.

        • Luas pulau Kalimantan lebih dari 5 kali pulau Jawa. Dapat dana 1/10 dari pulau Jawa??

        • saya sebenyarnya bingung dengan para calo di DPR ini bayangkan saja berapa T dana yang habis untuk itu yang katanya aspirasi2 tai…cba dana triliun tersebut glontorin semua ke papua biar sama maju dengan jawa klo jawa sekian triliun!!!! saya bukan iri.. tapi disitu letak tidak adilnya para saudara2 yang ngaku wakil rakyat…padahal semua orang tau indonesia ini hidup dari kalimantan,papua

        • INI NAMANYA HANCURKAN NKRI DARI DALAM

        • elang jawa @ pernah tidak terpikir olehmu, dg peraturan anggaran sekarang yang selalu menguntungkan jawa, kalau metode jumlah penduduk yang selalu dipergunakan, maka 80 persen serapan dana di NKRI ini hanya berputar2 dipulau jawa, dana aspirasi itu hanya secuil, dari pemerintah soal dana desapun seperti itu, apakah ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, sejak merdeka hanya pulau jawa yang diuntungkan dengan kue anggaran, sementara sumber daya alamnya dikuras dari luar pulau jawa, kalau tak ada papua,sulawesi,borneo,sumatera, bisa apa jawa….dan sekarang perbedaan yang sangat mencolok tentang dana aspirasi…. belum lagi pembangunan yang semua berada dijawa, luar jawa hanya sekelumit, tak salah luar jawa ingin memisahkan diri dari ketertindasan dan dominasi jawa, jangan salahkan bibit2 kebencian timbul karena keserakahan jawa, sudah terlalu lama luar jawa di diskriminasi, jangan harapkan NKRI kalau realitanya selalu seperti itu….

      • @borneo 11, janganlah kalian mempersangkakan bahwa dana aspirasi yang disyahkan DPR membuat kami yang di jawa merasa senang, karena kami pun tak yakin dana itu akan digunakan untuk memakmurkan rakyat. Ini hanyalah suatu gimmick politik yang dimainkan para politisi di senayan. Kalau penggelontaran dana aspirasi benar benar direalisasikan 20M kepada setiap anggota DPR mekanismenya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, pertanggung jawabannya bagaimana pula. Hal hal tersebut kan belum di atur secara rinci melalui kajian yang mestinya melibatkan pakar pakar manajemen dan auditor. Kalau tetap dipaksakan realisasinya, percayalah ini hanya akan menciptakan lubang untuk para koruptor masuk dan berpesta pora dengan uang negara yang notebene adalah uang rakyat, ya rakyat Indonesia. Nanti kita akan menyaksikan lebih banyak lagi warga senayan yang akan menjadi pesakitan sangkaan korupsi. Jadi sekali lagi saya tekankan, bahwa ide dana aspirasi per-anggota DPR sebesar 20M itu bukanlah keinginan rakyat Indonesia khususnya rakyat yang berada di pulau jawa. Mohon anda pahami, ini hanyalah permainan segelintir kaum elite di senayan. Entahlah…hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam benak mereka.

        • Mbahsays:June 24, 2015at 12:09 pmLuas pulau Kalimantan lebih dari 5 kali pulau Jawa. Dapat dana 1/10 dari pulau Jawa??


          saya sangat senang bila sebagian penduduk di jawa di transmigrasikan ke diluar pulau jawa
          susah… tiap hari lihat kemacetan
          πŸ˜€

        • jangan lihat dana aspirasi saja, lihat dana desa pun seperti itu, metode yang dipakai tetap jumlah penduduk, sampai kiamatpun kalau metode yang seperti itu dipakai maka tak ada kesempatan luar jawa untuk mengejar pembangunan seperti yang dijawa,
          rumusnya begini : ketika anggota parlemen berdasarkan jumlah penduduk, maka pulau jawa tetap mendominasi dengan anggota dewannya, maka apapun keputusan di dewan selalu didominasi anggota dewan yang berasal dari jawa, terlepas mereka berasal dari partai yang berbeda…
          dan keberengsekan ini sekarang yang berjalan disemua lini pembangunan,
          dana aspirasi dibesar2kan karena kita sedang menanam kebencian terhadap anggota dewan, semua jaringan, media ataupun lainnya, bahu membahu membangun stigma negetif terhadap dewan,
          itu sekarang berjalan, karena amandemen UUD kita yang sudah kebablasan, sudah jauh lari dari demokrasi pancasila, dan yang kita terapkan sekarang demokrasi liberal, yang intinya adalah memperkaya yang kaya dan memiskinkan yang miskin, paham kapitalis,
          yang ujung2nya adalah menjadikan indonesia balkan kedua, mencerai beraikan NKRI,
          jadi sepanjang itu tetap dijalankan, negara ini semakin jauh dari roh UUD 45 dan Pancasila,

