Agu 262017
 

Menteri KKP dan Wamenlu Jepang Masahisa Sato. (KKP RI)

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa Jepang selain memperkuat kerja sama kemaritiman juga ingin belajar pengawasan sumber daya sektor perikanan yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia.

“Kami, Jepang, butuh sosok seperti Menteri Ibu Susi Pudjiastuti untuk menghadapi serbuan kapal asing yang masuk ke wilayah Jepang,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Masahisa Sato dalam siaran pers KKP yang diterima pada Jumat 25-8-2017 di Jakarta.

Wamenlu Jepang menyatakan hal ini dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti pada Selasa 22-8-217 di Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Masahisa Sato mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Menteri Ibu Susi Pudjiastuti  yang dinilai sangat tegas dan berani mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dari tangan asing.

Menurut Masahisa Sato, sekarang ini perlindungan sumber daya perikanan menjadi isu yang sangat penting bagi Jepang, antara lain mengingat maraknya kapal asing memasuki perairan mereka. Untuk itu, mereka ingin belajar cara Indonesia mempertahankan lautnya dengan memberikan dukungan pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melaksanakan riset untuk proyek pembangunan SKPT di 6 lokasi. “Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing,” kata Masahisa Sato.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti juga meminta Jepang untuk mendukung “ocean right”, yaitu hak di mana sebuah negara dapat berganti pimpinan dan pola pemerintahan, tanpa mengubah dan menghentikan peraturan perlindungan kelautan dan perikanan.

Di tengah kesulitan beberapa negara pelaku penangkapan ikan secara ilegal memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka, Menteri Susi Pudjiastuti merasa Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola perikanan Indonesia, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut.

Tujuannya, ucap Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan.

“Semoga dengan terwujudnya kerja sama ini, bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan bagi semua negara,” ungkap Menteri Susi Pudjiastuti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti juga memaparkan kemajuan yang telah ditunjukkan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia tenggara, di mana nelayan Indonesia telah dapat menangkap ikan Tuna sampai ukuran 80 kg dalam jarak 1-4 mil.

“Perikanan tangkap naik 11 persen tahun ini. Ikan naik 2 juta ton, sebanyak 20 persen untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kg tahun ini,” jelas Menteri Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya, KKP juga menyatakan bakal memberikan bantuan sebanyak 994 kapal ikan yang penyalurannya dilaksanakan melalui sekitar 265 koperasi nelayan kepada 130 kabupaten/kota di berbagai Provinsi di Indonesia. Antara 25-8-2017.