Jepang Tawarkan Indonesia Kerja Sama Bangun Kapal Perang

Alutsista  –  Pemerintah Jepang berharap dapat menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk pembuatan bersama kapal berdasarkan desain kapal perusak Japan Maritime Self-Defense Force (MSDF).

Di bawah “Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan” Jepang 2014, transfer peralatan terkait pertahanan untuk tujuan seperti operasi pengawasan dan penyelamatan diizinkan, tetapi pemindahan kapal seperti fregat, yang memiliki potensi mematikan, tidak diizinkan.

Namun, produksi bersama memberikan jalur yang sah untuk membantu Indonesia dengan kebutuhannya akan kapal pemantau maritim. Produksi bersama kapal perusak Jepang-Indonesia yang dibayangkan, jika terwujud, akan menjadi yang pertama dari jenisnya, ungkap situs Japan-forward.com, 21/5/2021.

Jepang, Italia, dan Turki bersaing untuk mendapatkan kontrak kapal terkait pertahanan dengan Jakarta.

“Indonesia, kekuatan utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), juga sempat ada persoalan dengan China di Laut China Selatan. Jika Jepang berhasil memenangkan kontrak manufaktur bersama, itu akan mempercepat penguatan kerja sama dengan Indonesia dan membantu menahan China”, ungkap laporan situs Jepang itu.

Prototipe untuk proposal produksi bersama adalah model terbaru dari fregat multi-misi (FFM) MSDF, yang saat ini dijadwalkan akan ditugaskan pada Maret 2022. Selain kemampuan anti-kapal selam, anti-pesawat, dan pertempuran laut, model ini juga memiliki kemampuan anti-ranjau.


Frigate JS Kumano (FFM-2) Japan Maritime Self-Defense Force (@Hunini- commons.wikimedia)

Terdapat lima kategori kegiatan yang memungkinkan transfer alutsista dan teknologi berdasarkan prinsip tiga poin 2014: penyelamatan dan pertolongan; transportasi, patroli, pengawasan; dan penyapuan ranjau.

Ekspor pertama Jepang dari “produk pertahanan jadi” adalah paket unit radar pertahanan udara untuk patroli dan pengawasan, di bawah kontrak Agustus 2020 dengan Filipina. Kapal laut untuk transportasi, penyelamatan, dan bantuan juga dapat diekspor, tetapi kapal dengan artileri angkatan laut tidak akan diizinkan berdasarkan prinsip tiga poin.

Mengingat kendala tersebut, pemerintah Jepang telah menetapkan bahwa relokasi fregat setelah dibangun akan diizinkan jika pembangunannya dilakukan sebagai proyek pengembangan bersama atau produksi bersama.

Adopsi formula produksi bersama berdasarkan fregat MSDF yang ada dianggap lebih disukai, menurut sumber pemerintah, karena pengembangan bersama fregat pasti membutuhkan waktu sebelum selesai. Ini juga memiliki keuntungan untuk memperdalam kerja sama bilateral melalui transfer teknologi dan kegiatan kolaboratif terkait, kata sumber tersebut.

Kepulauan Natuna Indonesia di ujung selatan Laut Cina Selatan, dan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), tumpang tindih dengan “sembilan garis putus-putus” sepihak Cina yang mencakup klaim yang luas di daerah tersebut tetapi oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan klaim China itu “tidak memiliki dasar hukum.”

*Foto: Frigate JS Kumano (FFM-2) Japan Maritime Self-Defense Force (@JMSDF)

Tinggalkan komentar