          coba metodenya dibalik, dengan melihat luas wilayah dan ketertingalan infrastruktur, maka benih2 kebencianpun dapat dihapus sedikit demi sedikit…
          salam NKRI

      • Bung, si fahri hamzah yg mengetok palu darimana? Masalahnya saya orang jawa juga tdk setuju, trus bisa dilihat orang yg mewakili jawa juga banyak bukan dari jawa tapi pendatang, kalo saya bilang ini bukan pembangunan jawa dan non jawa, tapi perlombaan korupsi sedang terjadi di depan kita, ya inilah akibat salah pilih kita baik dpr maupun pemerintahnya yg harus kita tanggung 5 th kedepan, penghancuran bangsa sedang terjadi di depan kita

      • tiap lebaran, banyak penduduk yg dari luar daerah ngerantau dijawa, kalo soal luas tanah yah memang luas sana. tp kalo jumlah penduduk yh lbh banyak jawa…dan ingat bung di p.jawa isinya bukan hanya wong jawa tp uda semua suku beranak dan hidup disini..saya jug pingin kok, ibu kota pemerintahan pindah di kota lain..supaya bisa maju…

      • Jgn mau di bodohi permainan politik saudara saudara….
        Semua itu bermula dr KESUKSESAN PILPRES,,, lalu semua strategy di buat sama… Pengaruhi,, biarkan org lain menggaungkan lalu hajar seolah merekalah pahlawan….
        Bangsa kita harus segera mungkin melek politik agar output yg di dapat jg pemimpin yg berkualitas… Jgn lg terus terusan terombang ambing pencitraan…. Sadarlah…. Bahaya pencitraan media bagi NKRI…
        http://satunusanews.com/2015/06/maling-teriak-maling-ternyata-dana-aspirasi-dpr-usulan-pdip/

    • Setujuuuuuuu….ayo rame-rame ngrampok uang rakyatt!!!!

    • Dealler mobil mewah dan properti, akan kebanjiran order dari para dewan.

      • rampok uang rakyat? dasar nya dari mana ngomong begitu
        yang ada gw sih sepakat aja dana aspirasi karena memang itu bagus sebagai timbal balik terhadap daerah yang memenangkan anggota tersebut sebagai anggota DPR
        simple aja kalau sampai tidak disetujui perintah ya berarti ini adalah langkah pemerintah mengamankan jabatan dan posisi demi kepentingan tertentu

    • DPR adalah legislator bukan eksekutor anggaran ,sebagai legislator DPR bertindak sebagai pengawas baik itu kebijakan pemerintah sampai penggunaan anggaran, klo sampai juga mempunyai wewenang sebagai eksekutor kemungkinan ada penyalah gunaan kewenangan dan pelanggaran UUD 1945, walaupun niatnya baik tapi kita melihat kondisi watak anggota DPR sekarang tidak memungkinkan ikut serta mengeksekusi anggaran karena potensi korupsi berjamaah sangat mungkin terjadi .

    • Aku aja orang bandung kesel liat berita kaya gini, ko yg selalu di bangun tuh pulau jawa trus ..??
      Padahal yg harus nya di bangun tuh menurut aku daerah” perbatasan dan pulau” besar lain nya selaian jawa, jadi kalo pulau” besar di bangun otomatis lapangan pekerjaan juga banyak di luar jawa, dan orang” ga akan ngadu nasib ke pulau jawa trus khusus nya jakarta …
      Jadi penduduk indonesia ga akan numpuk di pulau jawa semua …

  2. Tabiat Anggota DPR gak Berubah2 klo soal duit…naudzubillahh,,ckckckc

    • Medua berita dengan Judul berita kaya gni harus di bredel! Provokatif!! Media sekarang justru memecah belah.

      • bukan memecah belah bung tapi menghancurkan indonesia…saya rasa saya akan bersumpah sendiri beserta semua keturunan saya nanti tidak akan pernah lagi memilih anggota dewan yang kelakuan kaya hewan tanpa mementingkan saudara2nya di kalangan bawah

    • baca tulisan ini dan bayangin wajah2 penjahat berdasi perut serasa eneg…mual2…..

    • Dari dulu sampai sekarang,,n pemilu sdh berkali2..tidak pernah 1 kalipun sy mau mencoblos calon DPR atw DPRD.
      Kecuali pemilu presiden… Itu baru penting.

      Sdh rahasia UMUM.. DPR ATAU DPRD…bkn lagi aspirasi atau wakil rakyat….
      MELAINKAN wakil partai n kepentingan.

      Sekedar saran… Hak suara itu sangat berharga.tidak berharga untuk anggota dewan.
      Jgn pernah mau dibayar sembako atau uang cuman demi menghancurkan bangsa.

      Mereka enak…pake uang rakyat jalan2 dgn keluarga..merasakan wanita cantik dll
      Sedangkan kita…berharap dgn mereka…sedangkan mereka suka PHP. πŸ˜€
      Setelah terpilih pun…lupa sma pemilihnya…wkwkwk.

      Mending golput kan untuk pemili dpr/dprd.

  3. media provokator..

  4. Harusnya dana aspirasi ini dikelola Eksekutif yg menjalankan pemerintahan, kalau Legeslatif yg mengelola berarti dwifungsi dan ini melanggar Undang-Undang hehe IMHO

    • Nah kalo ini bener anomali sperti yang pernah dibilang ma si Padi Zionis (diplesetkan jadi):

      “Di seluruh dunia, cuma Indonesia yang legislatif bisa ngatur uang rakyatnya”
      πŸ˜†

      • Haha ya begitulah bung, sekarang Eksekutif tingkatannya seperti dibawah Legeslatif. DPR seperti dewa, tinggal menggulirkan mosi tidak percaya lalu Presiden diGoyang Dumang(Inpeachment/pemecatan) maka lengserlah Presiden, padahal harusnya yg namanya DPR tidak bisa memecat Presiden begitupula sebaliknya

      • setanlah mereka yg di parlemen….uang yg dikejar mulu, tp kemajuan negara di anak tirikan..

    • Kalau mau DPR berubah syaratnya cuma satu seluruh rakyat bersatu untuk kepentingan bersama mengembalikan demokrasi pancasila yg udh lama keganti. Cuma kayanya susah karena sekarang masalah perut lebih penting daripada masalah bangsa

  5. Hahaha memang pintar sandiwara, mereka menolak karena sudah tahu pasti kalah jumlah kursi dan hasilnya sudah tahu pasti tetal jalan itu dana aspirasi, sudah cukup pencitraannya bak pahlawan kesiangan.

    • tapi kalo tetep menolak duitnya meski tetap jalan dana aspirasi, perlu didukung itu….

    • Toh yang menikmati juga partai2 pemenang pemilu ,,, kita tunggu saja bagaimana implementasi dana ini tidak usah berburuk sangka dahulu, saya pun tidak yakin jika ini dikelola legislatif ,,, kalau program nya bisa jadi. Toh kuasa anggaran tetap pada eksekutif

  6. Q gagal pertamax karena baca dan memahami. Fahri hamzah mau korupsi secara terencana nih kayaknya

    • Jangan begitu, ntar dibilan kasar lho…

      yang betul tuh, Fahri and the gank berusaha mendekati rakyat, memahami rakyat, mengurangi jarak dengan rakyat dengan cara menikmati uang rakyat he..he…

  7. elang pitak nyungsep lagi noh…

    • Iya bung, dengan alasan ban meletus krn pakai vulkanisiran, uang beli ban baru nya dah dipakai sama orang2 dpr

  8. media yg sangat mudah dikonsumsi publik harusnya memberitakan secara proposianal bukan memprovokasi publik dg jajanan yg bisa menghilangkan jiwa patriotisme bela negara

    • lha yang artikel soal kucuran investasi china dan migrasi 50 ribu pekerja china itu jelas-jelas gak ada berita resmi, kok gak dikomentarin seperti ini bung???

  9. sepertinya memang bagi2 peran akting deh,.
    ntar lu yg nolak 3 partai,.
    Kan kalah tuh,.
    Jdi dana kan tetep ngalir tuh,..
    Wkwkwkwkwkwkkk,..udah basi,.

  10. ternyata maling di depan mata aja didiemin,
    kasian bener orang indon neh.
    wakil rakyat kok maling mau jadi apa indon kalo terus2an gene…
    hahaha… kasiman kasiman, pasrah ke sang kholik aja dah

  11. jadikan artikel πŸ˜€

  12. 20 m per anggota dpr, bukan mereka terima uang!! Tapi mereka memiliki kebijakan terhadap darerah asalnya untu di bangun sesuai kebutuhan daerah masing2!!! Pelaksana pekerjaan tersebut tetap pemerintah pusat!!!!

    Contoh daerah A, jalan rusak parah namun dana dari propinsi atau kabupaten daerah tersebut tak mencukupi, kebetulan si DPR pernah berjanji akan memperjuangkan jln tsb, dgn adanya alokasi dana aspirasi maka anggota DPR bisa memberikan rekomendasi kpd pemerintah untuk pembangunan jln tsb tak lebih dari 20m!!

  13. Edane! Legislatif menjalankan tugas eksekutif! Yang ngawasin siapa…benar tuh : “Apabila anak Adam diberi gunung emas maka ia akan meminta satu gunung emas lagi!”
    Bagi yang kesal hadap kan wajah mu ke Allah Swt jangan ke makhluk ( apalagi yg di DPR)

  14. Nah Gini nich . Para Wakil Rakyat

    Walapaun ada BPK dan KPK, Kalau Jumlah segini banyak yg harus diaudit satu tahun bayangkan jumlah(= DPR X @ program) misal satu anggora DPR 10 @program satu bisa g kelar keburu ganti tahun lagi ahkirnya numpuk berkasnya di pojok ruangan,belum lagi BPK dan KPK harus mengaudit seluruh kementerian lembaga dll. wah wah wah … LOLOS

  15. Dana segitu banyak. Buat Beli konsumsi kebutuhan pokok nampaknya jadi perdebatan sengit. Apa boleh di kata dibuat Konsumen.. Tentang Aktiva tetap Konsumtif dalam Invlasi Pasar untuk dalam penggunaan Dana tersebut. Seharusnya..

  16. Ayo bu menteri jadikan Rakyat Indonesia mengemis ngemis di negeri sendiri yg kaya ini, gila pemikiran menteri ini, mungkin(bukan zuudzon) ini menteri pingin dapat komisi lebih hajahahaha

  17. horeeee lagi! moga gak ada media yang menyalahkan “gara-gara ranjau paku” yah… πŸ™‚

  18. bsa jdi lubang korupsi lgi, keode …

  19. jangan salah suatu saat kalimantan seperti papua..kalo gak ada keseimbangan

  20. weqsss …. jauh banget …. 6,2 T sama 700 M …. selisih nya 5,5 T bung …

    pilih kasih emag Indonesia wkkwkwk …. tau” 6,2 T, tapi yg bisa di pakai cuman 4 T, sisanya hehe taulah sendiri …. wkwkwk
    Salah satu berita terkini :
    TNI AL BAKAL KEDATANGAN HELIKOPTER ANTI KAPAL SELAM

  21. ini bisa menimbulkan bibit perpecahan, bagaimanapun nanti yang dapil nya banyak menempatkan wakil akan kebanjiran duit dan yang tidak hanya gigit jari saja, padahal semua sama2 wajib membayar pajak

  22. SEJAK KAPAN MEDIA MENYEBUT KALIMANTAN MENJADI BORNEO? APA SUSAHNYA MENYEBUT KALIMANTAN???
    …..miris…..

  23. Setidaknya ada orang yang menolak, walaupun kalah, sayanknya gerindra yang katanya pro rakyat malah mati2an agar dana 20 M bs di setujui, kalo yang lain setuju udah gak heran, la ini gerindra kok malah jadi pemeran bintang tepok jidat dah

  24. BORNEO? saya nggak kenal borneo! yang saya kenal KALIMANTAN!

  25. sya lebih setuju dana pembangunan di kasikan k DPR aja, agar rakyat yg memilih tau apa yg akn mereka dapatkan, dan rakyat bisa tau apa yg mereka kerjakan. krna selama ini yg rakyat tau hanylah kinerja pemerintahlh yg rakyat rasakan dan apabila ketahuan di korup kan tinggal ringkus aja DPR,,,,, dr pd d salurkan kpd pemerintah daerah,,,,, yg korup tambah banyak dan klo ketahuan kasusnya tidak kelar2 di meja hukum,,,, yg korup rame2 dr pejabat pemerintah daerah itu sendri, pelaksana pembangunan dan uang tutup mulut untuk wartawan dan LSM.

  26. PDI itu munafik,,,, pdahal yg sangat di untungkan dlm hal tsb kn PDI-P, perolehan kursi d DPR yg tertinggi kan PDI,,,, tau mungkin pdi hny pura2 menolak agar terdengar pro rakyat gitu, tau takut klau anggotanya bakal banyak lg yg terseret kasus korupsi

  27. ini baru dana aspirasi. apalagi masalah blok mahakam kaltim hanya dapat 10 persen saham dari 70 prsen saham pemerintah.puluhan tahun sumber daya kaltim di keruk tapi apa yg kami dapat pembangunan yag tidak merata.sudah sepantas kaltim puya hak yang lebih besar dari blok mahakam.seperti keinginan serikat pekerja 100 peren harus nya skepemilikan saham blok mahakam oleh pemerintah bukan di bagi 30 untuk total.saya bagian dari masyarakat kaltim ngin kaltim bisa merdeka.merdeka dari kemiskinan,merdeka dengan pembangunan yg merata.merdeka wilayah terisolir daerah perbatasan.tp kami tetap bagian yg tak terpisahkan dari NKRI.. kami rindu pemerataan pembangunan di kalimantan.

    • Mudahan anggota2 dpr yg “katanya terhormat” dan pemerintah yg ” dipilih rakyat ” bisa membaca dan mendengarkan aspirasi kita yg bener2 ingin lihat kemajuan bangsa ini.

  28. biar balik modal

  29. mahasiswanya mana yaa ko gk ada yg demo, wkwkwk dasar mahasiswa abal2 panasbung

  30. ciee cieee yg kalah pilpres balik modal sonn

    • dari penerimaan dana setiap wakil daerah aja berbeda beda yg terbanyak dijawa. Jdi sudah keliatan mencurigakan…

  31. pokoknya partai yg setuju dana aspirasi gk akan sya pilih tahun dpan. Titik !!!

  32. Bagi bung2 sekalian liat undang2 mau yg digelontorkan dulu baru komen.dan untuk borneo apaan tu ane kagak tahu,itu daerah di nkri ya,baru denger ane.dan untuk daerah kalimantan liat dulu apbd nya yg banyak yg wow.ane yg di jawa aja tidak ada separonya.tempat ane apbd nya cuma 8 milyar tp jalan pd bagus,karna ditempat ane pd swadaya sendiri,bangun jalan patungan rame2 ,se ihklasnya masing2 ,seingat ane permeter ane ikutan 25 ribu.jd jangan pada ngeluh ama pemerintah pusat,liat pemda nya dulu apa udah berer apa belom.

    • Kasihan juga anda ya bung, belum tahu kalau Borneo itu maksudnya Kalimantan; kalau saya sdh 30 tahunan tahu kalau Borneo itu sama dengan Kalimantan, seperti halnya Celebes sama dengan Sulawesi; kebetulan saya orang Kalsel.

      Anda menyinggung APBD, yg anda maksudkan (8 milyar) itu APBD Kab/Kota apa APBD Propinsi; tolong disebutkan dengan jelas daerahnya. Mengenai sumbangan anda yg 25rb itu, sebaiknya tdk usah anda beberkan, masing2 daerah punya kebijakan sendiri2; kalau anda pernah menyumbang atau daerah anda pernah membangun swadaya, saya yakin daerah lainpun begitu; jangan pernah merasa kita/daerah kita lebih baik dari yg lain/dareah lain.

  33. Tidak hanya diragukan maksud dan tujuannya, usulan dana aspirasi
    yang tercetus dari para anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    juga diragukan dari segi landasan
    hukum. Bahkan beberapa pihak
    menilai dana aspirasi ini justru tidak
    sesuai dengan amanat konstitusi.dalam
    konstitusi, DPR hanya memiliki tiga
    fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi
    anggaran, dan fungsi pengawasan.
    Dan kewenangan DPR untuk
    menganggarkan hanya sebagai
    fungsi, bukan merupakan hak.

  34. gk dibayar ya gk demo,,,

  35. Liat dan baca dulu undang2nya.bagaimana aliran dananya supaya bisa di setujui.siapa lembaga yg mengawasinya.sebenarnya ini seperti penyusunan anggaran biasa cuma dipercepat tanpa lewat sidang semua anggota dpr.dan untuk ketimpangan jumlah dana,jumlah anggota dpr itu mengikuti luas daerah ato banyak jiwa di dapil masing.silakan dipikir.

  36. Tidak
    hanya diragukan maksud dan
    tujuannya, usulan dana aspirasi
    yang tercetus dari para anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    juga diragukan dari segi landasan
    hukum. Bahkan beberapa pihak
    menilai dana aspirasi ini justru tidak
    sesuai dengan amanat konstitusi.
    dalam
    konstitusi, DPR hanya memiliki tiga
    fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi
    anggaran, dan fungsi pengawasan.
    Dan kewenangan DPR untuk
    menganggarkan hanya sebagai
    fungsi, bukan merupakan hak.

  37. Gimana kalo dananya diberikan ke setiap warga negara Indonesia secara proporsional ? Namanya diganti menjadi ” Dana THR Rakyat ” ..setuju kagak ? ????

  38. Mahasiswa, ‘tokoh-tokoh bangsa (t)’, para pengamat sampai akademisi yang bergelar profesor sekalipun tidak banyak yang mau berkomentar apalagi menentang melihat yang beginian. Saya yang nggak sekolah menjadikan mereka sebagai panutan. Berarti dpr kita memang hebat. Semoga selamat dunia akhirat.

  39. skrng itu bny anggota dpr tidak aspiratif alias tidak mewakili kepentingan rakyatnya kbnyakan mereka mementingkan perutnya sendiri

  40. enaknya kita apain ya anggota hewan di senayan itu ?

  41. horeee kami balik modal !!!

  42. Kalo sudah tahu proses pemilihan caleg itu bermasalah, kenapa masih berpartisipasi?
    Kalau sudah begini, semua bicara seolah2 anggota dewan salah, sarang koruptor, dll…

    Ada sebab, ada akibat…
    Rakyat Bodoh adalah penyebab terpilihnya Anggota Perwakilan yang Bodoh…
    Rakyat yang memilih menerima uang dari calon Anggota perwakilan mengakibatkan Anggota Perwakilan harus menarik kembali uang yang telah dikeluarkan….
    Ini Bisnis man…!!! Lupa? Bodoh? atau pura-pura Bodoh?
    Mari intropeksi diri dan keluarga serta mansyarakat di sekitar kita….
    Salam NKRI

  43. sebenarnya anggota DPR juga terlalu banyak dan pemerintah menghamburkan uang untk membayar gaji anggota DPR sebanyak itu dgn gaji yg amat fantastis tingginya. Angota DPR itu sbaiknya mewakikiri 1 provinsi jdi 1 provinsi 1 anggota DPR dan terhitung indonesia memiliki 33 provinsi maka anggota DPRnya 33 anggota. Lagian knapa dibuat begini krn stiap daerah sudah ada DPRD atau DPD

  44. ralat. Mewakili

  45. Ya Banyak Orang pintar di Dewan yg terhormat tapi ternyata sangat sedikit yg amanah tapi menurut saya sih ya wajarlah mereka jadi Anggota dewan juga keluar modal jadi kalo dari gaji dan tunjangan buat apa klo cuman balik modal klo gak dapet laba dri jabatan tsb
    Btw kalo mereka berkilah duit itu bukan mereka yg pakai dan dititipin ke APBN-APBD provinsi-APBD Kota/kabupaten buat pembangunan daerah nah pertanyaan yg simpel saja kalo bener niat mereka buat pembangunan daerah knpa jatah dana pulau jawa 6,2T Kalimatan 700M dan Papua hanya dpet 200M kenapa gak dibalik saja kuotanya hayo kalo niatnya pengen membangun daerah paling alasan kuotanya sesuai jumlah dapil diDPR udah kuno alasan tsb…kalo pemerintah didesak utk reshuffle kabinet krn kinerja kurang memuaskan aku juga akan usul agar Anggota dewan juga bisa direshuffle krn gagal jadi wakil rakyat yg amanah padahal dipilih langsung rakyat
    Sekolah sampai sarjana tapi ilmu nya kok dipake membodohi rakyatnya

  46. Kebetulan KPK lagi loyo, lemah korupsi makin akut, siap-siap saja kena stroke

  47. gk ngerti dah gw…pusing

  48. SOAL MATEMATIKA LOGIKA
    .
    -DPR bertugas Mewakili rakyat …
    -Rakyat tidak mendukung dana Aspirasi
    -DPR tetep kukuh mengesahkan dana Aspirasi
    = ????????
    .
    apa masyarakat cuma diam aja ni liat org2 yg katanya Para “Wakil rakyat” tetapi tidak sesuai dg kehendak Rakyat. ????
    .
    Demokrasi mmbuat negara hancur, semua diselesaikan dg perhitungan suara Tnpa melihat benar atau tidak.
    bagaimana klu org yg lebih suka yg buruk lebih bnyak dari yg suka yg baik ?? Tentu yg baik akan tersingkirkan dan yg buruk pun berkuasa.
    contohnya ndk usah jauh2, liat aja tu klu DPR RI lg rapat paripurna.
    .
    Alangkah baiknya sistem mengambil kputusan dg voting dirubah dg sistem musyawarah yg bukan hanya melihat jumlah pemilih atau penyetujui, tp jg melihat sisi buruk baiknua dan jg benar atau tidaknya dan cocok tidaknya.. bukan dg keputusan voting.
    oke saya setuju dg perhitungan suara asalkan smua org itu org baik dan jujur.
    tp emang bnyk y org baik dan jujur ?
    #Miris

  49. DASAR ANGGOTA HEWAN BISA NYA NYUSAHIN RAKYAT AJA !!!

  50. Kmpret mana suarannyaaaaaa?????

  51. mendinginkan gedung dpr di bom saja, biar pada mati semua anggota hewannya

  52. Ujung” nya korupsi jugak -_-

  53. sayang sekali akhirnya gool deh dana apresiasi. ayo para anggpta DPR dari fraksi yg menolak dana apesiasi, jgn mau terima dana itu sebagai bentuk konsekwensi sikap penolakan…hehehehe

    • saatnya rakyat menunjukkan taringnya ke “Pesuruhnya” yaitu anggota DPR
      .
      permisalannya itu Rakyat = Bos , anggota DPR = Anak buah/Panjang tangan Rakyat.
      .
      bos nya gk ada yg setuju lah kok anak buahnya seenknua sndri…
      sudah saatnya rakyat marah.. rakyat berhak marah atas kelakuan para wakilnya di DPR !!!!!

  54. Dulu waktu berjuang untuk merdeka sama2 sakit dan menderita tetapi setelah merdeka ternyata jawa lebih banyak dapat jatah dari pada borneo…. alasannya karena dijawa penduduknya lebih banyak daripada di borneo… tapi apa mereka lupa SDA borneo lebih banyak dari jawa dan SDA lah yang menghasilkan uang untuk indonesia.
    Saya yakin almarhum pejuang borneo pasti menyesal bergabung dengan indonesia!
    Saya asli dari borneo selatan keturunan dari tumenggung antaluddin pahlawan kerajaan banjar

  55. ya inilah enaknya hidup di indonesia.
    kalo jadi anggota dpr, mau maling ya maling aja, ga ada yg larang ini.
    enak kan? emang rakyat kecil atau komentator di sini bisa apa? cuman koar2 doank.
    emangnya dibaca sama ybs ?
    jangan ngiri ya
    aneh dapet 20M nih, mayan buat cari bini ke 5.

  56. SIAPA SIH YANG MILIH WAKIL LANUN SEPERTI MEREKA, KMP???

  57. hahaha… kalo berita ginian yg komentar dikiiitttt
    maklum mayoritas wong jowo jadi pada malu komentar yak?

  58. Rakyat takut ama Presiden, Presiden Takut ama Gubernur, Gubernur takut ama Bupati, Bupati takut ama camat, Camat takut ama Kepala Desa.. hadeh,, dah tahulah kita itu namboru.

  59. tahu dari mane bilang yakin ? mau mereka menyesal atau tidak bergabung dengan ri, kagak ngaruh, ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka segala urusan yang tadinya penting menjadi tidak penting lagi …

  60. gimana cara bubarin hewan2 ini? ad yg tau

  61. yg komen byk yg ngak ngerti apa itu dana aspirasi anggota dewan.

  62. ini forum militer mas, bukan forum politik.

  63. Gak ada makan siang gratis bung.mereka mau berangkat habis dana bnyak,DPR RI banjir,DPRD lampung dpt proyek jembatan ambrol.analisa imajinasi liar,

  64. Kenapa baru ribut.. Ini Bansos kemasan baru.. Silahkan Usul atau sampaikan aspirasi, pasti cair asal pake GIRO! baGI loRO. Hewan 40%, Ente 60%.

  65. Mungkin lebih baik sistem birokrasi indonesia dirubah menjadi tirani aja kali yaa atau sistem pemerintahanya presidensial aja

  66. tidak ada yang salah dengan dana aspirasi,
    yang salah kita tidak tahu bagaiman tahapannya, pengeluaran dan pencairannya,
    sekarang kita hanya meraba2 dan membangun kebencian dan kemuakan, dan banyak komentar lebih menonjolkan kebencian, padahal tak tahu mekanisme sama sekali, kita tak mampu beropini secara baik, lebih banyak membaca tapi tak menganalisa, dan memberikan komentar yang kerdil…. sepanjang itu yang selalu muncul, paling juga jkrt grter hanya jadi ajang cacimaki…
    salam…

  67. Dana aspirasi itu dana akal akalan anggota dewan. Konon modusnya begini: dana tersebut nantinya dititipkan dalam DIP atau daftar isian projek di satker satker. Jadi saat projek bersumber dari dana aspirasi kaki tangan anghota dewan yg punya dana aspirasi tsb yg akan maju sebagai kontraktor, sdh jelas sekian persen dana tsb akan masuk ke kantong yg dpt dana aspirasi. Bahkan yg ekstrim adalah projek semi fiktif wkwkwk. Bingung kan…. Sama bingung ama gua. Sekali lagi akal2 an sianggota dewan utk tampil ekais di dapil konstituennya. Jadi tujuannya hnya dua dapat fee dan buat narsis didepan konstituen dapil ya. Contohnya projek bantuan sapi atau projek aspal jalan. Duhhh macem2 deh mas bro modusnya mahh.

  68. Soal fee udah jangan tanya lg,sekarang aja udah banyak.apakah bung pernah dapet proyek dari pemda?rasakan fee nya bung! Yg bikin mumet.

  69. Tambahan sikit lagi mas bro:
    1.tetep ane g setuju ada dana aspirasi utk anggota hewan.
    2.Komposisi masalah pembagian dana dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan yg mewakil dari dapil masing2. Of course pulau jawa mendapatkan porsi terbesar kerna anggota hewan bnyk diperoleh dri suara pulau jawa. Ok silhakan anggota dewan bnyk dri pulau jawa. Mslh komposisi itu kan ada aturannya, ya iya donk msk ya iya ding. Namun perhitungan komposisi tsb kurang ngenak di hati aden ko yuang. Kecuai bila mana dana aspirasi mesti dibagi secara cash pada rakyat yaa komposisi tsb mmg cocok semua suara dapat bagian yg sama.

    Kayaknya 6000 konstituent diluar pulau jawa dngan kepadatatan hunian yg rendah harus higit jari utk mendapatkan akses jalan yg beraspal kerna dana aspirasi yg jatah anggota dewan didapil tsb tdk cukup utk menuntaskan akses jalan ke daerah tsb,belum lagi kena sunat oleh fee fee. Sedangkan dijawa dng tingkat kepadatan yg lebih tinggi nendapatkan dana aspirasi melalui anggota dewan malah lebih gede. Klo dibagi bagi tunai mungkin akan adil tapi klo diimolementasikan dalam projek pembangunan ya g adil lahh.

  70. Bangsat !!! lu pikir indonesia itu cuma jawa doank ! Ini yg buat gua benci liat orang jawa. Pulau seuprit, SDA minim aja di bangga2 in.

    KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)